Masuk 12 Besar Nasional, Juara Pertama Sumatera Barat dengan Nilai Sangat Memuaskan
EKSPRESNEWS – Pemerintah Kota Padang Panjang kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 yang digelar Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Padang Panjang berhasil masuk 12 besar nasional dan meraih peringkat pertama di Provinsi Sumatera Barat.
Capaian ini bukan hanya sekadar angka, tetapi wujud nyata dari komitmen kuat Pemko Padang Panjang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang tertib, profesional, dan modern.
Padang Panjang meraih nilai 91,51 kategori AA (Sangat Memuaskan) — predikat tertinggi yang menunjukkan kualitas sistem kearsipan yang efisien, transparan, dan berbasis digital.
Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Kepala ANRI, Mego Pinandito kepada Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis dalam acara penyerahan Sertifikat Akreditasi dan Hasil Pengawasan Kearsipan 2024 di Kantor ANRI, Jakarta, Senin (20/10).
Dalam kesempatan itu, Mego Pinandito menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota Padang Panjang atas konsistensinya menerapkan tata kelola arsip yang sesuai dengan standar nasional.
“Nilai yang diraih Padang Panjang menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun sistem kearsipan modern yang mendukung penerapan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE),” ujarnya.
Menurut Mego, kearsipan bukan sekadar penyimpanan dokumen, tetapi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. “Daerah yang unggul dalam kearsipan biasanya juga unggul dalam pelayanan publik,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Hendri Arnis menyampaikan rasa syukur atas pengakuan nasional tersebut. Ia menegaskan bahwa prestasi ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Pemko Padang Panjang dan dukungan masyarakat.
“Alhamdulillah, capaian ini membuktikan bahwa Padang Panjang terus bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang tertib administrasi dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi,” ujarnya.
Wako Hendri juga menekankan pentingnya arsip digital dalam mendukung transparansi dan efisiensi birokrasi. “Dengan sistem kearsipan digital, setiap data pemerintahan tersimpan dengan aman, mudah diakses, dan bisa dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan publik yang cepat dan akurat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hendri menegaskan bahwa sistem kearsipan digital bukan sekadar inovasi teknis, melainkan fondasi dari pemerintahan cerdas (smart governance).
Capaian nilai 91,51 kategori AA ini juga menandai lonjakan signifikan dari tahun sebelumnya, di mana Padang Panjang masih berada di kategori A (Memuaskan).
Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan melalui pembenahan sistem, pelatihan SDM arsiparis, dan penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SIKD-T) di seluruh OPD.
Keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor, mulai dari Bagian Umum, Dinas Kominfo, Inspektorat, hingga arsiparis di masing-masing instansi yang bekerja sinergis membangun budaya tertib arsip.
Wali Kota Hendri menyebut, ke depan Pemko akan memperluas integrasi sistem kearsipan dengan layanan publik dan sistem keuangan daerah, agar seluruh proses pemerintahan berjalan lebih cepat dan efisien.
“Kita ingin Padang Panjang menjadi kota percontohan pengelolaan arsip digital di Sumatera Barat. Ini bukan sekadar prestasi, tapi dorongan untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.
Capaian ini juga menjadi bentuk nyata dukungan Pemko terhadap program nasional Revolusi Arsip Digital Indonesia yang digagas ANRI, guna memperkuat daya saing daerah di era transformasi digital.
Dengan raihan tersebut, Padang Panjang semakin menegaskan posisinya sebagai kota kecil dengan prestasi besar, yang konsisten menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, modern, dan terpercaya.
Prestasi kearsipan ini menambah deretan penghargaan nasional yang sebelumnya juga berhasil diraih Pemko Padang Panjang di berbagai sektor. Ke depan, kota berjuluk Serambi Mekah ini siap melangkah lebih jauh menjadi role model tata kelola pemerintahan digital di Indonesia bagian barat.
