Terbitkan Sertifikat, Arneti Jadi Korban Mafia Tanah

Editors choice
0

Setelah dikembalikannya berkas permohonan penerbitan sertifikat tanah Anelda oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agam kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gadut, Arneti selaku pemilik tanah tanggal 8 Agustus 2022 telah menyurati BPN Agam melaporkan hasil mediasi KAN Gadut untuk bahan pertimbangan bagi BPN Agam dalam mengambil keputusan. BPN Agam diminta untuk menolak permohonan Anelda karena alas hak atas tanah yang digunakan cacat hukum. Patut diduga ada mafia tanah ikut bermain dalam proses pengajuan sertifikat.

AGAM, EKSPRESNEWS.COM – Ternyata semua surat yang digunakan Anelda tidak benar. Pada tanggal 21 Juli 2022 di Kerapatan Adat Nagari Gadut dengar pendapat dari penggugat dan tergugat terhadap objek tanah yang dimohonkan oleh Anelda untuk penerbitan sertifikat kepada BPN Agam. Arneti menjelaskan bahwa terhadap tanah yang terletak di Padang Hijau Jorong PGRM Nagari Gadut itu adalah Warisan yang diperoleh dari mamak kami bernama Angku Manindiah yaitu Kaum dari Suku Bicu dengan Mamak Kepala Suku atau Kaum Armen Dt. Tan Gagah sesuai dengan ranji.

Akan tetapi Anelda dalam jawabannya terhadap tanah yang dimohonkan untuk sertifikat adalah atas namanya sendiri menyebutkan bahwa tanah tersebut adalah harta kaum. Setelah ditanya harta kaum yang mana, Anelda menjawab ditanyakan saja kepada Armen Dt. Tan Gagah. Padahal didalam surat pernyataan penguasaan pisik bidang tanah tertulis mamak kapalo kaum adalah Eka Dt. Tan Gagah.

Kemudian tanggal 25 Juli 2022 mediasi pertama dari pihak penggugat menghadirkan saksi Mawardi yang menjelaskan bahwa Tahun 1993 dalam putusan rapat Kaum Bicu  Dt. Tan Gagah yang dihadiri oleh Alm. Baharuddin Dt. Tan Gagah,  Alm. Rabain St. Parpatiah, Alm. Janisar Dt. Tan Gagah, Armen Kali Bagindo (sekarang menjadi Dt. Tan Gagah menggantikan Janisar), Alm. Bachtiar Malin Ameh dan Mawardi (Saksi Penggugat), isi tanah atau lahan yang terletak di Padang Hijau Jorong PGRM Nagari Gadut dimana oleh Anelda diminta penerbitan sertifikatnya, agar diberikan kepada Janisar Dt. Tan Gagah. Dijelaskan oleh Mawardi itu terserah kepada Janisar Dt. Tan Gagah, mau dapatkan tanah tersebut karena sudah diserahkan kepada beliau.

Namun sebelumnya lahan atau tanah yang terletak di Padang Hijau Jorong PGRM Nagari Gadut telah digarap beliau sejak Tahun 1990 – 2017. Karena tidak sanggup lagi untuk mengelolanya diserahkan kepada anaknya Fatmawati dan Syafrida. Kemudian karena Fatmawati dan Syafrida juga tidak sanggup untuk mengelola tanah tersebut maka diserahkannya kembali tanah tersebut kepada Arneti yaitu anak dari Almh. Raminan dan Fatimah sesuai amanah dari ayahanda beliau Alm. Janisar Dt. Tan Gagah.

Keterangan Fatimah saksi dari penggugat menyatakan bahwa terhadap tanah yang terletak di Padang Hijau Jorong PGRM Nagari Gadut yang dimohonkan oleh Anelda penerbitan sertifikatnya adalah milik dari Almh. Raminan dan Almh. Fatimah yaitu orangtua dari Arneti. Tanah tersebut sebelumya digarap oleh Ayah beliau Tahun 1990 -.2017 kemudian diserahkan kepada kami kata Fatmawati, karena kami juga tidak sanggup menggarapnya tanah tersebut diserahkan kembali kepada Arneti yaitu anak Almh. Raminan.

Selanjutnya keterangan dari Zamzami Dt. Malano sebagai saksi dari penggugat menyatakan bahwa tanah yang terletak di Padang Hijau Jorong PGRM Nagari Gadut itu adalah tanah yang dilaco latiah oleh Angku Manindiah. Beliau suami pertama dari nenek saksi yang bernama Almh. Lamin dan mempunyai anak satu orang umur dua tahun meninggal. Turunannya kebawah sampai kepada Almh. Raminan dan Almh. Fatimah dengan anak cucunya. Karena yang melaco mamak jurai / mamak futuak maka itu menjadi Pusako Jurai.

Adrizal saksi dari pihak tergugat dalam keterangannya menjelaskan surat pernyataan kesepakatan kaum bertindak sebagai Mamak Kepala Waris menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Anelda adalah harta warisan kaum yang diperoleh secara turun temurun. Namun untuk lebih jelasnya sebut Adrizal silahkan ditanyakan kepada Armen Dt. Tan Gagah.

