EKSPRESNEWS – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Padang Panjang mendapat pengawasan langsung dari pemerintah daerah. Tim Satuan Tugas MBG turun ke tujuh SPPG untuk memastikan proses penyediaan makanan memenuhi standar keamanan dan gizi.
Monitoring dan evaluasi dilakukan selama tiga hari, mulai 8 sampai 10 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi langkah Pemko Padang Panjang dalam memastikan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat berjalan sesuai tujuan.
Tujuh SPPG yang diperiksa tersebar di sejumlah wilayah Padang Panjang. Lokasinya meliputi SPPG Sigando, Ekor Lubuk, Guguk Malintang 1, Guguk Malintang 2, Bukit Surungan, Silaing Atas, serta Koto Panjang.
Tim Satgas tidak hanya melihat proses pembagian makanan. Pemeriksaan juga mencakup rangkaian pelaksanaan MBG mulai dari pengolahan makanan hingga aspek sanitasi dan higienitas di SPPG.
Kegiatan monitoring tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Panjang Nomor 172 Tahun 2025. Regulasi itu menjadi dasar pembentukan Tim Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis di Kota Padang Panjang.
Wali Kota Hendri Arnis dalam kegiatan tersebut diwakili Asisten Administrasi Umum Setdako Ade Nafrita Anas selaku Wakil Ketua Tim Satgas MBG. Ade mengatakan evaluasi diperlukan untuk melihat langsung kondisi pelaksanaan program di lapangan.
Menurut Ade, monitoring juga menjadi sarana untuk mengetahui bagian-bagian yang sudah berjalan dengan baik. Pada saat yang sama, tim dapat menemukan hal-hal yang masih membutuhkan pembenahan agar kualitas pelaksanaan MBG terus meningkat.
Ia menilai kualitas makanan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam program tersebut. Sebab, MBG berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat sehingga keamanan, kebersihan, dan kandungan gizi harus mendapat perhatian serius.
Pemko Padang Panjang juga menerapkan pendekatan pencegahan dalam pengawasan. Evaluasi dilakukan sejak awal agar potensi persoalan dapat diketahui dan diperbaiki sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Ade mengatakan pemerintah tidak ingin keberhasilan MBG hanya diukur berdasarkan jumlah makanan yang berhasil didistribusikan. Lebih dari itu, makanan yang diberikan harus aman, bergizi, layak dikonsumsi, dan memberikan manfaat bagi penerima.
Dalam pelaksanaannya, monitoring melibatkan sejumlah unsur pemerintah daerah. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Varia Warvis turut mendampingi sebagai Sekretaris Tim Satgas bersama staf ahli, asisten, kepala OPD, dan camat.
Kepala Kantor Kementerian Agama Padang Panjang Mukhlis M. dan Koordinator Wilayah SPPI Kota Padang Panjang Olivia Dwi Adelsi juga turut mendampingi kegiatan tersebut. Sinergi berbagai pihak diharapkan membuat pengawasan MBG semakin optimal dan memastikan program berjalan aman serta berkualitas.(WTD)
