Kakanwil Kemenag Sumbar Mahyudin kembali menjadi perbincangan karena tidak terlihat ikut Salat Idulfitri bersama Gubernur Sumbar. Dalam tradisi di Kemenag tepatnya di Forkopimda Provinsi Sumbar, lazimnya Kakanwil Kemenag melaksanakan Hari Besar Islam (HBI) Salat Idulfitri bersama Gubernur beserta pimpinan lainnya. Mahyudin dikabarkan juga tidak menghadiri sidang isbat penetapan 1 Syawal di Kemenag Sumbar.
EKSPRESNEWS – Sebagai pejabat negara, Kakanwil Kemenag Sumbar Mahyudin memiliki tanggung jawab untuk menjalankan agenda negara. Secara spesifik memang tidak tertuang didalam aturan akan tetapi sudah menjadi tradisi bahwa Kakanwil Kemenag sejatinya turut serta dalam pelaksanaan rukyatul awal syawal dan pelaksanaan Hari Besar Islam (HBI) yaitu Salat Idulfitri bersama forkopimda.
“Itu yang tidak ada sekarang. Ketidakhadiran Kakanwil Kemenag Sumbar Mahyudin turut mengkonfirmasikan surat dari Aliansi Masyarakat Alam Minangkabau sebelumnya yang mempertanyakan bahwa Kakanwil yang jarang masuk kantor. Selevel pelaksaan penetapan 1 Syawal saja tidak hadir langsung memonitor dan pelaksanaan Salat Idulfitri juga tidak hadir,” ujar salah seorang sumber yang layak dipercaya kepada Indonesia Raya (afiliasi EkspresNews), Rabu 2 April 2025 di Padang.
Sumber tersebut meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa memang tidak ada tertuang didalam aturan yang spesifik. Akan tetapi, katanya, Mahyudin selaku Kakanwil Kemenag Sumbar lebih memilih mudik ke Pekanbaru dibandingkan pelaksanaan Hari Besar Islam (HBI) ini.
“Ini yang tidak habis pikir. Sebagai pemangku jabatan tertinggi di Kemenag, Mahyudin tidak memberikan contoh kepada bawahannya yang mendahulukan tugas negara. Fungsi masing-masing bidang memang ada, tapi selaku pimpinan, harusnya hadir. Nyatanya sidang isbat saja dipimpin langsung oleh Menteri Agama, tidak diwakilkan oleh dirjen. Sehingga ini yang menjadi titik tolak bahwa kepemimpinan Mahyudin di Kemenag Sumbar perlu dikaji ulang,” katanya lebih tegas.
Ia mengatakan akan segera memberikan laporan kepada Menteri Agama terkait informasi-informasi yang telah dikumpulkannya. Sumber mengakui keberadaannya dilingkungan Kemenag Sumbar cukup dekat, namun ia tidak ingin ada suara sumbang yang melemahkan lembaga keagamaan negara itu.
“Saya akan memberikan informasi tersebut kepada Menteri Agama. Kemenag Sumbar perlu dievaluasi dan khusus pada Kakanwilnya. Tugas saya selaku orang Islam dan ninik mamak di Sumatera Barat punya hak agar instansi tersebut bersih dan tidak ada cela, sebab ini adalah lembaga agama. Malu kita, lembaga agama saja banyak masalahnya,” tuturnya mengakhiri perbincangan.
Pengamat sosial Ramon Firmansyah kepada Indonesia Raya, Jumat 5 April 2025 menegaskan bahwa ketidakhadiran Kakanwil Kemenag Sumbar Mahyudin pada 2 agenda tersebut adalah parameter mengukur keabsahan surat dari Aliansi Masyarakat Alam Minangkabau yang diberitakan oleh tabloid ini beberapa edisi sebelumnya.
“Poin ketiga, malas masuk kantor. Sehingga menjadi parameter valid yang terkonfirmasi bahwa sang Kakanwil juga tidak menghadiri agenda penetapan 1 Syawal dan lebih memilih mudik ke kampung halaman dibandingkan pelaksanaan Hari Besar Islam (HBI) bersama forkopimda di Kantor Gubernur Sumbar,” ujar Ramon.
Lebih serius, Ramon yang membuka kembali epaper Indonesia Raya mengatakan bahwa poin ke 8 didalam surat yang sama dituliskan bahwa Mahyudin malas hadir ke acara daerah. “Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat sering mewakilkan tugas ke Kabid-kabid dan jarang ikut turun ke masyarakat”.
