EKSPRESNEWS – Menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia menjadi perhatian serius Anggota DPD RI, Irman Gusman. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, ia menegaskan bahwa pers yang profesional, independen, dan berintegritas memiliki peran strategis sebagai benteng terakhir dalam menjaga nalar publik sekaligus mengawal keberlangsungan demokrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Irman saat menjadi narasumber dalam Dialog ASANTARA yang digelar secara terbatas bersama jajaran Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Media Online Nusantara (ASANTARA) di salah satu restoran di Kota Padang, Kamis (23/7/2026).
Dalam paparannya, Irman mengungkapkan keprihatinan terhadap sejumlah indikator yang dinilainya menunjukkan penurunan kualitas demokrasi nasional. Menurutnya, kondisi tersebut tercermin dari berbagai indeks, termasuk Indeks Demokrasi Indonesia dan indeks persepsi korupsi, yang menjadi cermin kualitas tata kelola pemerintahan dan kehidupan demokrasi.
Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi lembaga legislatif. Menurutnya, independensi sebagian wakil rakyat kini semakin terpengaruh oleh kepentingan partai politik maupun kekuatan oligarki, sehingga fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan tidak berjalan secara optimal.
“Untung masih ada pilar keempat demokrasi, yaitu pers. Namun, yang dipertaruhkan adalah kualitas pemberitaan. Pers harus tetap profesional, independen, akurat, dan berpihak pada kepentingan publik,” tegas Irman.
Ia menambahkan, demokrasi bukanlah sistem yang menghasilkan perubahan secara instan. Demokrasi merupakan proses panjang yang hanya akan memberikan manfaat apabila dijaga melalui komitmen, etika, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.
Karena itu, Irman mengajak seluruh komponen bangsa, termasuk insan pers, untuk terus menjaga kualitas demokrasi agar tidak tergerus oleh kepentingan-kepentingan yang dapat melemahkan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sumbar Dinilai Kondusif, Namun Ekonomi Belum Maksimal
Berbicara mengenai Sumatera Barat, Irman menyatakan harus ada indikator yang bisa digunakan untuk menilai maju atau tidaknya Sumbar. Jika kita hanya berpatokan pada angka statistik, tidak serta merta menjadi dasar mengatakan daerah ini tidak maju atau ekstrimnya sulit maju.
Kekinian, Sumbar masih jadi barometer. Bahkan seorang SBY yang buasanya hanya berkunjung paling lama 2 hari. Tapi ke Sumbar dia bisa menginap empat hari lamanya. Berarti ada sesuatu yang membuatnya betah.
Bahkan banyak orang di luar Sumbar mengungkapkan di Sumbarlah dia merasakan denyut kehidupan. “Artinya kita punya modal dan tinggal kemampuan manajerial kita,” tegasnya.
Irman menilai kehidupan sosial masyarakat Minangkabau masih relatif kondusif dan memiliki modal sosial yang kuat. Meski demikian, ia melihat pertumbuhan ekonomi daerah belum berkembang secepat potensi yang dimiliki.Salah satu faktor yang dinilainya masih menjadi tantangan adalah budaya terlalu bergantung pada pemerintah pusat yang dapat menghambat lahirnya inovasi, kreativitas, dan kepemimpinan yang lebih mumpuni.
Di sisi lain, Irman menilai praktik penyalahgunaan kewenangan di Sumatera Barat relatif tidak terlalu menonjol dibandingkan sejumlah daerah lainnya.
Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, ia menekankan pentingnya menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan. Menurutnya, kekayaan alam, budaya, sejarah, serta kearifan lokal Sumatera Barat merupakan aset besar yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
Irman juga mendorong agar persoalan tanah ulayat tidak lagi dipandang sebagai penghambat investasi. Ia meyakini berbagai skema kerja sama, seperti sistem sewa, kemitraan, maupun pemanfaatan bersama, dapat menjadi solusi yang tetap menghormati hak-hak masyarakat adat sekaligus membuka peluang investasi.
“Daerah akan lebih cepat maju apabila masyarakatnya berani membangun usaha, memperkuat kolaborasi, dan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki. Pemerintah memang memiliki peran penting, tetapi kemajuan tidak boleh sepenuhnya bergantung kepada pemerintah,” ujarnya.
ASANTARA: Pers Harus Menjaga Akurasi dan Independensi
Sementara itu, Ketua Umum DPN ASANTARA, Drs. H. Marlis, MM, C.Med, menilai pandangan Irman Gusman menjadi pengingat bagi insan pers tentang besarnya tanggung jawab media dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
Menurut Marlis, media tidak cukup hanya menjadi yang tercepat dalam menyampaikan informasi. Lebih dari itu, media harus mengedepankan akurasi, independensi, kedalaman analisis, serta keberimbangan dalam menyajikan fakta.
“Pers tidak boleh hanya berlomba menjadi yang tercepat. Yang jauh lebih penting adalah menjaga akurasi, independensi, kedalaman analisis, serta keberanian menyampaikan fakta secara berimbang. Ketika demokrasi menghadapi berbagai tantangan, media harus tetap menjadi benteng penjaga akal sehat publik, bukan justru menjadi bagian dari polarisasi maupun kepentingan kelompok tertentu,” ujar Marlis.
Ia menambahkan, melalui program Dialog ASANTARA, organisasinya akan terus menghadirkan ruang diskusi bersama berbagai tokoh nasional sebagai upaya memperluas wawasan insan pers serta memperkuat peran media sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga demokrasi dan kehidupan berbangsa. (Tim)
