Banyak prestasi yang didapat oleh RSUP M Djamil Padang tak sebanding dengan kinerja direksinya. Kinerja direksi tercermin dari minimnya anggaran Kementerian Kesehatan yang diperoleh rumah sakit. Bahkan diduga pelayanan kian melemah. Kinerja Direktur Utama dalam sorotan ?
EKSPRESNEWS – Minimnya bahkan sampai tidak adanya kucuran anggaran dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M Djamil Padang menjadi cacatan kelam bagi kinerja direksi. Anggaran yang harusnya menjadi sarana untuk memperkuat layanan menjadi boomerang bagi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Saya sebagai warga kota Padang, melihat turunnya kinerja direksi terutama direktur utama disepanjang tahun 2025. Tidak ada terdengar anggaran Kemenkes yang masuk jika dibandingkan dengan direktur sebelum ini,” ujar salah seorang pengamat sosial, Hasan, kepada Indonesia Raya, Jumat 26 Desember 2025 di kawasan GOR H Agus Salim Padang.
Menurut Hasan, disepanjang tahun 2025 tidak ada pengelolaan dana Kemenkes oleh RSUP M Djamil Padang, hanya memutar-mutarkan dana sebagai Badan Layanan Umum (BLUD). “Sehingga kemudian tidak ada stimulus yang bisa dijangkau oleh direksi saat ini, berdampak pada layanan yang diberikan kepada pasien dan masyarakat,” ungkapnya.
Kenapa bisa begitu ? Hasan mengatakan bahwa disaat RSUP M Djamil Padang hanya mengelola BLUD tanpa berinisiatif “menjuluak” dana dari Kemenkes seperti yang dilakukan oleh dirut sebelumnya berdampak kepada keterlambatan gaji, insentif dan proses pengadaan alat kesehatan. “Jadi ini pengakuan nakes kepada saya, mereka mengakui bahwa diantara merekapun sering miss komunikasi. Pasien A, dihandle oleh nakes pertama, lantas saat pergantian nakes, informasi pasien tidak sepenuhnya diketahui oleh nakes pengganti, disinyalir karena semata menyelesaikan tugasnya saja,” kata Hasan.
Hal tersebut berdampak kepada buruknya pelayanan disana, kata Hasan lebih lanjut, itupun terjadi karena yang disampaikan tadi, bahwa pengelolaan keuangan juga menjadi kacau. “Ketiadaan anggaran yang berlebih, semua serba pas-pasan disana, bahkan telat bayar gaji juga, pelayanan menjadi lemah, wajar saja jika pembagian rapor, RSUP M Djamil mendapat rapor merah,” tegasnya.
Sementara itu, Hasan juga menyebutkan bahwa tata kelola manajemen yang kurang memuaskan juga menitik beratkan kepada isu bahwa direktur utama diduga terlibat aktif dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dikelola langsung oleh sang Dirut. “Bahkan untuk sekedar pengadaan gelas minum saja, harus melalui Direktur Utama, informasi yang berkembang ada kongkalingkong dengan oknum APH (Aparat Penegak Hukum),” ujarnya.
Hingga berita ini tayang, upaya konfirmasi yang dilakukan sejak Jumat 26 Desember 2025 belum ditanggapi oleh Direktur Utama RSUP M Djamil Padang dr Dovy Djanas. Kendati demikian, staf humas yang juga dihubungi mengatakan akan berupaya mengkonfirmasikannya kepada Dirut. (Tim)
