EKSPRESNEWS – Dugaan kekerasan seksual (KS) oleh seorang mantan kepala daerah terhadap asisten rumah tangga (ART) mencuat dari Kabupaten Dharmasraya. Informasi awal mengenai kasus dugaan KS ini pertama kali Ekspresnews dapatkan dari warga Nagari Gunung Medan, Kabupaten Dharmasraya pada Minggu 12 Oktober 2025 kemarin. “Mantan bupati Dharmasraya diduga melecehkan ART-nya, perempuan berusia 21 tahun, sudah ada reporter perempuan yang mengangkat ini di sebuah web, ini perlu diadvokasi” ungkap warga bernama Michael Jarda (31).
Melalui aplikasi chat WhatsApp, Michael memberikan link artikel online tersebut kepada EkspresNews. Dalam artikel berjudul “ART di Rumah Dinas Bupati Dharmasraya Mengaku Dilecehkan, M Pilih Bungkam” yang ditulis Mitra Yuyanti di situs mediainvestigasi.net pada 5 Oktober tersebut, terdapat kutipan langsung dari terduga korban.
“Saya diminta untuk memijit M pada tengah malam, dan M sempat menyentuh, mencium saya dan selama saya bekerja di rumah dinas M beberapa kali memukul pantat saya. M juga sering bertanya apakah saya sudah punya pacar dan sudah pernah ciuman dan melakukan hal apa saja. Apa ada yang percaya sama omongan saya orang miskin ini, apa ada yang mendengar keterangan saya bu,” papar terduga korban dengan identitas yang disamarkan.
Dalam artikel tersebut, terdapat tangkapan layar (screenshot) pesan (chat) WhatsApp reporter Mitra Yuyanti terhadap terduga pelaku untuk mendapatkan keterangan pasti terkait dugaan pelecehan/KS tersebut. “Izin konfirmasi pak terkait informasi dugaan pelecehan seksual yang bapak lakukan terhadap gadis remaja yang bekerja di rumah dinas bupati. Dimana korban merupakan ART bapak, apakah itu benar atau tidak pak,” demikian pertanyaan Mitra kepada mantan bupati Dharmasraya inisial M.
Namun hingga saat berita ini rilis, belum ada konfirmasi pasti mengenai dugaan kekerasan seksual tersebut. Reporter Mitra Yuyanti juga mengaku telah menghubungi bupati Dharmasraya saat ini, Anisa Suci Ramadani untuk mendapatkan keterangan mengenai dugaan kekerasan seksual yang dilakukan mantan bupati Dharmasraya periode 2005-2010 sekaligus ayah kandung dari bupati saat ini. Namun hingga saat ini belum ada jawaban dari kepala daerah tersebut.
“Assalamualaikum ibu Bupati Dharmasraya Anisa Suci Ramadani, izin konfirmasinya bu, terkait isu pelecehan seksual kepada ART di rumah dinas bagaimana ibu menyikapinya bu. Saat ini diduga korban sudah tidak bekerja di rumah dinas, apakah karena hal ini atau karena hal lain bu,” demikian isi tangkapan layar WhatsApp pesan reporter Mitra Yuyanti.
Reporter Mitra Yuyanti juga telah menghubungi Pj Sekda Kabupaten Dharmasraya, Jasman. Sebagai komitmen terhadap verifikasi data jurnalistik, EkspresNews juga telah mengirimkan pertanyaan melalui aplikasi WhatsApp kepada Jasman pada Senin 13 Oktober 2025 untuk mengonfirmasi dugaan pelecehan/kekerasan seksual tersebut dan masih menunggu jawaban.
Tidak Ada Jawaban Pihak Berwenang, Terduga Korban Menyampaikan Klarifikasi, Diduga Karena Tekanan
Namun alih-alih konfirmasi dari pihak berwenang terkait dugaan KS tersebut, pada hari ini (Senin 13 Oktober 2025) situs mediainvestigasi.net melaporkan dugaan tekanan terhadap korban hingga perempuan berusia 21 tahun tersebut harus menyampaikan klarifikasi yang terekam dalam sebuah video.
