Sidang Perdana Praperadilan, Polda Sumbar Mangkir

Editors choice
0

PADANG, EKSPRESNEWS.COM – Sidang perdana praperadilan terhadap Dirreskrimsus Polda Sumbar yang dilaporkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait penghentian penyidikan dugaan korupsi atau pungutan liar (pungli) melalui Surat Permintaan Sumbangan Gubernur Sumatera Barat kepada pihak ketiga di Pengadilan Negeri Padang, Khatib Sulaiman, ditunda sampai tanggal 5 Januari 2022.

Pantauan wartawan di Pengadilan Negeri Padang, pihak termohon Polda Sumbar tidak hadir sampai pukul 12 siang. Hakim Juandra SH tetap membuka sidang yang hanya dihadiri oleh MAKI. “Kami dari pemohon menyatakan kecewa dengan sikap Polda Sumbar yang tidak menghadiri panggilan sidang ini,” ungkap Koordinator MAKI, Boyamin kepada hakim dipersidangan, Rabu 22 Desember 2021.

Dikatakannya lebih lanjut, dirinya mengaku sangat kecewa karena sudah menjadi kewajiban untuk menghadiri panggilan sidang. Akan tetapi, kata Boyamin, pihak Polda Sumbar yang berada di Kota Padang malah tidak menghormati panggilan Pengadilan. “MAKI dari Jakarta saja hadir, tapi Polda yang dekat malah tidak hadir,” ungkapnya.

Menurut Boyamin, Polda Sumbar harusnya memberikan contoh kepada masyarakat Kota Padang untuk taat dengan hukum, apalagi Pengadilan. “Pihak kepolisian selalu mengimbau kepada masyarakat untuk memenuhi panggilan, taat hukum, tapi kali ini berbeda. Malah polisi yang tidak memenuhi panggilan. Panggilan dari Pengadilan, bukan dari Boyamin MAKI,” ujarnya.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik mengatakan Polda dalam hal ini Bidang Hukum sedang menyiapkan Jawaban yang matang. “Untuk panggilan sidang kedua akan hadir,” jawabnya singkat melalui pesan WA.

Seperti diberitakan sebelumnya, termohon (Direskrimsus Polda Sumbar) tanpa alasan yang berdasar hukum telah melakukan Penghentian Penyelidikan Dugaan Korupsi/ Pungutan Liar melalui Surat Permintaan Sumbangan Gubernur Sumatera Barat kepada pihak ketiga Tahun 2020 dengan alasan tidak cukup bukti.

“Penyelidikan sudah dihentikan, padahal Dirreskrimsus Polda Sumbar belum melakukan permintaan klarifikasi dan atau pemeriksaan sebagai saksi terhadap Gubernur Sumatra Barat,” lanjutnya.

Pendaftaran gugatan praperadilan sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Padang Senin (29/11/2021) dan telah diterima Kepaniteraan Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang dengan register perkara Nomor : 02/Pid.Prap-TPK/2021/PN.PDG. (Abdi)

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.