Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Padang Peringati Hari Jadi Kota Ke-352
Padang, EkspresNews.com – Peringatan Hari Jadi Kota Padang ke 352 yang bertepatan pada hari ini Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 di gelar dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang pagi tadi. Pelaksanaan sidang paripurna digelar secara terbatas, secara luring dan virtual di gedung setempat.
Rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan hari jadi Kota Padang ke- 352 tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Padang Syafrial Kani, dihadiri Walikota Padang Hendri Septa bersama jajaran anggota DPRD Padang dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.
Sementara itu, pelaksanaan secara virtual diikuti oleh pimpinan OPD, Camat dan Lurah serta stakeholder terkait.
Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani dalam sambutannya ketika membuka rapat paripurna tersebut mengatakan, kemajuan Kota Padang saati ini sudah dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti halnya pembangunan infrastuktur dan sektor bidang pariwisata.
Namun masih dalam masa pandemi Covid-19, beberapa sektor mengalami penurunan, seperti wisata. Hal itu dikarenakan dengan ada kebijakan pembatasan membuat sektor wisata mundur dengan kebijakan pembatasan.
“Situasi ini juga membuat pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah menurun dan ini merupakan tantangan yang harus dijawab pemko dan stakeholder, agar sektor wisata pulih,”Ujar Syafrial Kani, Sabtu (07/08/2021).
Lebih lanjut Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani menambahkan, kemajuan pembangunan jalan lingkungan, sangat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat Kota Padang. Selain itu juga penataan pasar satelit di Kota Padang.
Pihaknya berharap, stackholder, Forkompimda dan seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, agama, bundo kanduang di Kota Padang agar bersama sama membangun Kota Padang untuk lebih maju kedepannya.
Sementara itu, sebanyak 10 (sepuluh) orang tokoh masyarakat di Kota Padang menerima penghargaan di tengah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Padang ke-352 tahun 2021.
Pemberian penghargaan berupa pin emas berlogo Pemerintah Kota (Pemko) Padang itu, diserahterimakan di sela Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Padang Dalam Rangka Hari Jadi Kota Padang ke-352 Tahun di Ruang Sidang Utama DPRD Padang, Sabtu (7/8/2021).
Adapun nama-nama dari 10 tokoh yang menerima penghargaan itu diantaranya adalah Fauzi Bahar (mantan Wali Kota Padang 2004-2014). Penghargaan yang ia terima ialah di bidang Kemasyarakatan.
Selanjutnya ada Japeri Jarab meraih penghargaan di bidang Keagamaan, disusul Erianto di bidang Penggerak UMKM dan Edy Utama di bidang Kebudayaan. Selanjutnya Syamsul Bahri untuk bidang Sosial dan Wanda Leksmana menerima penghargaan di bidang Pemerhati Pemenuhan Hak-Hak Anak.
Selain itu juga ada Yaldi Chaniago meraih penghargaan di bidang Kepemudaan. Lalu Andreas Sofiandi bidang Kemanusiaan serta Syaifuddin Islami bidang Lingkungan Hidup serta Fauziah Zainin untuk bidang Pendidikan. (Adv/Abdi)
Kasatker PNP Riau, Aldino Herupriawan : Optimis Menjaga Kelanjutan Program Perumahan Di Tengah Covid-19
Pekanbaru, EkspresNews.com – Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, Zubaidi, ST., MT mengungkapkan perlu upaya untuk tetap menjaga keberlanjutan program-program yang saat ini sedang berjalan di kala pandemi Covid-19. Zubaidi mengapresiasi berbagai terobosan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan terhadap kegiatan yang saat ini sedang berjalan salah satunya membentuk tim monitoring wasdal online.
Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau, Aldino Herupriawan, ST., MT mengatakan dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini yang terpenting adalah konsolidasi secara internal dengan melakukan upaya serta mencari solusi. Aldino mengatakan di Provinsi Riau saat ini Covid-19 mengalami peningkatan yang sangat tinggi sehingga membatasi kegiatan monitoring secara langsung ke lokasi, namun pandemi ini bukan lah menjadi penghalang untuk tetap melaksanakan kegiatan yang sedang berjalan, dengan adanya monitoring oleh tim wasdal online ini sangat membantu kegiatan pengawasan dan pengendalian untuk tetap mengawal pencapaian progres pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Riau.
Hal ini dibuktikan dengan kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau sebagai Satker dengan peringkat terbaik Nasional. Laporan e-monitoring PUPR yang dapat diakses secara online merupakan indikator penilaian terhadap kinerja seluruh satker di Indonesia.
Terlihat pada status update tanggal 05/08/2021 dengan perolehan progres fisik 60,96% dan keuangan 75,46% Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Riau menduduki peringkat pertama se-indonesia dilingkungan Direktorat Jenderal Perumahan. “Dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 sekarang ini kita perlu tetap bersabar, optimistis, tetap disiplin, dan bekerja sama untuk keluar dari masa sulit ini,” ujar Aldino.
Aldino juga mengapresiasi kinerja masing-masing PPK-nya yang memiliki langkah-langkah khusus dalam menjaga keberlanjutan Program. PPK Pembangunan Rumah Susun dan Rumah Khusus, Andi, ST optimis bisa segera menyelesaikan semua proyek yang sedang berjalan lebih cepat dari schedule rencana. “Target untuk kegiatan Pembangunan Rumah Susun, kita akhir September optimis 100%,” katanya.
Sebelumnya, dalam paparan realisasi kegiatan monev, Andi mengungkapkan pihaknya tetap berupaya menjaga keberlanjutan konstruksi di saat pandemi Covid-19 dengan melakukan pembatasan ekstra keluar-masuk lokasi proyek dengan melampirkan bukti vaksin oleh pekerja yang baru datang dari luar daerah serta wajib izin kepada PPK bagi personil yang akan meninggalkan lokasi, sedangkan pengerjaan proyek tersebut harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Berdasarkan data laporan progres terakhir Pembangunan Rumah yang ada di Pekanbaru yaitu Rusun Yayasan Laman Emas Riau STAI Lukman Edy sudah mencapai 61,45% dan Pembangunan Rumah Susun Yayasan Amal Mulia Ponpes Miftahul mencapai 55,10 %, sedangkan Pembangunan Rumah Susun Ponpes Syeh Burhanudiin Kuntu di Kabupaten Kampar telah mencapai 76,04%.
“Saat ini pekerjaan sudah memasuki Pekerjaan Arsitektur Bagian dalam hunian dan Pekerjaan Atap. Berdasarkan jadwal rencana percepatan pertengahan agustus ini sudah topping off seluruhnya,” imbuhnya.
Pada kegiatan lainnya PPK Rumah Swadaya dan RUK, Evy Linawaty Parsaulian, SH., MH menyatakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang berkonstribusi besar dalam pencapaian Progres Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Riau pada triwulan I/2021 dengan nilai Rp. 32,1 Milyar.
Dalam catatan laporan realisasi sampai dengan akhir agustus lalu progres telah mencapai 86,06 % dengan jumlah rumah yang sudah selesai 100% sebanyak 1.305 rumah dari total alokasi 1.605 rumah.
Dari sisa bobot yang belum terlaksana sisanya adalah lokasi yang termasuk dalam Alokasi Anggaran PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang SK ya baru terbit di bulan juli lalu, Sedangkan untuk kegiatan PSU Rumah Umum dan Komersial progres masih berjalan normal dengan capaian bobot realisasi 38,49 %.
Evy mengungkapkan pihaknya tetap berupaya menjaga keberlanjutan konstruksi di saat pandemi Covid-19 dengan membuat SOP khusus terkait izin pelaksanaan dan penugasan yang dilakukan secara online sehingga pelaksanaan tetap bisa dikawal secara langsung oleh PPK.
