EKSPRESNEWS – Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan mendapat pengakuan di tingkat nasional. Padang Panjang berhasil meraih Terbaik II kategori Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara, Rabu (11/11/2026). Ajang ini diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Tempo sebagai bentuk apresiasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menerima langsung penghargaan yang diserahkan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Atas prestasi tersebut, Kota Padang Panjang juga memperoleh bantuan senilai Rp612,75 juta.
Hendri menyampaikan rasa syukur atas pencapaian yang berhasil diraih pemerintah daerah. Ia menilai penghargaan tersebut bukan hasil kerja satu pihak, melainkan buah dari kolaborasi seluruh jajaran Pemko Padang Panjang, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Menurutnya, penghargaan ini menjadi kebanggaan sekaligus dorongan untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu menjaga capaian yang telah diraih dengan melakukan pembenahan secara berkelanjutan.
Bantuan sebesar Rp612.750.000 yang diterima bersama penghargaan tersebut akan diarahkan untuk memperkuat sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan. Dukungan ini diharapkan dapat menunjang peningkatan kualitas pelayanan Disdukcapil.
Hendri menyebut, fasilitas pelayanan yang memadai menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan nyaman. Karena itu, dukungan dari pemerintah pusat perlu dimanfaatkan secara optimal.
Penilaian dalam kategori tersebut dilakukan dengan sejumlah indikator yang berkaitan langsung dengan kualitas penyelenggaraan pelayanan. Salah satunya adalah capaian Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dukcapil.
Indikator lainnya meliputi Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025, capaian Identitas Kependudukan Digital, serta opini Ombudsman RI. Berbagai aspek tersebut menjadi dasar untuk melihat kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada warga.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa pelayanan publik merupakan cerminan kehadiran negara di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah dituntut menghadirkan layanan yang ramah, manusiawi, dan memudahkan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan bukan sekadar kegiatan mengurus dokumen. Lebih dari itu, pelayanan tersebut merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III juga menjadi wadah pertukaran praktik baik, penguatan kolaborasi, dan pemacu inovasi antardaerah. Pemko Padang Panjang berharap capaian Terbaik II ini menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan Adminduk bagi seluruh warga.(WTD)
