EKSPRESNEWS — Tiga pegawai di lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat terindikasi terkait dengan rekening yang diduga digunakan dalam aktivitas judi online. Atas indikasi tersebut, ketiganya disebut telah dikenai sanksi administratif oleh pihak BKKBN Sumatera Barat.
Berdasarkan informasi yang diterima, tiga pegawai tersebut masing-masing bernama atau berinisial I, HS, serta seorang satpam. Namun, informasi mengenai keterkaitan rekening dengan aktivitas judi online tetap perlu diverifikasi melalui dokumen dan keterangan resmi dari pihak berwenang.
Pimpinan BKKBN Sumatera Barat, Mardalena, disebut telah mengambil tindakan dengan memberikan sanksi berupa tidak dibayarkannya tunjangan kepada pegawai yang bersangkutan.
Pemberian sanksi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini telah ditindaklanjuti secara administratif. Meski demikian, publik tetap perlu memperoleh penjelasan mengenai dasar pemeriksaan, bentuk pelanggaran yang ditemukan, serta kesesuaian sanksi dengan ketentuan disiplin aparatur yang berlaku.
Penanganan dan Dasar Sanksi Perlu Dijelaskan
Penanganan dugaan keterlibatan aparatur pemerintah dalam aktivitas judi online perlu dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Instansi pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga integritas pegawai serta kepercayaan publik.
Publik berhak mengetahui apakah pemeriksaan internal telah dilakukan, bukti apa yang menjadi dasar penetapan sanksi, dan apakah terdapat tindakan disiplin lain terhadap ketiga pegawai tersebut.
Di sisi lain, indikasi pada suatu rekening tidak serta-merta membuktikan bahwa pemilik rekening melakukan tindak pidana judi online. Karena itu, proses pemeriksaan harus tetap mengedepankan asas kehati-hatian, klarifikasi, dan hak pegawai untuk memberikan penjelasan.
BKKBN Sumbar Perlu Memberikan Penjelasan Resmi
Klarifikasi dari pimpinan BKKBN Sumatera Barat, Mardalena, diperlukan untuk menjelaskan status pemeriksaan terhadap ketiga pegawai, dasar pemberian sanksi, serta apakah persoalan tersebut telah dilaporkan atau dikoordinasikan dengan instansi berwenang.
Penjelasan resmi juga penting untuk memastikan apakah sanksi yang diberikan hanya berupa penghentian pembayaran tunjangan atau mencakup tindakan disiplin lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
Hingga seluruh dokumen dan keterangan resmi dapat diverifikasi, informasi mengenai ketiga pegawai tersebut perlu disampaikan secara proporsional dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Sanksi administratif yang telah diberikan tidak serta-merta menjadi bukti bahwa ketiganya terbukti melakukan tindak pidana perjudian online. (Abdi)
