EkspresNews.com – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat pemerintah sudah menggelontorkan anggaran hampir Rp800 triliun untuk menangani virus corona atau Covid-19 yang belum ada obat dan vaksinnya ini. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Salamat Simanullang mengatakan, anggaran sekitar Rp800 triliun ini merupakan gabungan dari APBN dan APBD.
“Kita lihat APBN teralokasi Rp695,2 triliun, APBD Rp78,2 triliun, dana desa Rp28,46 truliun. Total mendekati Rp800 triliun,” ujar Salamat dalam diskusi virtual, Selasa (29/9/2020).
Dalam kesempatan yang sama,Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) mengatakan peningkatan belanja diarahkan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terbagi dalam 6 kluster. Pertama kesehatan, karena Covid-19 adalah masalah kesehatan. Kedua, perlindungan sosial. Ketiga adalah program sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda melalui program padat karya. Keempat dukungan UMKM. Kelima insentif dunia usaha berupa insentif pajak. Keenam, pembiayaan korporasi terutama untuk BUMN dan korporasi swasta.
“Enam bidang PEN ini kita jalankan melalui APBN dan APBD. Di sinilah peran dari ibu, bapak selaku APIP, SPI, Aparat Penegak Hukum, Pengawas untuk ikut membantu. Nomor satu, memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan tersebut dalam waktu singkat tetap akuntabel namun bisa dilakukan dalam waktu yang sangat cepat,” katanya.
Dia menambahkan upaya mempercepat penyerapan anggaran, pemerintah ingin memastikan Kementerian/Lembaga yang mendapat anggaran tambahan agar review APIP-nya dilakukan dengan benar, proper. Kemudian peraturan pelaksanaan diobservasi, dijalankan, peraturan desain tata kelola tersedia. Ini sangat membutuhkan peran serta dari seluruh APIP, dan SPI internal.
“Kedua, memastikan pelaksanaan program berlangsung baik. Tantangan kita adalah pelaksanaan program, sesuai peruntukan, tepat sasaran,” tandasnya. (Red)