Hal yang menarik dari kasus ini adalah Armen Dt. Tan Gagah yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KAN Gadut/ Wakil dari H. Yb. Dt. Majo Endah adalah saksi dari pihak tergugat walaupun dalam status adat Armen Dt. Tan Gagah adalah Mamak Kepala Kaum atau Suku dari Penggugat. Kemudian ada pertanyaan dari Mawardi, saksi dari Penggugat, kepada Armen Dt. Tan Gagah mengenai adanya rapat atau pertemuan Tahun 1993 dirumah Alm. Bachtiar Malin Ameh, (sebagaimana telah diuraikan oleh saksi penggugat). Tetapi hal ini tidak bisa dijawab oleh Armen Dt. Tan Gagah dengan alasan ingin mengembalikan memori ingatan terlebih dahulu dan setelah itu Armen Dt. Tan Gagah meninggalkan acara pertemuan mediasi, sebelumnya Armen Dt. Tan Gagah telah menitipkan sepucuk surat pernyataan (dalam bentuk photo copy) kaum tahun 1988.

Selanjutnya Eka Dt. Tan Gagah mamak kepala kaum dari tergugat Anelda, sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan pengusaan phisik bidang tanah yang dimohonkan Anelda, menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan surat pernyataan kaum tahun 1988.

Sedangkan Anelda, tergugat yang mengajukan permohonan  penerbitan sertifikat tidak mendapat pertanyaan satu pun dari pihak KAN Gadut. Padahal penjelasan dari Anelda inilah yang diperlukan dalam perkara ini. Ada apa?

Pada tanggal 28 Juli 2022 mediasi lanjutan dengan menghadirkan kedua belah pihak. Masing-masing pihak nenyampaikan dalil-dalil atau alasan atas penguasaan phisik tanah yang menjadi sangketa tersebut.

Fitriyan anak Arnesti Pihak Penggugat menyampaikan bahwa sehubungan dengan surat pernyataan kaum tahun 1988, yang oleh Armen Dt. Tan Gagah dijadikan suatu bukti penguasaan tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikatnya oleh Anelda merupakan harta kaum yang tidak dijelaskan kaum siapa. Kemudian surat pernyataan tersebut ditanyakan langsung kepada Fitriyan oleh KAN Gadut, lalu Fitriyan menjawab sambil mengajukan pertanyaan bshwa terhadap objek tanah yang menjadi sangketa dalam surat pernyataan kaum tahun 1988 batas-batas sepadannya, Sebelah Utara yaitu Tanah Ulayat Suku Pili Dt. Mantari Batuah di PGRM. Sebelah Barat Jalan Raya Bukittinggi-Medan. Sebelah Selatan Tanah Ulayat Suku Pisang Dt. Parik Balam di PGRM. Luas tanah tersebut 24000 meter persegi. Sedangkan tanah yang menjadi sangketa yang dimohonkan penerbitan sertifikatnya oleh Anelda batas -batas sepadannya. Sebelah Utara, Ir. H. Mulyadi. Barat Ir. H. Mulyadi. Sebelah Selatan Jalan Raya Bukittinggi -Medan. Sebelah Timur The Balcone Hotel, dengan luas 5.628 meter persegi.

Anehnya lagi pihak penggugat yang mana Mamak Kepala Kaumnya Armen Dt. Tan Gagah tidak tercantum didalam surat pernyataan kesepakatan kaum. Akan tetapi pihak penggugat memaklumi bahwa pengakuan yang dibuat oleh Eka Dt. Tan Gagah dan Armen Dt. Tan Gagah direstui KAN Gadut.

Pihak penggugat menjelaskan bahwa ranji suku bicu kaum Dt. Tan Gagah yang disusun oleh Alm. Sultan Dt. Tan Gagah dan Alm. Rabain Sutan Parpatiah pada 1 Mei 1970 dimana didalam ranju tersebut dijelaskan bahwa suku bicu kaum Dt. Tan Gagah ada yang berasal dari luar Gadut atau pendatang dari Ladang Panjang Pariangan, Rambun Koto Tangah Tilatang Kamang, Dama Runduak Koto Malintang Tilatang Kamang, Simaung Air Kijang Tilatang Kamang, Sitalang Lubuk Basung dan Sitanang Lubuk Basung.

Sedangkan yang aslinya dari Gadut itu ada 7 rumah yang dihuni  oleh 43 jiwa yaitu Kubang Tjondong ( Pandam Gadang Gadut Tilatang Kamang). Berdasarkan data yang ada pada Ranji Suku Kaum Bicu Dt. Tan Gagah, tergugat Anelda, Cs serta Armen Dt. Tan Gagah adalah Suku Kaum Dt. Tan Gagah dari Luar Gadut atau pendatang.

Bahkan status Armen Dt. Tan Gagah yang mengaku sebagai Mamak Kepala Kaum/ Suku dari Pihak Penggugat, patut dipertanyakan, kata pihak penggugat kepada Indonesia Raya (Afiliasi EkspresNews). Bagaiman akhir cerita kasus tanah ini setelah Arneti menyurati BPN Agam? (Tjr)

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.