Makin menjadi misteri. Pasca BPK RI memeriksa Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sumatera terkait dugaan proyek fiktif semasa Kepala Balai Mochammad Dian Al Ma’ruf dan Naryo Widodo, memilih bungkam sehingga publik meyakini proyek fiktif tersebut adalah proyek bagi-bagi APBN ke kantong para pejabat.
EKSPRESNEWS – Sudah seminggu lebih BPK RI memeriksa BWS V Sumatera terkait proyek di PPK OP 2 untuk cek fisik Pemeliharaan Berkala Danau Maninjau di BWS Sumatera V di Padang. PPK Syatriawan selaku pejabat pembuat komitmen, Kepala Balai saat ini Naryo Widodo dan mantan Kepala Balai sebelumnya Moch. Dian Al Ma’ruf memilih bungkam, Kamis 9 Oktober 2025.
“BPK RI memeriksa proyek “fiktif” senilai Rp. 10 miliar. Anggaran siluman terlalu banyak di kantor satu ini. Bahkan anggaran negara habis tak jelas, contoh lainnya adalah megaproyek Batang Sinamar yang tak kunjung selesai,” ujar salah seorang pemerhati jasa konstruksi, Muhammad Tanjung, kepada EkspresNews di kawasan Jati, Padang.
Dirinya menilai, BWS V Sumatera jika memilih diam dan bungkam terhadap konfirmasi kerja pers, itu adalah wujud ketidakmampuan dari instansi atau BWS V Sumatera dalam memberikan keterangan. Apalagi jika benar, proyek fiktif itu adanya. Sehingga makin susah pihak BWS V Sumatera untuk jujur terbuka terhadap publik.
“Kalau tidak bersalah, tentu segera memberikan klarifikasi, tapi sejauh ini tidak ada. Sehingga publik yang merupakan pembayar pajak untuk gaji para pejabat itu geram dan tidak salah juga jika mengatakan bahwa proyek fiktif itu benar,” katanya berseloroh.
Ditambahkannya terkait anggaran 10 miliar yang menjadi titik awal bagi BPK RI adalah pintu masuk untuk memeriksa kembali Naryo Widodo selaku Kepala Balai dan Moch. Dian Al Ma’ruf mantan Kepala Balai sebelumnya.
“BPK RI harus memberikan rekomendasi kepada Aparat Penegak Hukum untuk memanggil 2 nama kepala balai BWS V Sumatera tersebut selain PPK proyeknya. Ini akan membuka pintu-pintu lain proyek-proyek siluman di BWS V Sumatera,” ungkapnya.
Baca juga : BPK RI Periksa Proyek Fiktif BWS Sumatera V, Naryo Diminta Bertanggungjawab Adanya Mafia ?
Bahkan, sampai tahun anggaran 2025 ini, katanya, masih ada alokasi APBN untuk Batang Sinamar. “Ini aparat penegak hukum juga harus jelimet terhadap megaproyek Batang Sinamar yang tak kunjung selesai. Publik geram karena instansi yang satu ini seperti kebal hukum, atau para pembekingnya cukup kuat di pusat, saya juga tidak tahu,” tambahnya.
Sementara itu, konfirmasi yang dikirimkan kepada Naryo Widodo selaku Kepala Balai saat ini dan Moch. Dian Al Ma’ruf selaku mantan Kepala Balai serta Riski humas tidak memberikan keterangan apapun hingga berita ini dipublikasikan. (Abdi)
