EKSPRESNEWS – Pemerintah Kota Padang Panjang menunjukkan keseriusannya dalam mendorong pembangunan yang memperhatikan kesetaraan gender. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat Anggaran Responsif Gender (ARG) agar kebijakan dan program pemerintah dapat menjangkau kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
Komitmen tersebut menjadi salah satu aspek yang disampaikan Pemko Padang Panjang dalam Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring, Rabu (11/11/2026).
Dalam pemaparan yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik, Wita Desi Susanti, menyampaikan bahwa pengarusutamaan gender merupakan bagian penting dari strategi pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, pembangunan yang responsif gender harus mampu memastikan setiap masyarakat mendapatkan akses, kesempatan, partisipasi, dan manfaat yang setara. Karena itu, perencanaan anggaran menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan tujuan tersebut.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan evaluasi, alokasi Anggaran Responsif Gender Kota Padang Panjang pada 2024 mencapai Rp55,46 miliar. Jumlah tersebut kembali tercatat sebesar Rp55,46 miliar pada 2025.
Dana tersebut direalisasikan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
Sejumlah program yang mendapatkan dukungan anggaran tersebut mencakup pelatihan kerja, pelaksanaan Musrenbang Responsif Gender, serta pelayanan kesehatan bagi remaja putri. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperluas kesempatan masyarakat.
Di bidang administrasi kependudukan, pemerintah turut memberikan perhatian melalui penerbitan akta kelahiran bagi anak usia 0–18 tahun dan Kartu Identitas Anak bagi anak usia 0–16 tahun. Edukasi mengenai administrasi kependudukan juga menjadi bagian dari kegiatan yang dilaksanakan.
Tidak hanya itu, program pengembangan potensi pegawai negeri sipil, rehabilitasi sosial, dan perlindungan khusus anak turut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun lingkungan yang lebih adil dan inklusif.
Pemko Padang Panjang juga memperkuat pelayanan publik yang ramah disabilitas. Langkah ini dilakukan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh pelayanan pemerintahan secara lebih mudah dan setara.
Dalam kesempatan tersebut, Wita menekankan bahwa keberhasilan PUG tidak bisa hanya dibebankan kepada satu perangkat daerah. Diperlukan kerja sama dan komitmen seluruh OPD agar perspektif gender benar-benar terintegrasi dalam setiap kebijakan pembangunan.
Sementara itu, Kementerian PPPA melalui Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, serta Pemerintahan Daerah Wilayah III, Dewa Ayu Laksmi, menyebut evaluasi sebagai sarana untuk menilai kebijakan, penganggaran, program, dan inovasi pemerintah daerah.
Pemko Padang Panjang berharap penguatan anggaran dan pelaksanaan berbagai program tersebut dapat memberikan hasil positif dalam evaluasi. Upaya ini sekaligus menjadi modal untuk meraih Anugerah Parahita Ekapraya 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen pembangunan responsif gender.(WTD)
