EKSPRESNEWS – Pemerintah Kota Padang Panjang terus mengoptimalkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai salah satu upaya menjaga keterjangkauan harga bahan kebutuhan pokok. Program ini menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan di tengah perkembangan inflasi nasional yang pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,22 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi September 2026 yang mencapai 0,30 persen.
Meskipun inflasi nasional mengalami penurunan, pemerintah daerah tetap perlu mengantisipasi kemungkinan perubahan harga komoditas pangan. Pasalnya, kenaikan harga kebutuhan pokok dapat berdampak langsung terhadap pengeluaran masyarakat.
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kota Padang Panjang, Putra Dewangga, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kemendagri di Aula BPKD, Selasa (3/11/2026).
Menurut Putra, pemerintah daerah harus menjalankan langkah pengendalian secara konsisten agar stabilitas harga tetap terjaga. Pemantauan pasar dan ketersediaan barang menjadi bagian penting dalam mendeteksi potensi gejolak harga sejak dini.
Salah satu langkah yang dilakukan Pemko Padang Panjang adalah menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh akses terhadap bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Selain GPM, pemerintah juga melakukan operasi pasar bersama Bulog Cabang Bukittinggi. Kerja sama ini menjadi bentuk koordinasi dalam menjaga ketersediaan pasokan dan membantu mengantisipasi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.
Penyaluran bantuan pangan beras juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat. Program tersebut diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemenuhan pangan.
Dalam rapat tersebut, Putra turut memaparkan perkembangan inflasi di Sumatera Barat yang pada Oktober 2026 mencapai 0,86 persen secara bulanan. Sementara itu, Bukittinggi sebagai kota acuan penghitungan inflasi Padang Panjang mencatat inflasi bulanan 0,55 persen dan inflasi tahunan 3,83 persen.
Data tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah pengendalian harga. Pemantauan secara rutin diperlukan agar kebijakan yang dijalankan sesuai dengan kondisi pasar dan kebutuhan masyarakat.
Selain menjaga distribusi pangan, Pemko Padang Panjang juga memperkuat sektor produksi melalui bantuan sarana dan prasarana pertanian, termasuk penyediaan bibit bagi petani. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan produksi sekaligus memperkuat ketersediaan pangan dalam jangka panjang.
Putra menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan hanya melalui satu program. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemantauan harga, distribusi, bantuan pangan, hingga peningkatan produksi pertanian agar stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga.(WTD)
