EKSPRESNEWS – Peneliti Charta Politika Indonesia Ardha Ranadireksa mengatakan posisi eks Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, berpotensi direshuffle jika terbukti terlibat kasus judi online. “Mengenai potensi reshuffle, saya pikir tentu harus dilakukan jika memang terbukti. Hal ini penting, karena tentu akan menjadi anomali jika seseorang yang terbukti bersalah di pengadilan tetapi tetap dipertahankan di kabinet,” kata Ardha kepada wartawan, Kamis (29/5/2025).
Ia menegaskan kasus ini selain menjadi pukulan telak bagi pemerintahan Prabowo Subianto, juga mencoreng nama Joko Widodo (Jokowi), yang mana Budi merupakan orang dari Jokowi. “Lebih lanjut, keterkaitan Budi Arie dengan kasus judol ini dikarenakan kapasitasnya sebagai Menkominfo, bukan Menkop seperti saat ini,”ujarnya.
Ardha menegaskan, terkait pembuktian ini memang diharapkan dapat diperoleh melalui proses hukum yang terbuka dan transparan. “Pernyataan Budi Arie tersebut menurut saya dapat menjadi pemantik utk dapat dilakukan langkah-langkah lebih lanjut agar kasus judol ini lebih terang,” jelas Ardha.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun meminta eks Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie bersikap jantan menyelesaikan keterlibatan di kasus judi online. Komarudin meminta Budi mengurus urusannya sendiri ketimbang menuding PDIP.
“Ya selesaikan urusan dulu dia sendiri, daripada tuduh-tuduh PDIP kan. Karena itu masalahnya itu ada di kejaksaan kan yang menyampaikan itu. Proses resmi di kejaksaan yang menyebut nama dia,” kata Komarudin kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).
Lebih lanjut, Ia menyebut Budi Arie harus bertanggungjawab terhadap proses hukum yang berlaku. “Jadi tidak usah lempar tanggung jawab ke siapa-siapa. Dia jantan, harus dia bertanggung jawab atas proses itu, jadi jangan cari-cari kambing hitam,” ujarnya.
Selain itu, Komarudin menilai tuduhan Budi Arie terhadap PDIP tidak berdasar. Seharusnya justru Budi bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. “Kalau urusan ke PDIP ya itu saya kira dia tidak bertanggung jawab kalau menuduh PDIP, apa kepentingan PDIP mengurus yang begitu, itu seperti kata Deddy Sitorus, justru Budi Arie harus orang pertanyakan kok punya duit ratusan miliar di LHKPN itu, itu yang begitu-begitu harus diklarifikasi, nggak usah urus cari cari kambing hitam,” jelas Komarudin. (Red)
