EkspresNews.com – Hari terakhir di tahun 2016, Sabtu pagi, (31/12) suasana berbeda terlihat di pelataran halaman balaikota Padang Panjang. Tidak seperti sebelumnya, kali ini 470 pejabat struktural Kota Serambi Mekkah dilantik Walikota Hendri Arnis untuk memenuhi Perampingan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) baru, sesuai intruksi Pemerintah Pusat.
Pelantikan ini disaksikan unsur Forkopimda dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) beserta unsur ninik mamak yang ada di kenagarian Gunung, Bukit Surungan dan Lareh Nan Panjang serta hadirin dan undangan lainnya.
Berbeda dengan beberapa daerah lain, yang mencicil pelantikan, Wako Hendri Arnis justru melantik sekaligus pejabat esselon 2, 3 dan 4. Hal ini dimaksudkan Hendri, agar di tahun 2017 semua pejabat sudah baru dan nol kilometer, sebagaimana dianjurkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara.
Tahun ini berbagai daerah di Indonesia melakukan perampingan SOPD. Padang Panjang pun melakukannya. Sehingga ada SOPD yang hasil marger SKPD sebelumnya. Akibatnya sekitar enampuluhan pejabat yang tadinya berjabatan, kini tidak menjabat lagi.
“Ini suatu konsekwensi dari perampingan SOPD. Karena itu bagi yang kini dipercaya memegang jabatan, bekerjalah sungguh sungguh dan sebaik mungkin. Jika tidak mereka yang sedang non job tentu saja akan menggantikan saudara,” kata Hendri dalam arahannya usai melantik.
Hendri juga menyampaikan, bahwa dalam pengisian jabatan pejabat esselon 3, 4 dan 5 , dia mempercayakan kepada Kepala SOPD yang memegang esselon 2. “Saya serahkan kepada Tim Baperjakat dari hasil usulan atasan langsungnya. Semua ini bertujuan agar roda pemerintah bisa berjalan dengan lancar,” jelas walikota.
Menurut Hendri, pihaknya kini sudah masuk tahun ke empat dalam memimpin Padang Panjang. Tidak ada lagi waktu selain fokus membangun daerah. “Waktu saya tidak lama lagi. Saya mau menghabiskan hari hari untuk membangun kota kelahiran saya ini. Mari kita sama sama membuat agar Padang Panjang maju,” ujarnya.
Dia minta semua pejabat agar turun ke masyarakat, melihat realita yang terjadi. Dari realita itu pula pemerintah bisa bertindak tepat dan benar dalam memperjuangkan kepentingan publik, melalui serangkaian program dan kegiatan yang telah disusun.
Walikota termuda di Sumbar itu terbilang nekat dan berani dalam memimpin daerahnya. Ini terlihat dari program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan semata kepentingan publik.
Pada tahun anggaran 2017 berdasarkan audit BPK Perwakilan Sumbar, Kota Padang panjang mengalokasikan anggaran sebesar kurang lebih 69% dari APBD Kota, sekitar Rp. 700,- milyar untuk kepentingan publik. Hal ini sesuai dengan intruksi presiden agar pentingnya penyerapan anggaran segera direalisasikan untuk kepentingan publik.
Kita telah membuktikan di tahun 2016, berkat mengencangkan ikat pinggang, kita sisihkan anggaran untuk mendahulukan kepentingan publik dimana Padang Panjang kini tengah membangun, sebut saja pembangunan pasar dan gedung islamic centre.
Namun demikian, kini ponten Padang Panjang di pemerintah pusat baru ponten 7. Jika nanti pontennya masuk angka 8 atau 9 maka anggaran akan ditambah oleh pusat. “Dengan demikian kita akan dapat lebih banyak lagi berbuat untuk kepentingan masyarakat. Bisa pula kemungkinan tunjangan saudara dinaikan,” sebut Hendri Arnis yang disambut tepuk tangan hadirin.
(Relis)