BeritaPadang Panjang

Masuk 208 Daerah Prioritas KB, Padang Panjang Buktikan Kinerja Lewat Penghargaan Nasional

×

Masuk 208 Daerah Prioritas KB, Padang Panjang Buktikan Kinerja Lewat Penghargaan Nasional

Sebarkan artikel ini

EKSPRESNEWS – Komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang dalam meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana (KB) membuahkan hasil membanggakan. Kota ini berhasil meraih Terbaik III Nasional Parasamya Karya Kencana 2026 kategori Daerah Prioritas.

Penghargaan tersebut diserahkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dalam rangkaian GENTING Collaboration Summit 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menerima langsung penghargaan tersebut dengan didampingi Ketua TP PKK Maria Feronika Hendri, Kepala Dinsos PPPKBPPPA Martoni, serta Ketua Tim Kerja Pelayanan KB.

Penghargaan kategori Daerah Prioritas memiliki makna tersendiri karena diberikan kepada pemerintah kabupaten dan kota yang menjadi sasaran prioritas pengembangan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Secara keseluruhan, terdapat 208 kabupaten dan kota yang masuk dalam kategori tersebut. Penentuan wilayah prioritas didasarkan pada capaian modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) dan Unmet Need KB.

Penetapan tersebut mengacu pada Keputusan Kepala BKKBN Nomor 141/KEP/E3/2024 dan menjadi bagian dari arah kebijakan dalam Rencana Strategis Kemendukbangga/BKKBN 2025–2029.

Dalam penilaiannya, pemerintah pusat memperhatikan sejumlah indikator penting. Aspek yang dinilai mencakup tata kelola kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan KB, serta kemampuan pemerintah daerah menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan program.

Hendri Arnis menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam pelayanan KB. Ia menilai keberhasilan ini tidak terlepas dari kontribusi perangkat daerah dan petugas yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Dinsos PPPKBPPPA menjadi salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam mengoordinasikan pelaksanaan program. Dukungan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan kader Institusi Masyarakat Pedesaan juga menjadi bagian dari keberhasilan tersebut.

Menurut Hendri, pelayanan keluarga berencana harus terus ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan akses informasi dan layanan yang berkualitas. Program ini tidak hanya berkaitan dengan pengaturan jumlah anak, tetapi juga mendorong perencanaan keluarga yang matang.

Ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyukseskan program KB dengan memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing keluarga. Keputusan tersebut diharapkan dilakukan dengan memperoleh informasi dan pelayanan yang tepat.

Raihan penghargaan nasional ini diharapkan menjadi penyemangat bagi Pemko Padang Panjang untuk mempertahankan kinerja sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan keluarga. Pemerintah juga berkomitmen memperluas manfaat pelayanan KB secara merata dan berkelanjutan.(WTD)