EKSPRESNEWS – Pemerintah Kota Padang Panjang terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Upaya tersebut diwujudkan dengan pengajuan proposal pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dan program perbaikan 1.388 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, secara langsung menyerahkan proposal tersebut kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan dan Perkotaan, Nasrullah, di Jakarta, Rabu (22/10). Pertemuan ini menjadi langkah strategis Pemko dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian bagi warga kurang mampu di kota berjuluk Serambi Mekkah itu.
Dalam paparannya, Hendri menjelaskan kondisi eksisting perumahan di Padang Panjang yang masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan data terkini, jumlah penduduk kota tersebut mencapai 63.895 jiwa dengan total 19.102 kepala keluarga (KK). Dari jumlah itu, sebanyak 1.388 rumah masih tergolong tidak layak huni.
“Tahun ini kami telah menganggarkan perbaikan untuk 121 unit rumah. Namun jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, kami sangat berharap dukungan dari Pemerintah Pusat agar program ini dapat menjangkau lebih banyak warga,” ujar Hendri.
Selain perbaikan RTLH, Pemko Padang Panjang juga mengajukan pembangunan Rusunawa bagi MBR yang akan dibangun di atas lahan bersertifikat seluas 20.000 meter persegi di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat. Lahan tersebut telah dipersiapkan dengan desain ramah lingkungan dan aksesibilitas yang memadai bagi penghuninya.
“Semua sudah siap, baik dari sisi lahan, infrastruktur dasar, maupun perencanaan tata ruang. Bahkan kami sudah memiliki daftar 60 calon penghuni yang telah terverifikasi dan siap menempati unit setelah pembangunan rampung,” ungkap Hendri menegaskan kesiapan daerahnya.
Usulan komprehensif dari Padang Panjang tersebut mendapat sambutan positif dari pihak Kementerian. Nasrullah mengapresiasi keseriusan Pemko dalam menyusun rencana pembangunan perumahan yang terukur dan berbasis data kebutuhan masyarakat.
“Proposal dari Padang Panjang ini sudah sangat matang. Mulai dari ketersediaan lahan, calon penghuni, hingga kesiapan dokumen teknis. Insyaallah akan kami upayakan masuk prioritas program tahun 2026,” kata Nasrullah.
Ia menambahkan, pembangunan rumah bagi MBR dan peningkatan kualitas RTLH merupakan bagian penting dari agenda nasional dalam menekan kesenjangan sosial serta meningkatkan ketahanan perkotaan. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya berdampak pada sektor perumahan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Di sisi lain, Hendri menegaskan bahwa penyediaan hunian yang layak merupakan bagian dari visi besar Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menciptakan kota yang inklusif, berkeadilan, dan manusiawi. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dapat mempercepat terwujudnya impian masyarakat untuk tinggal di rumah yang sehat dan aman.
“Hunian yang layak bukan hanya tempat berteduh, tetapi juga pondasi bagi tumbuhnya keluarga yang sejahtera. Dengan dukungan semua pihak, kami optimis Padang Panjang bisa menjadi kota yang nyaman dihuni dan berdaya saing tinggi,” tutup Hendri penuh harap.(abdi)