“Kita juga apresiasi terhadap kinerja TFL dan Tenaga Ahli dilapangan yang tetap menjaga produktifitas dan disiplin dalam kondisi pandemi Covid-19. “Semoga dengan pelayanan dari tenaga-tenaga dilapangan akan lebih mempermudah dan progres bisa lebih cepat dari target rencana,” jelasnya. (Adv)
Padang Panjang Kembali Raih Penghargaan KLA
Padang Panjang, EkspresNews.com – Komitmen mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan, membawa Kota Padang Panjang kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) peringkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Penghargaan tersebut diserahkan secara virtual oleh Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E, M.Si kepada Walikota H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Kamis, (29/7).
Walikota Fadly Amran menyampaikan, terimakasih dan apresiasi atas penghargaan tersebut. “Tentu ini adalah sebuah komitmen dari pemerintah kota, untuk betul-betul memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Padang Panjang terkhusus untuk anak-anak kita,” katanya.
Fadly mendorong agar peringkat madya yang diraih saat ini bisa meningkat untuk tahun-tahun berikutnya menjadi nindya,” Mudah-mudahan di tahun depan bisa meningkat menjadi nindya,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPKBPPA), Drs. Osman Bin Nur, M.Si menyampaikan, Dinasnya akan terus berupaya melakukan peningkatan dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.
“Kita upayakan peningkatan dalam penganggaran, sarana prasarana serta ruang bermain anak, dan yang utama aktifitas anak yang dilibatkan di sejumlah aspek pembangunan. Alhamdulillah forum anak kita cukup bagus, kalau kita berdayakan akan lebih tumbuh dan berkembang lagi,” sebutnya.
Sebelumnya Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyampaiakn komitmen lintas sektor menjadi sangat esensial bahkan menjadi syarat dalam terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak. “Kementerian melakukan evaluasi kinerja berdasarakan capaian 24 indikator yang pada akhirnya bermuara pada penghargaan Kota Layak Anak,” katanya.
Adapun diantara indikator itu yaitu tersedianya Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak, Menguatnya Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, Persentase Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran, Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA).
Kemudian, Terlembaganya Partisipasi Anak. Selain itu, Persentase Perkawinan Anak, Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga,Persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi, Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI), Tersedia infrastruktur (Sarana dan Prasana) di Ruang Publik yang Ramah Anak.
Selanjutnya.Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Prevalensi Status Gizi Balita, Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun, Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak, Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak.
Kemudian, Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok, Persentase Wajib Belajar 12 Tahun, Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA), Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak,Peraturan Daerah/Kebijakan, Upaya Pencegahan, Penyediaan Layanan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga.
Turut hadir, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs. M. Ali Tabrani, M.Pd, Kepala Dinas Kesehatan Kota Drs. H. Nuryanuwar, A. Pt. M. Kes MMR. (Adv)
PCNU Kabupaten Solok Gandeng Baznas Gelar Rakercab 2021-2026
Kabupaten Solok, EkspresNews.com – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten (Kab.) Solok gandeng Baznas Kab Solok menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) PCNU masa khidmat 2021-2026 sekaligus sosialisasi Zakat, Kamis (08/07) di Aula Kantor KUA Kubung Nagari Koto Baru Kab.Solok, yang dilaksanakan sesuai dengan Protokol kesehatan yang ketat. Dihadiri oleh Ketua Baznas Kabupaten Solok, H. Elyunus.
Ketua Panitia Pelaksana Ustadz Almaturidi menjelaskan, kegiatan Rakercab dan Sosialisasi Zakat ini dibuka secara resmi oleh Bupati Solok H.Epyardi Asda yang diwakili oleh Kabag Kesra Zaitul Ikhlas. Diikuti oleh seluruh pengurus NU Kab. Solok dan perwakilan dari 11 Majlis wakil Cabang (MWC) NU dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Solok
Dalam gelaran raker ini, NU menjalin kerjasama dengan Baznas Kab. Solok dengan melakukan kegiatan sosialisasi zakat. Diharapkan dalam giat ini peserta raker dapat merumuskan program dan membuat terobosan hingga bisa memajukan organisasi NU di daerah Kab. Solok ini ke depannya, ucap Almaturidi yang juga Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kubung tersebut.
