EKSPRESNEWS – Pemerintah Kota Padang Panjang menegaskan komitmennya dalam meningkatkan transparansi dan ketepatan penyaluran bantuan sosial melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2026.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memastikan program perlindungan sosial berjalan efektif dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dalam rapat yang digelar Dinas Sosial PPKBPPPA, Kamis (15/4/2026), seluruh pihak yang terlibat diminta untuk bekerja secara cermat dan profesional dalam melakukan pembaruan data.
Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA, Winarno, menekankan bahwa akurasi data tidak hanya berkaitan dengan teknis, tetapi juga menyangkut integritas petugas di lapangan.
“Ketepatan data menentukan keberhasilan program. Karena itu, semua pihak harus bekerja dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya inovasi pemasangan stiker bagi keluarga penerima bantuan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, langkah ini akan mempermudah proses verifikasi sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial.
Selain itu, rapat juga menghadirkan perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) yang memaparkan penggunaan data berbasis desil untuk mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi sosial ekonomi warga di lapangan.
Seluruh peserta, mulai dari perangkat kelurahan hingga pendamping sosial, diingatkan untuk memastikan data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya.
Pemko juga menegaskan bahwa pembaruan data harus dilakukan secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika sosial masyarakat.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Padang Panjang berharap penyaluran bantuan sosial ke depan semakin tepat sasaran, transparan, serta mampu mendukung upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.(WTD)
