Tolak Vaksin, Penerima Bansos Di Mentawai Bakal Dicabut

0

Mentawai, EkpresNews.com – Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19. Bahkan dalam Perpres tersebut diatur pula sanksi adminitrasi bagi mereka yang menolak divaksin.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kepulauan Mentawai, Nicholaus Sorot Ogok mengatakan, ketentuan mengenai berbagai sanksi bagi penolak vaksin tercantum dalam Pasal 13A dalam Perpres tersebut.

“Sesuai Perpres tadi, diatur sanksi bagi masyarakat penerima bantuan dari pemerintah yang menolak divaksin, berupa sanksi adminstratif. Mulai dari penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, layanan administrasi pemerintahan serta sanksi denda,” ujarnya saat dimintai keterangan di ruang kerjanya Senin, (26/7/2021).

Nicholaus juga mengatakan, jika penerima vaksin tidak ada kontra indikasi namun tidak mau divaksin maka sanksi tersebut berlaku. Tapi Perpres tersebut masih terus disosialisasikan.

Tambahnya, sanksi ini dikecualikan jika penerima vaksin tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin yang tersedia.

Ia menjelaskan, vaksinasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah Covid-19 dan memutus mata rantai penyebarannya.

Sementara di tempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Mentawai, Lahmuddin Siregar, menjelaskan bahwa masyarakat yang dapat divaksin yakni kelompok Lansia usia 60 tahun keatas diberikan 2 (dua) dosis dengan interval pemberian 28 hari (0 dan 28).

Hipertensi dapat divaksinasi kecuali jika tekanan darahnya di atas 180/110 MmHg, dan pengukuran tekanan darah sebaiknya dilakukan sebelum meja skrining.

Serta masyarakat yang menyandang diabetes dapat divaksinasi sepanjang belum ada komplikasi akut, penyintas kanker dapat tetap diberikan vaksin, Penyintas COVID-19 dapat divaksinasi jika sudah lebih dari 3 bulan dan Ibu menyusui.

Hal ini dilakukan sesuai surat edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/II/368/2021 tentang pelaksanaan vaksinasi covid-19 pada kelompok sasaran lansia, komorbid dan penyintas covid-19 serta sasaran tunda.

“Jadi pelaksanaan vaksinasi covid-19 dapat dilakukan pada kelompok lansia, komorbid dan penyintas covid-19 serta ibu menyusui ” jelasnya.

Lanjutnya, vaksinasi Covid-19 juga bisa dianjurkan bagi ibu hamil.

Vaksinisasi bagi ibu hamil diberikan mulai usia kehamilan di atas 12 minggu dan paling lambat usia kehamilan 33 minggu. Namun sebelumnya, Ibu hamil harus berdiskusi terlebih dulu dengan dokter kandungan. (PM)

Comments

comments

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.