Zaitul Ikhllas dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat dan sekaligus berpesan kepada PCNU Kab. Solok agar pada Raker ini dapat menghasilkan kesepatan program kerja yang beriringan sejalan dengan visi misi pak Bupati “mambangkik batang tarandam” dan mewujudkan Kabupaten Solok menjadi terbaik.
“Teruslah menumbuhkan semangat keagamaan di tengah masyarakat, sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dengan baik dan khusu’, NU harus terus berperan serta mensejahterakan umat yang ada di Kabupaten Solok,” harapnya.
H. Afrizen Ketua NU Kab. Solok dalam sambutannya mengungkapkan, pasca dilantik secara resmi oleh Ketua PWNU Provinsi Sumatera Barat Prof Ganefri di Aula Kantor Bupati pada pertengahan Februari lalu,
Kami, PCNU Kab. Solok sebelumnya sudah menyiapkan untuk dapat diselenggarakan menggelar acara Raker ini. Namun dikarenakan Pandemi covid_19 ini, ada beberapa personil di jajaran pengurus NU yang ikut terpapar sampai jadi positif, makanya giat ini diundur jadi hari ini.
NU Sebagai sebuah jam’iyyah diniyah ijtima’iyyah memiliki tugas membina dan membangun sosial keagamaan warganya sehingga warga NU tetap berpegang teguh pada aqidah dan nilai-nilai Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah. “PCNU Kabupaten Solok sebagai bagian NU secara struktural memiliki kewajiban melaksanakan tugas organisasi, baik yang digariskan dalam AD/ART maupun program-program yang diamanatkan oleh PWNU Sumatera Barat yang disampaikan pada saat Konferensi Cabang NU Kab.Solok pada tanggal 20 Januari 2021 yang lalu di Aula Kemenag Kab.Solok. Di samping itu PCNU juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan baik secara struktural maupun non struktural pada jejaring NU di bawahnya,” katanya.
Sementara itu Rais Syuriah NU Kab. Solok Buya Fahmi Riza berharap program yang disepakati oleh peserta pada Raker ini dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan diselaraskan dengan visi misi dan program pemerintah daerah Kabupaten Solok.
Pada kesempatan itu Kepala Kemenag Kab. Solok H.Alizar chan juga mengucapkan selamat dan mengapresiasi NU Kab.Solok, yang melaksanakan Rapat Kerja sekaligus dapat langsung kerja mensosialisasikan zakat. “Kenapa suatu organisasi itu wajib menggelar Rapat Kerja, karena Raker ini merupakan jantungnya sebuah organisasi. Pedomani sejarah Raker Pertama yang digagas oleh Rais Akbar NU KH Hasyim Asy’ari. Pada rapat kerja tersebut program utama NU itu yakni “Hajatuna au hajatul ummah”. Kepentingan ummat itulah yang menjadi tujuan, mensejahterakannya dan membetulkan serta meluruskan amalnya ummat, sesuai dengan alquran dan sunnah,” terangnya. (Zaki)
DPRD Padang Dengarkan Rancangan KUA-PPAS APBD Padang TA 2022
PADANG, EkspresNews.com – Wali Kota Padang Hendri Septa menyampaikan secara resmi kepada DPRD Kota Padang tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2022.
Hal tersebut disampaikan orang nomor satu di Kota Padang itu dalam Rapat Paripurna yang digelar oleh DPRD Kota Padang di ruang sidang utama kantor DPRD setempat, Senin (5/7/2021),
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Padang Syafrial Kani didampingi para Wakil Ketua dan Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar. Selain itu juga diikuti unsur Forkopimda Kota Padang, pimpinan OPD terkait di lingkup Pemko Padang serta stakeholder terkait baik secara langsung maupun virtual.