“Kasus dugaan pelecehan terhadap seorang asisten rumah tangga (ART) di Rumah Dinas Bupati Dharmasraya terus bergulir. Korban S (21) tidak hanya mengaku mendapat perlakuan tak pantas, tetapi juga diduga mendapat tekanan dari pihak Marlon, ayah kandung dari bupati yang menjabat saat ini,” demikian paragraf pertama artikel berjudul “Diduga Korban Pelecehan di Rumah Dinas Bupati Dharmasraya Dapat Tekanan dari Marlon” tersebut.
Dugaan tekanan dari pihak Marlon tersebut muncul karena teman korban berinisial P (21) mengakui kepada reporter Mediainvestigasi.net bahwa orang-orang terdekat Marlon: sopir pribadi dan ART yang masih aktif di rumah dinas mendatangi korban ke Muaro Sijunjung, tempat korban berinisial S sekarang bekerja.
“Iya, saya diajak ikut, disuruh nemenin gitu. Siapa tahu S mau ketemu kalau ada saya. Tapi S dijaga ketat sama kepala cabang tempat dia kerja, jadi nggak dilepas buat ngobrol berdua sama Bibi. Kayaknya tujuannya memastikan S nggak ngomong ke siapa-siapa,” demikian pengakuan P, rekan S dikutip dari Mediainvestigasi.net.
EkspresNews juga sudah menyaksikan video klarifikasi S yang sebelumnya beredar di media sosial. “Menyatakan dengan benar dan sesungguhnya bahwa isu dan berita miring yang terjadi antara saya dengan Pak Marlon adalah tidak benar. Pak Marlon sebagai orang tua memperlakukan saya sebagai pekerja dengan baik, sopan, penuh rasa hormat, dan dengan sebagaimana mestinya. Saya sebagai pekerja juga telah menganggap beliau sebagai orang tua saya sendiri. Demikian pernyataan ini saya sampaikan dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Terima kasih” ungkap S sambil membaca teks di atas map kuning dalam video berdurasi 43 detik tersebut.
Ketimpangan Sosial, Relasi Kuasa, dan Minimnya Keberpihakan pada Korban: Tantangan Isu KS di Daerah
Menanggapi dugaan kasus kekerasan seksual serta dugaan tekanan terhadap korban, Michael Jarda selaku warga Nagari Gunung Medan, Kabupaten Dharmasraya menyampaikan keresahan, saran, dan kritiknya terhadap penanganan kekerasan seksual di daerah-daerah, khususnya yang jauh dari pusat provinsi.
“Dalam menangani kasus KS kita harus mendengar suara korban. Klarifikasi ini bisa jadi sudah dikondisikan mengingat pelaku punya privilese,” ungkapnya pada EkspresNews, Senin 13 Oktober 2025. Sebagai informasi, Michael adalah alumni pendidikan sejarah di sebuah perguruan tinggi di Padang serta pernah aktif dalam kelompok pegiat literasi dan gerakan sosial bernama Literation Not Bombs (2016-2018).
“Harusnya ketika berita ini mencuat ada kelompok masyarakat sipil yang mengadvokasi korban. Terutama organisasi perempuan yang progresif,” sambungnya. Dengan demikian, langkah-langkah advokasi melalui kerja-kerja jurnalistik berupa pemberitaan perlu dilakukan. Ia juga berharap ada peningkatan keberpihakan terhadap korban dalam kasus kekerasan seksual di daerah, sehingga kasus-kasus serupa tidak lenyap begitu saja.
Ia juga menggaris bawahi, penyediaan ruang aman dalam waktu secepat mungkin untuk korban perlu diupayakan, sehingga tekanan terhadap korban kekerasan seksual dapat dicegah. “Melihat lawan kita ini, privilesenya tentu mereka akan dengan mudah menekan atau yang lain-lain. Ditambah di sini masih butuh peningkatan kesadaran yang progresif, misalnya advokasi pada perempuannya. Kalau kita berharap pada Dinas Sosial atau yang sejenisnya, dari relasi kuasa kita sudah kalah, belum tentu berpihak sepenuhnya pada korban,” lanjut Michael.
Ia juga mempertanyakan, mengapa bupati lama (periode 2005-2010) masih menghuni rumah dinas, kendati yang bersangkutan adalah ayah dari bupati saat ini. “Sebagai perempuan, bupati saat ini juga perlu fokus pada isu-isu kekerasan seksual ini,” tegasnya. (DB)
