EKSPRESNEWS – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menerima kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (4/9/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat langsung kondisi sektor pendidikan Kota Padang, khususnya sekolah yang terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025.
Sebelum melakukan pertemuan, Maigus Nasir bersama rombongan Komisi X DPR RI meninjau rehabilitasi SDN 04 Baringin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, serta SDN 32 Kuranji, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji.
Kedua sekolah tersebut merupakan bagian dari satuan pendidikan yang terdampak bencana dan mendapatkan perhatian melalui program revitalisasi pascabencana.
Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, sebanyak 15 sekolah dasar menerima bantuan revitalisasi pascabencana hidrometeorologi dari pemerintah pusat. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp7,74 miliar dengan pengerjaan dimulai pada April 2026.
Dalam pertemuan bersama Komisi X DPR RI, Maigus Nasir menyampaikan sejumlah aspirasi Pemko Padang terkait penguatan sektor pendidikan, terutama bagi sekolah yang berada di kawasan rawan banjir.
Menurutnya, penanganan sekolah terdampak bencana tidak dapat hanya berfokus pada perbaikan bangunan. Upaya tersebut harus dibarengi dengan penguatan mitigasi dan infrastruktur pendukung agar sekolah lebih aman menghadapi potensi bencana.
“Sekolah-sekolah yang berada di pinggir sungai membutuhkan dukungan untuk normalisasi dan penguatan infrastruktur. Kami juga berharap Komisi X mendorong sekolah di Kota Padang menjadi prioritas revitalisasi pada 2026 maupun diusulkan untuk 2027,” ujar Maigus.
Ia menambahkan, Pemko Padang juga terus mendorong penerapan pendidikan kebencanaan di lingkungan sekolah. Saat ini, Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) telah diterapkan di 130 sekolah di Kota Padang.
“Kita tidak hanya melakukan ikhtiar secara fisik, tetapi juga menyiapkan generasi melalui pendidikan mitigasi bencana. Sekolah dan rumah ibadah harus menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana,” katanya.
Selain persoalan infrastruktur pendidikan dan kebencanaan, Maigus juga memaparkan sejumlah program unggulan Pemko Padang di bidang pendidikan, di antaranya Padang Juara dan Smart Surau.
Program Padang Juara diarahkan untuk mendukung pendidikan keluarga kurang mampu, termasuk membantu kebutuhan sekolah dan beasiswa perguruan tinggi. Sementara Smart Surau dikembangkan untuk memperkuat pendidikan karakter berbasis rumah ibadah yang terintegrasi dengan kegiatan masyarakat.
Maigus juga menyampaikan bahwa pembangunan Kota Padang terus diarahkan pada penguatan sektor pariwisata. Salah satunya melalui program Jelajah Padang, termasuk revitalisasi kawasan Kota Tua, pasar, dan Pantai Padang.
“Selain pendidikan, kita juga terus mengembangkan sektor pariwisata melalui program Jelajah Padang, termasuk revitalisasi kawasan Kota Tua, pasar, dan Pantai Padang. Upaya ini untuk memperkuat posisi Padang sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata sekaligus meningkatkan daya tarik sebagai pintu gerbang destinasi wisata Sumatera Barat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro, menyatakan pihaknya siap membawa berbagai aspirasi yang disampaikan Pemko Padang dan pemangku kepentingan pendidikan untuk ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI.
“Kita siap mendorong pemulihan sektor pendidikan dilakukan secara terpadu, cepat, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pemerataan akses belajar serta mitigasi risiko bencana dalam pembangunan kembali sarana pendidikan,” kata Agung.
Menurut Agung, rehabilitasi sekolah pascabencana tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi bangunan seperti sebelum terjadi bencana. Pembangunan kembali harus memperhitungkan aspek keselamatan dan ketangguhan terhadap ancaman bencana di masa mendatang.
“Aspirasi ini akan menjadi bahan kami di Komisi X dalam menjalankan fungsi pengawasan dan merumuskan rekomendasi kepada pemerintah pusat guna memperlancar pemulihan pendidikan pascabencana. Infrastruktur sekolah yang dibangun kembali harus lebih tangguh dan aman terhadap potensi bencana di masa mendatang,” tegasnya.
Kunjungan tersebut turut dihadiri sejumlah anggota Komisi X DPR RI, di antaranya Muhammad Nur Purnamasidi, Rycko Menoza, La Tinro La Tunrung, Melly Goeslaw, Nilam Sari Lawira, Reni Astuti, dan Muslimin Bando.
Hadir pula Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kemendikdasmen Biyanto, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat Rahmat, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Sumatera Barat Sri Yulianti, Kepala BBPMP Sumatera Barat Khairullah, serta jajaran Pemko Padang.
Pertemuan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPR RI dalam mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan sekaligus membangun sistem pendidikan yang lebih siap menghadapi risiko bencana.
