EKSPRESNEWS.COM — DPRD Kota Padang Panjang kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah melalui penyelenggaraan sidang paripurna pembahasan LKPj Wali Kota Tahun Anggaran 2025, Senin (30/3/2025).
Kegiatan yang digelar di gedung dewan tersebut menjadi momentum strategis bagi lembaga legislatif untuk memastikan roda pemerintahan berjalan transparan, terukur, dan sesuai amanat pembangunan daerah.
Ketua DPRD, Imbral SE, menyampaikan bahwa LKPj yang disampaikan oleh Wali Kota Hendri Arnis bersama Wakil Wali Kota Allex Saputra itu merupakan dokumen penting untuk menilai capaian pembangunan.
Ia menjelaskan, Buku I LKPj tersebut memuat empat bagian utama yang merangkum pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama tahun 2025.
Bagian pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan arah kebijakan umum pemerintah daerah.
Bagian kedua mengulas secara rinci perubahan penjabaran APBD 2025, mencakup target dan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan.
Lalu bagian ketiga merinci penyelenggaraan 32 urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan yang menjadi amanah daerah.
Sementara bagian keempat memuat capaian kinerja yang menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program.
Menurut Imbral, DPRD memiliki kewenangan penuh untuk membahas, menganalisis, dan memberikan catatan strategis terhadap dokumen LKPj tersebut.
Pembahasan dilakukan secara mendalam oleh Panitia Khusus (Pansus) untuk mencocokkan antara rencana kerja daerah (RKPD) dengan capaian fisik dan keuangan yang tercatat dalam APBD.
Dengan mekanisme tersebut, DPRD memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
Imbral menegaskan, tugas DPRD bukan hanya menilai, namun juga memberi saran untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja pemerintahan.
Rekomendasi strategis akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada tahun berikutnya.
DPRD, lanjutnya, ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran betul-betul memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Komitmen pengawasan ini juga menjadi langkah nyata DPRD dalam mendorong pembangunan yang lebih efektif dan akuntabel di Padang Panjang.
Kehadiran Sekretaris DPRD, Martoni M.Si, serta jajaran pimpinan dan anggota DPRD lainnya menunjukkan keseriusan lembaga dalam mengawal proses evaluasi ini.
Begitu pula Wakil Ketua Mardiansyah S.Kom yang turut mengikuti seluruh rangkaian persidangan.
Sidang juga dihadiri unsur Forkopimda dan perangkat daerah, memperlihatkan sinergi lintas institusi dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan.
Melalui forum paripurna ini, DPRD kembali menegaskan perannya sebagai lembaga pengawas sekaligus mitra strategis pemerintah daerah.
Upaya mendorong transparansi dan perbaikan kinerja ini merupakan bentuk tanggung jawab DPRD kepada masyarakat.
Advertorial ini menjadi wujud komitmen lembaga legislatif dalam mendorong pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan warga. (Wtd)
