EKSPRESNEWS – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah bagi warga Kota Padang Panjang yang terdampak bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor akhir November 2025 lalu. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana yang terus dipercepat di berbagai wilayah Sumatera Barat, termasuk Padang Panjang, setelah sebelumnya pendataan dan verifikasi tingkat kerusakan rumah dilakukan secara teliti.
Dalam tahap pertama penyaluran yang digelar pertengahan Februari 2026, BNPB menetapkan sembilan unit rumah warga sebagai penerima bantuan stimulan perbaikan. Dari jumlah itu, dua unit rumah dengan kategori kerusakan sedang masing-masing menerima dana sebesar Rp30 juta, sementara tujuh unit lainnya yang mengalami kerusakan ringan mendapatkan dana Rp15 juta per unit. Alokasi bantuan ini disesuaikan berdasarkan kategori tingkat kerusakan sesuai hasil verifikasi teknis.
Rumah-rumah penerima bantuan tersebut tersebar di sejumlah kelurahan di kota ini, termasuk Kelurahan Koto Panjang, Guguk Malintang, Bukit Surungan, Kampung Manggis, dan Tanah Hitam. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh perwakilan BNPB kepada Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, dalam sebuah acara yang dihadiri warga dan perangkat daerah setempat.
Penyaluran bantuan stimulan ini merupakan bagian dari skema Dana Siap Pakai (DSP) yang dikelola BNPB untuk membantu masyarakat yang rumahnya rusak akibat bencana. Skema ini dilaksanakan secara serentak di wilayah terdampak di tiga provinsi, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, sebagai tindak lanjut langkah pemulihan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah.
Wakil Wali Kota Allex Saputra mengapresiasi dukungan pemerintah pusat serta peran BNPB dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana di Padang Panjang. Ia berharap bantuan yang diterima dapat digunakan sebaik mungkin untuk memperbaiki hunian warga sehingga kembali layak huni dan aman.
Proses verifikasi dan pendataan calon penerima bantuan sendiri telah melalui tahapan seleksi yang ketat, melibatkan pemeriksaan langsung terhadap kondisi fisik rumah serta tingkat kerusakan yang dialami. Hal ini bertujuan agar bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil warga yang terdampak.
Selain bantuan stimulan perbaikan rumah, pemerintah pusat dan BNPB juga terus menyiapkan skema bantuan lain bagi masyarakat terdampak bencana, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) untuk keluarga yang rumahnya tidak lagi layak dihuni.
Upaya pemulihan ini menjadi bagian dari tanggung jawab kolektif pemerintah dalam memastikan kehidupan warga pascabencana dapat kembali normal. BNPB sendiri telah menegaskan bahwa prioritas penanganan pascabencana tetap dilanjutkan, termasuk menyelesaikan rehabilitasi tempat tinggal serta pemenuhan kebutuhan dasar penyintas.
Masyarakat penerima bantuan menyambut baik bantuan stimulan tersebut, karena dana yang diterima dianggap sangat membantu proses perbaikan rumah mereka. Banyak warga yang sudah mulai memperbaiki bagian bangunan yang rusak sehingga hunian mereka menjadi lebih layak dan aman untuk ditempati kembali.
Pemerintah Kota Padang Panjang berharap proses penyaluran bantuan stimulan dan bantuan lain seperti huntara dapat segera rampung sebelum memasuki bulan suci Ramadan 1447 H/2026 M, sehingga warga dapat menjalani ibadah dengan lebih nyaman di rumah mereka masing-masing.
Koordinasi antar instansi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terus diperkuat agar pelaksanaan bantuan berjalan lancar dan akuntabel. Hal ini juga untuk memastikan bahwa seluruh bantuan yang disalurkan memberikan manfaat maksimal bagi warga terdampak.
Dengan adanya bantuan stimulan perbaikan rumah, diharapkan proses pemulihan pascabencana dapat semakin cepat, serta kehidupan sosial dan ekonomi warga setempat dapat pulih lebih baik di tengah tantangan yang dihadapi setelah bencana melanda wilayah Sumatera pada akhir 2025 lalu.(WTD)
