EKSPRESNEWS – Maraknya aksi brutal POLRI dalam menangani para demonstran dan hingga makan korban. Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri harus mengundurkan diri dikarenakan telah gagal dalam memimpin dan mengimplementasikan bahwasanya Polri merupakan pelindung dan pengayom masyarakat, pada hal kita sama-sama tau bahwa polri sama dengan warga sipil lainnya, yang membedakan karena mereka dipersenjatai.
Desakan ini bukan hanya beredar di kalangan aktivis saja, melainkan juga dari tokoh muda dan para praktisi hukum. Salah satunya adalah Mahdiyal Hasan, SH, beliau merupakan tokoh muda asal Sumatera Barat yang berasal dari Pariaman dan sekaligus merupakan seorang praktisi hukum.
Menurutnya, tragedi Affan Kurniawan yang tewas karena dilindas mobil taktis Brimob bukan sekadar insiden biasa, melainkan suatu potret buram wajah kepolisian Indonesia. Ia menilai, ini dapat dikatakan sebagai kegagalan sistemik dan telah berlangsung secara berulang kali, seharusnya Kapolri tahu diri. “Dalam kondisi bangsa dan negara seperti sekarang, ditambah kegagalan institusi kepolisian, Kapolri harusnya legowo dengan cara meletakkan jabatan,” ujarnya.
Kapolri Melempar Bola ke Presiden
Melalui pernyataannya, Listyo Sigit menyebut dirinya hanyalah “prajurit di bawah perintah dan komando presiden” justru ini yang dapat memantik reaksi keras. Menurut Mahdiyal, sikap tersebut bukan merupakan bentuk dari suatu tanggung jawab, melainkan justru lempar beban kepada presiden bagaikan suatu tindakan cuci tangan dengan harapan agar masyarakat berasumsi beliau sebagai korban karena hanya melaksanakan tugas saja.
Pernyataan itu seakan mengatakan bahwa segala tindakan represif aparat adalah merupakan konsekuensi dari instruksi presiden. Ini sangat berbahaya, sebab, dapat membangun persepsi publik bahwa negara secara sadar menggunakan aparatur kepolisian untuk menekan rakyat. Di titik inilah, menurut Mahdiyal, wibawa Kapolri akan jatuh semakin dalam.
Pertanggung jawaban Moral
Kapolri memang sudah menyampaikan permintaan maaf atas tragedi Affan, bahkan menyesali peristiwa yang terjadi. Namun, permintaan maaf tanpa tindakan nyata dianggap hampa. Mahdiyal menekankan bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar nasib tujuh anggota Brimob yang kini jadi tahanan Propam, melainkan kredibilitas seluruh institusi Polri harus dipertanyakan.
“Seorang pemimpin tidak cukup hanya sekedar minta maaf saja. Pemimpin sejati harus bertanggung jawab dengan tegap dan langkah yang berani. Bila lembaga yang ia pimpin gagal, konsekuensinya adalah mundur,” papar Mahdiyal.
Keniscayaan Pergantian
Publik kini menilai, opini pencopotan Listyo Sigit Prabowo bukan sekadar tuntutan emosional, melainkan sebuah keniscayaan. Bukan karena dendam, melainkan demi kondusifitas bangsa agar dapat mengembalikan kepercayaan publik dan juga harus melakukan Revolusi birokrasi di tubuh Polri agar publik percaya terhadap kepolisian.
Polri sebagai institusi penegak hukum tak bisa dibiarkan terus-menerus kehilangan wibawa. Setiap insiden kekerasan yang melibatkan aparat selalu berujung memakan korban jiwa sehingga menambah luka yang mendalam di hati masyarakat. Bila pucuk pimpinan tak bisa menjawab krisis ini dengan elegan dan secara terbuka teehadap publik, maka pergantian adalah jalan yang tak terhindarkan, Dan inilah satu-satunya solusi.
Mengapa Mahdiyal Hasan Layak Didengar
Pernyataan Mahdiyal Hasan sangat menarik karena ia berbicara bukan dari ruang kosong. Sebagai tokoh Pemuda Sumatera Barat sekaligus praktisi hukum, ia memandang persoalan ini dari dua sisi: keprihatinan sosial dan kesadaran hukum.
Suara semacam ini bukan sekadar kritik, melainkan alarm keras yang seharusnya tidak diabaikan. Mahdiyal yang biasa disapa dengan diyal ini, juga mengingatkan bahwa tanggung jawab moral seorang Kapolri adalah menjaga stabilitas agar polisi tetap dipercaya rakyat, bukan sekadar bertahan dengan dalih prerogatif presiden.
Kematian Affan Kurniawan merupakan titik balik yang menyakitkan. Jika tragedi ini hanya diselesaikan hanya dengan penahanan dari beberapa anggota Brimob saja, tanpa adanya sikap besar dan tindakan dari pucuk pimpinan, maka luka publik akan semakin dalam.
Mahdiyal Hasan menyuarakan hal yang sebenarnya sangat sederhana: ” TAU DIRI”. Jika memang kepolisian telah gagal menjaga amanah dari rakyat, maka Kapolri harus berani mengambil sikap untuk mundur. Inilah merupakan langkah yang terhormat sehingga bisa menyelamatkan tubuh Polri dari jurang ketidakpercayaan publik yang semakin lebar.
(KmK)











