EKSPRESNEWS – Persoalan ketenagakerjaan masih menjadi salah satu tantangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dominasi sektor informal dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik dan berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pemantauan Percepatan Ekonomi Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Senin (2/11/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah beserta kepala daerah kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.
Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra turut mengikuti kegiatan tersebut bersama Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Doni Hendra dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah terkait.
Dalam arahannya, Bima Arya menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas ketenagakerjaan. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut mendorong aktivitas ekonomi, tetapi juga memastikan tersedianya lapangan pekerjaan yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Ia menyoroti kondisi ketenagakerjaan nasional yang masih didominasi sektor informal. Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena pemerintah perlu memperkuat ekosistem ekonomi agar semakin banyak peluang kerja formal yang dapat diakses masyarakat.
Menurut Bima Arya, perluasan kesempatan kerja harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Keterampilan masyarakat perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan industri dan dunia usaha agar mampu menghadapi persaingan di pasar kerja.
Generasi muda juga menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan ketenagakerjaan. Bonus demografi harus dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk mendorong produktivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain pekerjaan formal, Bima Arya turut mendorong pemerintah daerah melihat peluang pengembangan green jobs. Pekerjaan hijau dinilai dapat menjadi salah satu alternatif pengembangan ekonomi karena menggabungkan penciptaan lapangan kerja dengan kepedulian terhadap lingkungan.
Pengembangan sektor tersebut membutuhkan dukungan kebijakan dan kesiapan sumber daya manusia. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat pada masa mendatang.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam kesempatan itu menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan. Penyelarasan program pembangunan menjadi langkah strategis untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan dapat dilaksanakan secara efektif.
Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra menyambut positif berbagai arahan dalam rakor tersebut. Ia berharap pembahasan yang dilakukan dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.(WTD)
