EKSPRESNEWS – Rencana penyertaan modal Pemerintah Kota Padang Panjang sebesar Rp10 miliar kepada Bank Nagari menjadi salah satu perhatian lima fraksi DPRD dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Panjang, Jumat (2/10/2026). Agenda tersebut menjadi ruang bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap sejumlah rancangan peraturan daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Imbral bersama Wakil Ketua Mardiansyah dan Nurafni Fitri. Wali Kota Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Allex Saputra, pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran pejabat Pemko turut hadir dalam rapat tersebut.
Lima fraksi DPRD yang menyampaikan pandangan terdiri dari PBB-PKS, PAN, NasDem, Gerindra, serta Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa. Selain RAPBD 2027, mereka juga memberikan pandangan terhadap dua Ranperda lainnya.
Dalam pandangannya, fraksi-fraksi menyoroti rencana penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp10 miliar kepada Bank Nagari. Rencana tersebut dinilai perlu disertai penjelasan yang memadai.
DPRD meminta pemerintah menjelaskan dasar dilakukannya penyertaan modal tersebut. Penjelasan mengenai kebijakan tersebut dinilai penting agar penggunaan anggaran daerah memiliki dasar yang jelas.
Selain dasar kebijakan, manfaat ekonomi dari penyertaan modal juga menjadi perhatian. Pemerintah diminta menunjukkan potensi manfaat yang dapat diperoleh daerah melalui investasi tersebut.
Aspek kelayakan investasi turut menjadi sorotan dalam pemandangan umum fraksi. Hal itu diperlukan agar dana yang ditempatkan dapat memberikan manfaat sesuai tujuan dan tidak membebani keuangan daerah.
Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah juga menjadi salah satu hal yang dipertanyakan. DPRD berharap penyertaan modal dapat memberikan dampak positif terhadap kemampuan fiskal Kota Padang Panjang.
Pembahasan tersebut berlangsung di tengah kondisi pendapatan daerah yang dalam RAPBD 2027 direncanakan mengalami penurunan. Pendapatan daerah disebut turun 3,68 persen, sementara PAD turun 19,41 persen.
Karena itu, pengelolaan setiap rupiah anggaran dinilai membutuhkan perencanaan yang matang. Efisiensi anggaran diharapkan tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Pemandangan umum lima fraksi tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan RAPBD 2027. Pemerintah dan DPRD diharapkan dapat memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat yang terukur bagi perekonomian dan masyarakat Padang Panjang.(WTD)
