Terkait Vaksinasi, Komisi IX DPR Harus Panggil BPOM

0

EkspresNews.com – Vaksinasi COVID -19 rencanaya akan dimulai 13 Januari 2020. Presiden Joko Widodo menegaskan hal itu dalam rapat terbatas yang dihadiri sejumlah anggota Kabinet Indoneia Maju, di Istana Negara, Rabu (6/1). Sejauh ini vaksin COVID 19 buatan Sinovac, China,  telah didistribusikan ke berbagai daearah. Namun Badan Pengawasan Obat dan Makakan (BPOM) belum mengeluarkan izin edar vaksin tersebut.

Terkait hal itu, mantan Tenaga Ahil Menteri Kesehatan, Andi, meminta Komisi IX DPR  memanggil Kepala BP POM, Penny K Lukito, untuk menjelaskan masalah tersebut. “Harus ada paparan yang logis, bagaimana bisa vaksin sudah terdistribusi ke daerah- daerah tapi belum ada persetujuan  dari BPOM,” katanya.

Andi menuturkan,  BPOM jangan sampai terpaksa mengeluarkan izin edar padahal kajian terhadap vaksin tersebut sebenarnya belum tuntas.

“Ini kan seperti diburu- buru. Komisi IX harus minta penjelasan BPOM bagaimana soal keamanan, kualitas dan  efektifitas vaksin itu,” katanya.

Selain itu Andi juga minta Presiden Jokowi membentuk Badan Pengawas Vaksinasi  yang  tugasnya antara lain memastikan pelaksanaan vaksinasi COVID 19 di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan dapat berjalan dengan baik.

“Presiden hendaknya mengeluarkan Kepres pembentukan Badan Pengawas Vaksinnasi,” ujarnya.

Andi menuturkan, Vaksinasi COVID 19 adalah pekerjaan “raksasa” yang harus matang dalam perencanakan dan eksekusinya.

“Selain sebaran yang luas di seluruh pelosok negeri, jumlah warga yang disuntik vaksin sangat  besar. Belum lagi masalah teknis karena vaksin ini harus disimpan kotak pendingin dengan suhu dibawah nol derajat,” ujarnya.

Jika tidak ada Badan atau Lembaga yang mengawasi, Andi kawatir bakal banyak kesalahan yang  tak terkontrol dalam pelaksanaan vaksinansi.

“Yang paling utama, jangan sampai rakyat yang disuntik vaksin terkena dampak buruk,” ujar Andi.

Sementara anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati,  mewanti -wanti BPOM tidak terbebani untuk segera mengeluarkan izin edar vaksin Covid-19.

Dia berpendapat, sebaiknya dilakukan kajian yang dalam terkait vaksin tersebut sehingga BPOM tidak harus mengeluarkan ijin edar pada tanggal tertentu. (Roz)

Comments

comments

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.