Surati Kemendagri, Revitalisasi Kantor OPD Kota Solok Mendesak

0

Peningkatan kinerja institusi dan pelayanan umum bagi sebuah pemerintahan adalah hal yang mesti dilaksanakan. Seiring berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terjadi perubahan sebutan atau istilah, seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

EkspresNews.com – Perubahan tersebut turut membuat struktural di pemerintahan menjadi berubah. Termasuk adanya dinas baru yang berasal dari pecahan satu dinas, dan ada pula penggabungan dinas atau perubahan institusi badan menjadi dinas. Hal tersebut turut membuat OPD tersebut kalang kabut. Selain persoalan kepegawaian, kondisi kantor turut menjadi perhatian dikalangan pemerintah kota/kabupaten di Indonesia. Seperti halnya di Kota Solok. Pada bulan April 2017 lalu, Walikota Zul Elfian telah menyurati Menteri Dalam Negeri untuk perihal Revitalisasi Kantor OPD Kota Solok.

Alkaf Copy OkeSurat yang nomor 620/332/SP/DPUPR/2017 tersebut dikirimkan langsung ke Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dikarenakan Pemerintah Kota Solok masih kekurangan prasarana gedung untuk OPD, dimana beberapa diantaranya masih bergabung dengan gedung milik pemerintah provinsi dan sebagian lainnya masih dalam status sewa di ruko-ruko. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Solok Ir. Alkaf saat berkunjung ke redaksi Indonesia Raya, Jumat (18/8/2017) di Padang.

“Kalau untuk Dinas PUPR Kota Solok, saat ini status gedungnya masih sewa disalah satu ruko di kawasan Solok. Namun, tentunya keberadaan ruang kerja yang kami rasa tidak representatif akan membuat kinerja ASN menjadi turun,” ujar Ir. Alkaf.

Menurutnya, kinerja institusi pemerintah banyak ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia dan faktor sarana prasarana pendukungnya, untuk itu perlu diperlukan ketersediaan prasana gedung kantor yang representatif, nyaman serta memadai. “Tidak hanya sewa, beberapa dinas masih adanya menumpang untuk kantor di gedung milik provinsi. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Solok telah menyusun DED Revitalisasi Kantor OPD Kota Solok yang membutuhkan dana sebesar 60 miliar rupiah,” ungkapnya.

Akan tetapi, besarnya dana yang diperlukan tidak mungkin akan dibebankan kepada APBD Kota Solok yang sangat terbatas. “Benar, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok sangat terbatas untuk digunakan sebagai dana pembangunan kantor OPD. Namun jika status kantor masih dalam keadaan sewa, tentu akan lebih memberatkan karena biaya sewa yang terus dibayarkan sehingga menjadi beban bagi pemerintah daerah,” terang Alkaf.




Lebih lanjut, Ir. Alkaf berharap, dengan adanya surat permintaan dari Walikota Solok Zul Elfian kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam hal Revitalisasi Kantor OPD Kota Solok dengan biaya 60 miliar rupiah yang diharapkan pengalokasiannya dalam APBN 2018 tentu menjadi angin positif bagi Pemerintah Kota Solok. “Kami berharap permohonan tersebut dikabulkan, dengan surat dari Walikota kepada Menteri Dalam Negeri tersebut. Sehingga kegiatan pemerintah dalam berjalan lebih lancar dan kinerja juga bisa meningkat,” harap Ir. Alkaf. (Abdi)

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.