“Ya itu sudah dituangkan didalam surat Aliansi Masyarakat Alam Minangkabau sebelumnya dan kemudian di hak jawab oleh Mahyudin sendiri, namun dalam penulisan hak jawab juga tidak mengkonfirmasi persoalan malas ini. Mahyudin ini malasnya tidak ketulungan, itu bahasa kampung saya,” tuturnya.
Selaku Kakanwil Kemenag, kata Ramon, seharusnya Mahyudin tidak menjadi sosok yang pemalas lalu memilih mudik dengan mendelegasikan kabid-kabid untuk kegiatan pelaksanaan Hari Besar Islam (HBI).
“Sudahlah malas masuk kantor, lalu malas hadir ke acara daerah, itu yang tertulis didalam surat. Lantas, apakah mengikuti acara rukyatul awal Syawal dan pelaksanaan HBI Salat Idulfitri bersama forkopimda di kantor gubernur, juga malas ?” tanya Ramon.
Kendati demikian, kandidat doktor ilum hukum itu berharap ada kepedulian masyarakat untuk memberikan masukan serta kritik yang membangun kepada institusi Kemenag Sumbar agar tidak dipimpin oleh orang-orang malas dan mendahulukan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan institusi.
“Mahyudin itu adalah sosok representasi Kementerian Agama di Sumatera Barat. Bagaimana tingkah polanya, berarti begitu pula tataran cara kerja bawahannya. Sehingga masyarakat sebagai pembayar pajak boleh melaporkan yang bersangkutan kepada atasannya lagi, yaitu menteri agama. Masyarakat adalah pemilik kedaulatan negeri dan bangsa, sehingga jika ada laporan kepada menteri agama, minimal dirjen atau inspektoratnya bergerak untuk mengevaluasi kerja dan kinerja Kakanwil Kemenag Sumbar,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Tim Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Sumbar, Eri Gusnedi mengatakan kegiatan Rukyatul Awal Syawal di Sumbar terlaksana dengan lancar dan aman berkolaborasi dengan BMKG dan Ormas Islam dilaksanakan di rooftop Hotel Rangkayo Basa.
“Kegiatan ini merupakan tugas dan fungsi dari Bidang Urusan Agama Islam, Kakanwil diwakili oleh Kabag TU H. Edison dan kehadiran Kakanwil boleh hadir dan juga boleh diwakilkan karena di beberapa provinsi juga sama seperti Bangka Belitung diwakili Kabid Bimas, di Gorontalo diwakili Ketua Tim Kerja, di Sulawesi Tengah diwakili Kabid Bimas dan di Sumatera Utara diwakili Kabid Urais, dan banyak yang lain lagi dan di tahun sebelumnya ada juga Kakanwil yang hadir ada juga yang diwakili, berdasarkan surat Dirjen Bimas Islam No.B-8/Dt.III.I/HK.03.2/01/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal pelaksanaan Rukyatul Hilal tidak menyebutkan kewajiban kehadiran namun secara substansi kegiatan tidak ada yang terkendala semua berjalan lancar,” ungkap Eri Gusnedi kepada Indonesia Raya, Sabtu 5 April 2025.
Lebih jauh dikatakannya pelaksanaan Salat Idulfitri 1446 H berjalan lancar dan khidmat di Sumatera Barat. Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dibawah koordinasi Biro Kesra Setdaprov Sumatera Barat dan PHBI Sumbar memfasilitasi masyarakat untuk Salat Idulfitri 1446 H di halaman Kantor Gubernur dan halaman Istana Gubernur.
“Kanwil Kemenag Sumatera Barat melalui Bidang Penaiszawa, berperan serta dalam pelaksanaan Salat Idulfitri tersebut dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu pelaksanaan Hari Besar Islam (HBI). Dalam hal ini secara kelembagaan Kakanwil hadir melalui Kabid Penaiszawa, berhubung beliau berhalangan,” katanya.
Berdasarkan SE Sekjen Kemenag RI No. 16 tahun 2025 sebagaimana telah dirubah dengan SE No. 17 tahun 2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Kementerian Agama pada masa cuti bersama dan Hari Besar Nyepi dan Idul Fitri, maka pelaksanaan tugas dilakukan secara WFH dan WFA.
Dengan demikian, kata Ketua Tim Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Sumbar, pelaksanaan tugas termasuk persiapan dan pelaksanaan peringatan Hari Besar Islam (Idulfitri) tetap termonitor, terkendali dan terlaksana dengan baik. (Tim)
