EKSPRESNEWS – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Padang Panjang Barat (PPB) resmi dibuka oleh Wali Kota Hendri Arnis, Rabu (11/2/2026), dengan menekankan pentingnya transparansi, sinergi, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berdampak langsung bagi warga.
Dalam sambutannya, Hendri Arnis menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis yang menjadi jembatan aspirasi masyarakat dari tingkat RT dan kelurahan untuk diselaraskan dengan kebijakan pembangunan kota. Ia mendorong agar semua usulan diberikan secara terbuka agar bisa dinilai dan diprioritaskan secara tepat.
“Kita mulai dari RT dan kelurahan untuk berbenah. Saya minta setiap usulan disampaikan secara transparan agar masyarakat bisa memberi masukan mana yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang belum prioritas,” ujarnya di hadapan peserta Musrenbang yang terdiri dari wakil wali kota, OPD, camat, lurah, serta unsur masyarakat.
Hendri Arnis juga menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh hanya menjadi dokumen semata, tetapi harus diikuti dengan pelaksanaan yang cepat, akuntabel, dan tepat sasaran. Hal ini penting untuk tercapainya tujuan pembangunan yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat luas.
Selain itu, Wali Kota Padang Panjang menyebut beberapa fokus utama pembangunan, termasuk penyelesaian infrastruktur dasar dan pengelolaan sampah, yang harus tuntas hingga ke tingkat kelurahan sehingga kualitas lingkungan hidup masyarakat semakin meningkat.
Ia menegaskan bahwa sinergi lintas perangkat daerah dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam menyusun dan mengeksekusi program pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan warga. Warga setempat, lanjutnya, memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerahnya sendiri.
Lebih jauh, Hendri mengingatkan bahwa selain transparansi, komitmen terhadap target pembangunan nasional dan daerah juga harus menjadi prioritas bersama. Ia menekankan target zero kemiskinan ekstrem dan zero stunting pada tahun 2026 sebagai tujuan strategis yang perlu diupayakan bersama-sama oleh semua pihak.
Target zero kemiskinan ekstrem ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional pada 2026, yang membutuhkan kolaborasi kuat antara pusat dan daerah.
Musrenbang yang berlangsung penuh partisipasi ini menjadi forum bagi pemerintah dan masyarakat untuk saling bertukar pikiran tentang langkah-langkah program yang dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi keluarga serta meningkatkan kualitas layanan publik.
Para kepala OPD yang hadir dalam Musrenbang menyampaikan berbagai usulan pembangunan yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di wilayah Padang Panjang Barat, mulai dari infrastruktur, peningkatan layanan sosial, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Hendri Arnis juga mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk mempertimbangkan program yang inovatif, efektif, serta terukur, sehingga setiap bantuan maupun alokasi anggaran dapat menghasilkan dampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
Kegiatan ini ditutup dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah, perangkat kelurahan, serta masyarakat untuk terus menjaga keterbukaan dan kerja sama dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan, sekaligus menjadikan aspirasi warga sebagai dasar pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif.
Musrenbang PPB menjadi cerminan bahwa pembangunan yang baik bukan hanya dirancang oleh pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif warga yang mengetahui kebutuhan nyata di lapangan, sehingga tujuan pembangunan bersama dapat tercapai secara optimal.(WTD)