Wako Hendri pun menyampaikan pokok-pokok arah KUA-PPAS APBD Kota Padang TA 2022. Dijelaskannya, penyusunan KUA tahun 2022 tersebut merupakan suatu dokumen perencanaan sistem anggaran yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022. Di samping itu sekaligus merupakan tahap awal proses penyusunan APBD Kota Padang TA 2022, dimana nanti akan diteruskan dengan pembahasan PPAS 2022.
“KUA dan PPAS yang kita sampaikan pada kesempatan ini adalah dalam rangka efektivitas proses pembahasannya. Hal ini sesuai dengan PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya mengacu Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,” jelas wako.
Lebih lanjut Hendri menyebutkan, bahwa KUA PPAS tahun 2022 yang telah disusun tersebut, sejatinya merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD maupun seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.
“Tujuan akhir dari semuanya yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Padang secara berkelanjutan. Sebagaimana penyusunan KUA dan PPAS ini mengacu kepada RKPD Kota Padang tahun 2022. Begitu juga berpedoman kepada RPJMD Teknokratik Kota Padang 2019-2024 dengan visi Kota Padang “Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Unggul Serta Berdaya Saing”. Visi itu pun dijabarkan ke dalam 7 misi,” sambungnya.
Lebih lanjut sebut dia, bertolak dari visi dan misi tersebut maka tema RKPD Tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Sumber Daya Lokal dan Pengembangan Potensi Wisata”. Hal ini dijabarkan ke dalam sembilan prioritas pembangunan Kota Padang.
Selain itu, pada 2022 pembangunan lebih difokuskan pada upaya penanggulangan dampak ekonomi dan percepatan pencapaian target program unggulan (progul) yang tertunda disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 pada 2020 dan 2021 yang melanda Kota Padang.
“Kita berharap, semua SKPD akan terus berupaya meningkatkan kinerja, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Sehingga potensi dan target di bidang pendapatan meningkat dan dapat direalisasikan guna mencapai berbagai target pembangunan di 2022 mendatang,” ulas wali kota milenial tersebut.
Lebih jauh ditambahkannya lagi, memperhatikan arah pembangunan nasional, provinsi dan Kota Padang tahun 2022, maka Pemko Padang menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2022 mengarah pada angka 3,14 persen dengan laju inflasi sebesar 0,15 persen.
“Dengan demikian ada harapan pengangguran terbuka menjadi 13,30 persen dari angkatan kerja. Kemudian jumlah tingkat kemiskinan berkisar di bawah angka 4,43 persen disertai indeks pembangunan manusia menjadi 82,60 persen,” tukas dia.
Hendri juga menyebutkan pada 2022 pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,585 triliun. Dibandingkan dengan penerimaan di 2021 lalu sebesar Rp2,626 triliun, pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp40,72 miliar atau 1,55 persen.
Rencana pendapatan itu pun bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp989,902 miliar, pendapatan transfer 1,473 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp122,346 miliar.
“Alhamdulillah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pada 2022 nanti akan dilaksanakan pembangunan tahun kedua Kantor DPRD Kota Padang di Aie Pacah. Pembangunannya secara ‘multy years’ selama tiga tahun dengan total anggaran lebih kurang Rp150 miliar.”
“Pembangunan secara multi years ini dilakukan karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu perlu dukungan semua pihak demi kelancarannya. Salah satunya melalui perubahan nota kesepakatan bersama antara Pemko Padang dan DPRD Padang pada rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi teehadap KUA-PPAS 2022 nantinya. Semoga dapat dibahas dan diproses sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku,” pungkas wako mengakhiri penyampaiannya.
Sementara itu Ketua DPRD Padang menyatakan DPRD akan segera membahas rancangan KUA dan PPAS tersebut secepatnya. “Setelah ini kita akan langsung membentuk panitia khusus (Pansus) pembahasan KUA PPAS tersebut,” katanya. (Abdi)
