EKSPRESNEWS – Pemerintah Kota Padang Panjang terus memperkuat tata kelola keuangan daerah dengan menargetkan kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Hendri Arnis saat mengikuti entry meeting pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 yang digelar secara virtual oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Dalam kegiatan tersebut, Hendri menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Kota untuk mendukung proses audit, termasuk memastikan kelengkapan data serta akses informasi bagi tim pemeriksa.
Seluruh OPD diminta untuk aktif berkoordinasi dan bersikap responsif dalam memenuhi kebutuhan pemeriksaan agar proses audit berjalan lancar.
Selain itu, Hendri juga mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian dokumen serta kesesuaian bukti transaksi guna menjaga kualitas laporan keuangan.
Ia menekankan bahwa penguatan pengendalian internal dan rekonsiliasi data harus terus dilakukan sebagai langkah preventif terhadap potensi kesalahan administrasi.
Tidak hanya itu, Pemko juga didorong untuk segera menindaklanjuti setiap temuan hasil pemeriksaan sebelumnya sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja keuangan.
Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Widhi Widayat dalam paparannya menyoroti pentingnya transformasi digital dalam sistem pengelolaan keuangan.
Ia menyebut penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mampu meningkatkan akurasi data sekaligus memperkuat transparansi.
Menurutnya, kualitas laporan keuangan yang baik akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya peran DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar tetap sesuai dengan peruntukannya.
Kegiatan yang diikuti dari Balai Kota tersebut turut dihadiri Inspektur Ferino Romiko, Kepala BPKD Zia Ul Fikri, serta jajaran terkait lainnya.
Dengan kesiapan yang matang dan komitmen yang kuat, Pemko Padang Panjang optimistis dapat kembali mempertahankan opini WTP sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.(WTD)
