EKSPRESNEWS – Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menegaskan pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi publik sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Hendri saat mengikuti kegiatan visitasi Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat ke Pemerintah Kota Padang Panjang, Kamis (5/11/2026), melalui sambungan video call bersama Ketua KI Sumbar Idham Fadhli.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari tahapan verifikasi faktual Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Sumatera Barat 2026. Padang Panjang sebelumnya berhasil masuk dalam lima besar nominator terbaik pada penilaian tersebut.
Hendri menyampaikan apresiasi atas pencapaian yang berhasil diraih pemerintah daerah. Ia menilai masuknya Padang Panjang dalam jajaran nominator terbaik merupakan hasil dari upaya seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan pengelolaan informasi publik.
Namun, ia mengingatkan bahwa pencapaian tersebut bukan menjadi alasan untuk berpuas diri. Sebaliknya, hasil tersebut harus dijadikan motivasi untuk terus memperbaiki sistem pelayanan informasi dan meningkatkan kualitas keterbukaan pemerintahan.
Menurut Hendri, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Melalui akses informasi yang memadai, masyarakat dapat mengetahui berbagai kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah harus mampu memberikan pelayanan informasi secara mudah, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip tersebut perlu diterapkan secara konsisten oleh seluruh organisasi perangkat daerah, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi.
Dalam kegiatan visitasi tersebut, tim KI Sumbar dipimpin Ketua KI Sumbar Idham Fadhli bersama Asisten Ahli Tiwi Utami. Rombongan diterima Wakil Wali Kota Allex Saputra yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Harry Rizka Perdana serta jajaran pemerintah daerah.
Allex Saputra menegaskan bahwa Pemko Padang Panjang berkomitmen melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ia berharap proses visitasi dapat memberikan evaluasi terhadap berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan informasi.
Ketua KI Sumbar Idham Fadhli menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi bertujuan mengukur kepatuhan badan publik terhadap ketentuan keterbukaan informasi. Penilaian juga tidak hanya berorientasi pada dokumen administrasi, tetapi melihat implementasi nyata dalam pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, badan publik perlu memastikan prinsip keterbukaan benar-benar menjadi bagian dari aktivitas pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi secara formal, tetapi juga mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Hendri berharap hasil visitasi tersebut dapat semakin memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang informatif. Ia ingin keterbukaan informasi tumbuh menjadi budaya kerja sehingga kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah semakin meningkat.(WTD)
