EKSPRESNEWS – Penguatan transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Padang Panjang dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi. Wali Kota Hendri Arnis menegaskan pentingnya menjalankan setiap tahapan pemerintahan berdasarkan aturan, prinsip akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut diteguhkan melalui penandatanganan bersama perbaikan tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kegiatan berlangsung dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi di Sumatera Barat, Kamis (8/10/2026).
Rapat koordinasi yang digelar di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat itu mempertemukan unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta lembaga yang berperan dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi.
Sejumlah pejabat yang hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. Ahmad Wiyagus, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kepala BPKP, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, para ketua DPRD, serta bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.
Fokus terhadap perencanaan dan penganggaran dinilai penting karena kualitas tata kelola harus dibangun sejak program pemerintah dirancang. Perencanaan yang terarah dan penganggaran yang sesuai ketentuan dapat membantu memastikan sumber daya daerah digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menekankan bahwa penguatan integritas harus diterapkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Proses pengadaan barang dan jasa juga memerlukan perhatian agar tidak membuka peluang terjadinya penyimpangan.
Menurutnya, tata kelola yang baik harus ditopang sistem yang transparan dan akuntabel. Selain itu, aparatur pemerintahan perlu memiliki integritas sehingga pelaksanaan kewenangan tetap berada dalam koridor aturan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam pemaparannya mengingatkan bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pesan tersebut disampaikan melalui materi bertajuk “Menjaga Marwah, Menguatkan Amanah: Kepemimpinan Berintegritas dalam Tata Kelola Sumbar”.
Setyo juga menekankan pentingnya menjaga integritas dalam pengambilan keputusan. Setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran perlu diarahkan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyambut rapat koordinasi tersebut sebagai momentum untuk menyatukan langkah pemerintah daerah dalam membenahi tata kelola. Ia menekankan perlunya pembenahan berkelanjutan pada sektor pembangunan, pengelolaan anggaran, dan pengadaan barang serta jasa.
Hendri Arnis menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga saja. Seluruh unsur pemerintahan perlu menjalankan peran masing-masing secara konsisten, didukung pengawasan dan kepatuhan terhadap sistem yang berlaku.
Pemerintah Kota Padang Panjang diharapkan menindaklanjuti komitmen tersebut melalui pelaksanaan kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memperkuat tata kelola sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, penggunaan anggaran daerah diharapkan semakin efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.(WTD)
