EKSPRESNEWS — Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mengejar dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan sejumlah kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Mulai dari persoalan air bersih, pengelolaan sampah, hingga pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana hidrometeorologi menjadi pembahasan utama dalam audiensi Wali Kota Padang Fadly Amran dengan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, Maria Doeni Isa.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa (15/9/2026), dan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, sejumlah kepala OPD terkait, serta Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal.
Dalam pertemuan itu, Fadly Amran menekankan pentingnya percepatan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sekaligus optimalisasi dukungan anggaran pemerintah pusat untuk memastikan layanan dasar masyarakat tetap berjalan.
SPAM Unand Ditargetkan Masuk Tahap Lelang Maret 2027
Salah satu agenda penting yang dibahas adalah pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui kerja sama Pemko Padang dengan Universitas Andalas (Unand).
Fadly menyebut kerja sama tersebut telah menemukan titik terang. Ia berharap pengembangan SPAM tidak hanya menjadi solusi darurat, tetapi dapat diperluas hingga sambungan rumah bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.
“Kerja sama dengan Unand sudah menemukan titik terang. Kita berharap ini berlanjut menjadi SPAM emergency dan SPAM untuk masyarakat terdampak kekeringan, sehingga persoalan air bersih dapat ditangani secara berkelanjutan,” ujar Fadly.
Wilayah Kecamatan Pauh dan Kuranji menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian karena persoalan ketersediaan air bersih.
BPBPK Sumbar menargetkan penyusunan detail engineering design (DED) SPAM Unand hingga sambungan rumah dapat dirampungkan pada awal Januari 2027. Selanjutnya, proses lelang ditargetkan berlangsung pada Maret 2027, dengan pelaksanaan pembangunan sepanjang 2027 hingga 2028.
Lahan SPAM Gunung Pangilun Masih Terbatas
Persoalan lain yang turut dibahas adalah pembangunan SPAM Gunung Pangilun.
Pemko Padang menyebut kebutuhan lahan untuk pembangunan fasilitas tersebut mencapai sekitar 13.000 meter persegi. Namun, lahan yang tersedia saat ini baru sekitar 8.175 meter persegi.
Keterbatasan tersebut mendorong Pemko Padang meminta BPBPK Sumbar mencari solusi teknis agar pembangunan tetap dapat direalisasikan.
“Kondisi air bersih kita sedang darurat, sehingga pembangunan SPAM Gunung Pangilun harus tetap berjalan. Kami berharap anggaran pemerintah pusat untuk proyek ini dapat diperjuangkan agar tetap dialokasikan untuk Kota Padang,” kata Fadly.
BPBPK Sumbar selanjutnya akan melakukan pengujian kelayakan teknis terhadap lahan seluas 8.175 meter persegi tersebut. Proyek ini mendapat dukungan pagu indikatif sekitar Rp400 miliar.
Padang Dorong TPST RDF untuk Atasi Sampah
Selain air bersih, persoalan sampah juga menjadi perhatian Pemko Padang.
Fadly meminta dukungan BPBPK Sumbar untuk mempercepat pembangunan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis Refuse Derived Fuel (RDF).
Konsep tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari solusi pengelolaan sampah Kota Padang karena sampah yang telah dipilah dan diolah dapat menghasilkan bahan bakar alternatif.
Keberadaan industri semen di Padang juga dinilai membuka peluang pemanfaatan hasil olahan RDF sebagai bahan bakar alternatif.
“Kita ingin sampah dipilah sejak dari rumah tangga, sehingga yang sampai ke TPA pun masih bisa dimanfaatkan menjadi briket dan bahan bakar alternatif,” ujar Fadly.
Untuk rencana TPST/RDF tersebut, BPBPK Sumbar akan melanjutkan proses melalui review DED dengan menyesuaikan kondisi lahan yang telah ditetapkan.
DED Pascabencana Harus Tuntas Sebelum Lelang
Sementara itu, penanganan kawasan yang terdampak banjir dan bencana hidrometeorologi juga menjadi bagian penting dalam pembahasan.
Maria Doeni Isa mengatakan penyusunan DED akan diarahkan pada kebutuhan infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menurutnya, seluruh kebutuhan di kawasan terdampak harus teridentifikasi sebelum proses lelang dilakukan. Langkah tersebut diperlukan agar tidak ada kebutuhan penanganan yang tertinggal dalam proses pembangunan kembali.
“Untuk penanganan kawasan terdampak banjir, DED diarahkan pada infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh kebutuhan harus teridentifikasi sebelum lelang agar tidak ada penanganan yang terlewat, mengingat pembaruan R3P dibatasi hingga 17 September,” jelas Maria.
Dengan tenggat pembaruan R3P tersebut, Pemko Padang dan BPBPK Sumbar kini berpacu memastikan kebutuhan pemulihan infrastruktur dapat masuk dalam perencanaan secara menyeluruh.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi dukungan pemerintah pusat sekaligus memperkuat pemulihan layanan dasar masyarakat Kota Padang, terutama di kawasan yang menghadapi persoalan air bersih, sampah, banjir, dan dampak bencana hidrometeorologi.
