EKSPRESNEWS — Pemerintah Kota Padang Panjang mulai menyusun Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai langkah strategis dalam memulihkan wilayah terdampak bencana. Penyusunan dokumen ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, menegaskan bahwa dokumen R3P memiliki posisi penting sebagai panduan utama pemulihan dalam tiga tahun ke depan. Hal tersebut ia sampaikan usai mengikuti rapat koordinasi daring bersama BNPB, Jumat (26/12), di Posko Penanganan Bencana.
Sonny menekankan bahwa kolaborasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kunci dalam menghasilkan dokumen yang komprehensif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, penyusunan R3P tidak boleh dianggap sebagai formalitas administratif semata.
Ia menyebut bahwa kualitas data merupakan fondasi utama keberhasilan penyusunan R3P. Setiap OPD diminta menghadirkan data kerusakan dan kerugian secara rinci, terukur, dan terklasifikasi sesuai ketentuan. Validitas data, kata Sonny, wajib menjadi prioritas sebelum dimasukkan ke dalam dokumen.
Sebagai contoh, sektor pendidikan harus menyajikan data lengkap terkait jumlah sekolah yang mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat, beserta nilai kerusakan, nilai kerugian, hingga kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Data ini juga harus disertai penjabaran dampak yang ditimbulkan terhadap layanan pendidikan.
Sonny menegaskan agar OPD tidak ragu melakukan pengecekan lapangan ulang apabila data belum sepenuhnya valid. “Jika ada data yang diragukan, segera verifikasi ulang. Jangan sampai ada yang terlewat. Validasi data menjadi hal yang sangat penting,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia meminta penyusunan dokumen dilakukan secara terpadu antarsektor, bukan bekerja sendiri-sendiri. Integrasi antar-OPD dinilai akan menghasilkan perencanaan pemulihan yang lebih tepat sasaran dan menyeluruh sesuai kondisi riil yang terjadi.
Menurut Sonny, R3P berbasis data kuat akan memberikan arah pembangunan pascabencana yang berkelanjutan dan terstruktur. Dokumen ini akan menjadi rujukan dalam menentukan prioritas program dan dukungan anggaran pemulihan.
“Harapan kita, Padang Panjang bisa bangkit dan pulih lebih cepat. Karena itu, penyusunan dokumen ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, tanpa ada data yang terlewat,” tutupnya. (di)
