EKSPRESNEWS – Ada kekeliruan besar jika kita terus memaksakan putra terbaik Kota Padang hanya berputar di Kantor Gubernur. Yang Sumbar kekurangan adalah juru runding ulung di Senayan yang mampu menarik uang pusat dan investor ke Ranah Minang.
Dan sosok itu adalah Prof. Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si Datuak Nan Sati.
Masyarakat Kota Padang yang pernah merasakan 2 periode kepemimpinannya 2004-2014 kini banyak berbisik, sudah saatnya Fauzi Bahar naik kelas ke DPR RI 2029. Bukan karena ia tak mampu jadi gubernur, justru karena kapasitasnya terlalu besar jika hanya mengurus APBD Sumbar yang selalu defisit.
MODAL 2 PERIODE YANG TAK TERBANTAHKAN
Fauzi Bahar bukan politisi karbitan. Ia adalah Letkol Marinir Pasukan Katak, dan Wali Kota Padang dua periode yang sukses mengubah wajah Padang dari kota yang hancur karena gempa 30 September 2009 menjadi kota yang tertata dengan pusat pemerintahan di Air Pacah.
Di bawah tangannya, Padang dikenal sebagai kota yang berani. Berani wajibkan Asmaul Husna di sekolah, berani lawan maksiat, berani bangun meski APBD terbatas. Tagline “Ku Jaga dan Ku Bela” bukan sekadar slogan, tapi ia buktikan tanpa tidur di RRI Padang saat gempa, menenangkan warga yang panik akan datang tsunami.
Modal itulah yang dibutuhkan Sumbar di Senayan. Seorang bintang yang mampu bersinar di antara 580 anggota DPR RI lainnya, yang selama ini Sumbar hanya menjadi penonton pembangunan.
SUMBAR GAGAL KARENA MISKIN LOBI PUSAT: CONTOH NYATA PADANG INDUSTRIAL PARK
Mengapa Sumbar tertinggal? Mari kita lihat kegagalan di depan mata kita: Padang Industrial Park [PIP].
PIP adalah satu-satunya kawasan industri yang dimiliki Sumbar, di Batang Anai, Padang Pariaman. Dibangun sejak 1994 di atas lahan 108 hektar milik Pemprov Sumbar yang diserahkan ke PT Andalas Rekasindo Pratama [PT ARP] dan PT PIP. Seharusnya dari sinilah ribuan lapangan kerja, pabrik, dan PAD lahir.
Apa yang terjadi? Gagal total.
Hasil audit BPK atas LKPD Sumbar 2022 menyatakan pengelolaan penyertaan modal Pemprov di PT ARP tidak tertib. Ada risiko kehilangan aset tanah 108 hektar, risiko tidak dapat dividen, dan risiko perubahan HPL menjadi HGB yang merugikan daerah. Pansus DPRD Sumbar sudah merekomendasikan penyelesaian sejak 2014, BPKP sudah audit investigasi 2017, tapi sampai RUPSLB pengaktifan kembali PT ARP pada 13 Agustus 2026 setelah tidur 12 tahun, hasilnya belum dirasakan rakyat.
Ini bukan sekadar soal manajemen daerah. Ini soal kegagalan lobi politik di pusat untuk menjadikan PIP sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, untuk mendapatkan insentif pusat, untuk menarik investor besar. Karena kita tidak punya tokoh yang didengar di Senayan.
KEGAGALAN STADION UTAMA SIKABU – STADION TERMEGAH YANG GELAP GULITA
Lebih miris lagi adalah Stadion Utama Sumatera Barat di Nagari Sikabu, Lubuk Alung, Padang Pariaman.
Groundbreaking dilakukan Gubernur Irwan Prayitno 6 Agustus 2015 dengan mimpi besar. Stadion 40 ribu penonton berstandar FIFA.
Kepala Dinas BMCKTR Sumbar mengatakan:
Stadion Utama Sumatera Barat dilaksanakan secara bertahap sejak 2015-2021 melalui APBD Provinsi Sumatera Barat. Bukan mangkrak, namun memang skema pembangunannya bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Total anggaran yang telah terserap sampai Tahap VII adalah Rp 456.601.276.520,-
Untuk tahun 2022-2026 memang belum ada anggaran lanjutan konstruksi Tahap VIII karena kebijakan refocusing anggaran dan efisiensi. Namun demikian, setiap tahunnya tetap dianggarkan biaya pemeliharaan rutin agar kondisi stadion tetap terawat dan aman.”
Dan 5 tahun terakhir [2022-2026] tidak ada pembangunan lanjutan. Alasannya refocusing Covid-19 dan kebijakan efisiensi Presiden.
Jika Fauzi Bahar di Senayan, ceritanya akan berbeda.
FAUZI BAHAR: JEMBATAN UANG PUSAT DAN INVESTOR
Dengan jaringan militernya, jaringan LKAAM Sumbar sebagai Ketua Umum, dan jaringan perantauan Minang yang sangat menghormatinya sebagai pemimpin gempa 2009, Fauzi Bahar memiliki kemampuan lobi yang tidak dimiliki politisi lain. Ia visioner.
Bayangkan jika ia duduk di Komisi II, Komisi V atau Badan Anggaran DPR RI. Ia akan mampu:
1. Memfasilitasi anggaran pusat untuk menghidupkan kembali PIP menjadi kawasan industri halal pertama di Sumatera.
2. Memperjuangkan DAK dan SBSN Rp100-200 miliar untuk menuntaskan Stadion Utama Sikabu 40 ribu penonton itu hingga bisa dipakai Semen Padang dan Timnas.
3. Memastikan Sumbar tidak lagi hanya jadi penonton, tapi dapat proyek strategis nasional.
4. Memperjuangkan Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan infrastruktur Sumbar yang terbengkalai karena alasan keuangan daerah.
5. Meyakinkan investor perantau Minang dan investor nasional untuk masuk ke Sumbar karena mereka percaya pada sosok yang tegas dan bersih.
Sumbar butuh banyak investor untuk menggerakkan perekonomian yang saat ini tumbuh di bawah rata-rata nasional. Investor butuh kepastian, butuh tokoh yang bisa, Ku Jaga dan Ku Bela, investasi mereka dari premanisme birokrasi.
Fauzi Bahar adalah bintang yang akan menerangi Sumbar dari Senayan. Bintang yang akan membuat anggota DPR RI dari Jawa dan luar Sumatera melihat bahwa Sumbar punya tokoh yang disegani.
Karena itu, TIR mendukung penuh wacana masyarakat Kota Padang. Antar Fauzi Bahar ke Senayan 2029. Biarlah ia menjadi panglima Sumbar di pusat, yang memastikan pembangunan yang mangkrak puluhan tahun karena alasan tidak ada uang, bisa ditanggulangi dengan anggaran dari pusat.
Sumbar butuh juru bicara yang lantang di Jakarta. Dan itu adalah Fauzi Bahar Datuak Nan Sati. Semoga. (Tjr)
