Berita

Pemulihan Pascabencana Dipercepat, Pemko Padang Panjang Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat

×

Pemulihan Pascabencana Dipercepat, Pemko Padang Panjang Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat

Sebarkan artikel ini

EKSPRESNEWS.COM – Pemerintah Kota Padang Panjang terus mempercepat proses pemulihan pascabencana dengan memperkuat koordinasi dan penyelarasan kebijakan bersama Pemerintah Pusat. Langkah ini ditegaskan melalui keikutsertaan Pemko dalam Zoom Meeting Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Kerusakan Rumah, Fasilitas Umum, dan Jumlah Pengungsi di Wilayah Sumatera, Selasa (6/1).

Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian ini diikuti oleh berbagai kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terdampak bencana. Forum tersebut menjadi wadah penting untuk menyamakan persepsi dalam validasi data kerusakan dan penyusunan langkah pemulihan secara terpadu.

Mendagri Tito menekankan bahwa akurasi dan kecepatan pendataan merupakan fondasi utama penanganan bencana. Ia meminta seluruh daerah memastikan data yang dikirimkan ke pusat benar-benar sesuai kondisi di lapangan, sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran.

“Data yang akurat menjadi dasar agar bantuan tepat sasaran dan proses pemulihan dapat berjalan optimal,” tegas Tito dalam arahannya.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf memaparkan berbagai bantuan sosial yang disalurkan Kemensos bagi masyarakat terdampak bencana, termasuk di Kota Padang Panjang. Bantuan tersebut meliputi dukungan hunian sementara maupun hunian tetap, dengan bantuan tunai Rp3 juta per keluarga untuk kebutuhan perabotan rumah tangga.

Kemensos juga menyalurkan bantuan jaminan hidup (jadup) sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan. Besaran ini dihitung berdasarkan kajian Kementerian Kesehatan, yaitu Rp15.000 per hari per orang. Selain itu, bantuan rintisan usaha Rp5 juta per keluarga turut diberikan untuk mendorong pemulihan ekonomi warga terdampak.

Deputi IV BNPB, Jarwansyah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara Pemerintah Pusat dan Daerah. BNPB, lanjutnya, terus mendampingi daerah dalam proses verifikasi data kerusakan rumah serta fasilitas umum agar penanganan rehabilitasi berjalan lebih cepat dan terukur.

Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra dalam kesempatan itu memaparkan langkah percepatan yang telah dilakukan Pemko. Di antaranya, penyaluran santunan kepada ahli waris 25 korban meninggal dunia, masing-masing Rp15 juta per korban, serta percepatan pendataan kerusakan di seluruh kelurahan terdampak.

“Pemko berkomitmen memastikan seluruh hak masyarakat terdampak terpenuhi. Kami terus mempercepat pendataan, penyaluran bantuan, dan pemulihan layanan dasar agar masyarakat segera bangkit,” ujar Allex.

Sejumlah upaya percepatan pemulihan lainnya juga terus dilakukan Pemko, seperti penyaluran bantuan logistik, pendampingan warga di hunian sementara, serta pemulihan layanan pendidikan, kesehatan, pangan, dan infrastruktur melalui koordinasi lintas perangkat daerah.

Rakor ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra, para staf ahli, asisten, dan kepala OPD terkait. Melalui penguatan sinergi Pusat dan Daerah, Pemko berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. (Ten)