EKSPRESNEWS – Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko sejak tahap awal penyusunan program pemerintahan.
Menurut Hendri, pemahaman terhadap risiko diperlukan agar setiap perangkat daerah mampu mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul ketika program dan kegiatan dilaksanakan.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Manajemen Risiko sekaligus Penandatanganan Komitmen Bersama Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Panjang, Senin (5/10/2026).
Bimtek tersebut diikuti kepala OPD, sekretaris dinas, kepala bidang, dan pejabat fungsional ahli muda. Peserta diharapkan memiliki pemahaman yang seragam dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerja masing-masing.
Hendri menjelaskan bahwa risiko dapat muncul dalam berbagai tahapan pelaksanaan kegiatan. Karena itu, setiap OPD harus mengetahui potensi risiko yang mungkin menghambat pencapaian target.
Identifikasi sejak awal memungkinkan perangkat daerah menyiapkan langkah pengendalian secara lebih tepat. Dengan demikian, potensi masalah dapat diminimalkan sebelum memberikan dampak terhadap pelaksanaan program.
Penerapan SPIP Terintegrasi, lanjut Hendri, tidak boleh hanya dipahami sebagai kegiatan pengawasan. Sistem tersebut harus melekat dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan.
Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi, aspek pengendalian internal harus diperhatikan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas setiap kegiatan pemerintah.
Hendri juga mengaitkan pemahaman manajemen risiko dengan pelaksanaan program unggulan pemerintah daerah. Setiap program harus disiapkan dengan perencanaan yang matang agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat Arif Ardiyanto memberikan materi mengenai implementasi manajemen risiko. Ia menekankan pentingnya menghubungkan pengelolaan risiko dengan perencanaan dan penganggaran daerah.
Menurut Arif, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari seberapa besar anggaran terserap. Pemerintah daerah perlu memastikan anggaran yang digunakan menghasilkan keluaran dan manfaat sesuai sasaran pembangunan.
Sebagai bentuk tindak lanjut, jajaran Pemerintah Kota Padang Panjang menandatangani Komitmen Bersama Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Komitmen ini diharapkan menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah untuk menerapkan manajemen risiko secara konsisten dalam menjalankan tugas pemerintahan.(WTD)
