EKSPRESNEWS.COM – Pemerintah Kota Padang Panjang terus memperkuat fondasi pemerintahan yang modern, aman, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Penguatan tersebut dilakukan melalui dua sisi strategis, yakni transformasi pemerintahan digital serta pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis kompetensi dan talenta.
Langkah tersebut menunjukkan komitmen Pemko Padang Panjang untuk memastikan transformasi pemerintahan tidak hanya menghadirkan pemanfaatan teknologi dalam proses administrasi, tetapi juga didukung sumber daya aparatur yang mampu mengelola perubahan dan menjawab kebutuhan organisasi di masa depan.
Dalam penguatan pemerintahan digital, Pemko Padang Panjang menggandeng Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Harry Rizka Perdana dan Kepala BSrE BSSN Jonathan Gerhard Tarigan di Kantor BSrE BSSN, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Penandatanganan PKS tersebut disaksikan Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis dan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN Brigjen TNI Berty Beatus Willem Sumakud. Kerja sama ini menjadi bagian dari langkah Pemko dalam memperluas pemanfaatan sertifikat elektronik dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sekaligus memperkuat keamanan serta kepercayaan terhadap dokumen pemerintahan digital.
Wali Kota Hendri Arnis menegaskan, digitalisasi pemerintahan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, kemajuan teknologi perlu berjalan beriringan dengan penguatan keamanan, keaslian, dan kepercayaan dalam setiap proses pemerintahan.
“Digitalisasi pemerintahan bukan hanya tentang memindahkan proses dari manual menjadi elektronik. Yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap layanan dan dokumen digital memiliki jaminan keamanan, keaslian dan dapat dipercaya,” ujar Hendri.
Menurutnya, penerapan sertifikat elektronik dan TTE merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Teknologi diharapkan tidak sekadar mengubah mekanisme kerja, tetapi juga memberikan kepastian dan keamanan dalam setiap proses administrasi pemerintahan.
Sejalan dengan itu, Kepala Diskominfo Kota Padang Panjang Harry Rizka Perdana mengatakan, kerja sama dengan BSrE BSSN menjadi langkah strategis untuk memperkuat penerapan pemerintahan digital di daerah.
“Penguatan pemerintahan digital harus berjalan seiring dengan penguatan keamanan digital. Semakin banyak proses pemerintahan yang terdigitalisasi, semakin penting memastikan identitas pengguna, dokumen, proses dan transaksi elektronik terlindungi serta dapat diverifikasi,” jelasnya.
Melalui kerja sama tersebut, Pemko Padang Panjang memperoleh dukungan dalam pemanfaatan berbagai layanan sertifikasi elektronik. Layanan tersebut mencakup sertifikat elektronik, aplikasi, integrasi sistem sertifikasi elektronik, serta literasi sertifikasi elektronik.
Pemanfaatan layanan tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem pemerintahan digital Pemko Padang Panjang secara bertahap dan terintegrasi. Tidak hanya melalui penggunaan TTE, tetapi juga melalui pengelolaan sertifikat, integrasi sistem, pengujian penerapan, konsultasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis.
Penguatan transformasi digital tersebut kemudian berjalan beriringan dengan perhatian Pemko Padang Panjang terhadap kualitas sumber daya manusia aparatur. Sehari sebelumnya, Pemko juga memaparkan penerapan Manajemen Talenta ASN kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Ekspos tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko membangun sistem pengelolaan ASN yang lebih terarah, mulai dari pemetaan potensi dan kinerja, pengembangan kompetensi dan karier, hingga penyiapan calon suksesor untuk jabatan target.
Saat ini, Pemko Padang Panjang memiliki 1.956 ASN yang terdiri atas 1.636 PNS dan 320 PPPK. Jumlah tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam membangun organisasi yang memiliki kapasitas dan talenta sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
Wali Kota Hendri Arnis mengatakan, Manajemen Talenta tidak semata-mata ditujukan untuk memetakan ASN, tetapi harus dilanjutkan dengan program pengembangan yang memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat.
“Pengembangan ASN harus dilakukan berdasarkan kompetensi, potensi dan kinerja. Kita ingin setiap ASN memiliki kesempatan untuk berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Pada akhirnya, peningkatan kualitas ASN harus bermuara pada pelayanan publik yang semakin baik,” ujarnya.
Pj. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Kuartini Deti Putri memaparkan hasil pemetaan talenta menggunakan pendekatan 9-Box yang melihat keterkaitan antara kinerja dan potensi ASN. Hasil pemetaan tersebut diarahkan menjadi dasar dalam menentukan program pengembangan kompetensi dan perencanaan karier.
Pemko Padang Panjang juga menyiapkan pendalaman terhadap calon suksesor untuk jabatan target. Tahapannya meliputi wawancara, presentasi, ujian tertulis, penilaian kompetensi teknis, serta penilaian rekam jejak.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengembangan karier ASN di lingkungan Pemko Padang Panjang diarahkan berlangsung secara terukur dan berbasis kompetensi. Dengan demikian, organisasi dapat memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kesiapan talenta sekaligus kebutuhan pengembangan setiap aparatur.
Penerapan Manajemen Talenta tersebut juga diselaraskan dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Padang Panjang 2025–2029. Penyelarasan ini penting agar pengembangan ASN berjalan searah dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah.
Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN Herman memberikan penguatan terhadap langkah yang dilakukan Pemko Padang Panjang. Ia menekankan pentingnya dukungan data yang akurat, pemetaan yang objektif, serta tindak lanjut yang konsisten dalam penerapan Manajemen Talenta.
Dari sisi pemerintahan digital, penguatan bersama BSrE BSSN juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang semakin terpercaya. Keamanan dokumen dan transaksi elektronik menjadi semakin penting seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan.
Dua langkah tersebut memperlihatkan arah yang sama: Pemko Padang Panjang tidak hanya membangun sistem pemerintahan yang semakin digital, tetapi juga menyiapkan aparatur yang mampu menjalankan dan mengembangkan sistem tersebut. Teknologi dan kualitas sumber daya manusia ditempatkan sebagai dua fondasi yang saling melengkapi.
Dengan penguatan keamanan digital bersama BSrE BSSN dan pengembangan Manajemen Talenta bersama BKN, Pemko Padang Panjang terus membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, aman, dan berbasis kompetensi. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif dan berkualitas bagi masyarakat Kota Padang Panjang.
Ke depan, Pemko Padang Panjang akan terus mengoptimalkan kolaborasi, pemanfaatan teknologi, pengelolaan data, serta pengembangan kapasitas ASN. Dengan fondasi pemerintahan digital yang aman dan aparatur yang kompeten, Kota Padang Panjang diarahkan semakin siap menghadapi tuntutan pemerintahan masa kini sekaligus menyiapkan kapasitas untuk menjawab kebutuhan pembangunan di masa mendatang. (Wtd)
