Sidang Etik Terhadap Belasan Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggi, Merupakan Sikap Alergi Demokrasi dan Watak Otoriter Kampus

PADANG, EKSPRESNEWS.COM – Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek (SMDD) Bukittinggi melakukan proses sidang etik kepada Presiden Mahasiswa (Presma) Dewan Mahasiswa (DEMA) UIN SMDD Bukittinggi dan sejumlah mahasiswa lainnya pada 08/11/2023, terkait aksi protes dan penolakan atas kehadiran Gubernur Sumatera Barat pada 22/08/2023 lalu ketika jadi pembicara di acara PBAK mahasiswa baru di kampus tersebut dan dianggap mengganggu ketertiban.

Selain diproses melalui sidang etik, mahasiswa diketahui juga menerima tekanan berlebihan berupa diancam akan dipidanakan oleh pihak kampus terkait aksi penolakan terhadap kedatangan gubernur dalam acara tersebut. Di tengah arus demokrasi dan era reformasi di Indonesia ini, nyatanya masih didapati kampus yang menyikapi mahasiswa yang menyampaikan pendapat dan menyatakan sikap di depan umum dengan cara-cara yang berlebihan dan bertendensi membungkam sikap kritis mahasiswa dan menyuarakan pendapatnya untuk kepentingan masyarakat yang dinilai dirugikan haknya dan tengah terancam kebijakan kekuasaan.

Sikap kampus ini tak lebih dari sebentuk sikap alergi demokrasi, anti kritik, dan hanya menunjukan wajah otoriter sebuah entitas akademik. Sehingga kami berpandangan kondisi demikian telah menunjukan sebuah kemunduran besar dalam iklim demokrasi di era reformasi, yang justru sejatinya sebagai sebuah entitas akademik, kampus memberikan ruang penghargaan bagi kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi. Sejalan dengan itu, kampus merupakan mimbar akademik yang semestinya terbebas dari segala bentuk pengekangan dan intervensi terhadap sikap kritis dan kreativitas mahasiswanya. Kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi dalam ruang akademik seharusnya difasilitasi dan dilindungi bukan malah dihadapkan menggunakan instrumen sidang etik, hal mana digariskan Pasal 8 ayat (3) UU no 12 tahun 12 tentang perguruan tinggi “Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi”

Konstitusi telah menjamin kebebasan berpendapat melalui Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” dan Pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Selain itu kebebasan berpendapat juga tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 Ayat 2 dan Pasal 25. Menurut Pasal 23 Ayat 2, setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan, melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Sementara itu, Pasal 25 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tak hanya itu, kebebasan berpendapat, khususnya di muka umum, diatur secara khusus dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Berpendapat di Muka Umum.

Merujuk pada undang-undang ini, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh Karena itu kami dari Jaringan Nasional Pembela HAM Sumatera Barat, sangat menyayangkan dan mengecam sikap kampus yang memproses sejumlah mahasiswa melalui sidang etik, hal mana mahasiswa dimaksud pada dasarnya merupakan representasi civitas yang menjaga nalar-nalar kritis di lingkungan kampus. Sehingga kami mengkhawatirkan, sikap kampus ini justru menjadi preseden buruk dan menggoreskan sejarah kelam bagi kampus, dengan memberikan sanksi kepada mahasiswa yang berani menyuarakan pendapatnya untuk kepentingan masyarakat banyak dan memprotes kebijakan Pemerintah, terutama terhadap usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) Air Bangis. Sehingga sejarah akan mencatat betapa buruknya iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat di Kampus UIN SMDD Bukittinggi.

Oleh karenanya, Kami Jaringan Nasional Pembela HAM menyatakan sikap:

1. Mengecam proses sidang etik yang dilangsungkan UIN SMDD Buittinggi kepada Presma Dema UIN SMDD Bukittinggi dan semua mahasiswa dimaksud;
2. Meminta UIN SMDD Buittinggi untuk meninjau ulang bahkan menghentikan proses sidang etik terhadap Presma Dema UIN SMDD Bukittinggi dan semua mahasiswa;
3. Meminta UIN SMDD Buittinggi menggunakan cara-cara dialogis dalam menyelesaikan persoalan dengan mahasiswa yang berpendapat dan berekspresi di kampus, tanpa menggunakan instrumen sidang etik, terlebih dengan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa.

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan, terima kasih.

Tertanda
Jaringan Pembela HAM Indonesia:

Lembaga/komunitas:
– LBH Pers Padang
– YCMM
– Pelita Padang
– PBHI Sumbar
– LBH Padang
– YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)
– WALHI Nasional(Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)
– WALHI Sumatera Barat
– Gerakan Suara Rakyat Sumbar
– Roehana Project
– Sajogyo Institute
– Trend Asia
– #BersihkanIndonesia

Perorangan:
Aulia Rizal S.H., M.H. (Advokat/Pengacara Publik)
Indah Suryani Azmi, S.H. ( Pengacara Publik/ Pegiat HAM)
Mh. Fadil MZ, S.H. ( Pengacara Publik / Pegiat HAM)
Amelia, S.H. ( Pengacara Publik / Pegiat HAM )
Ihsan Riswandi, S.H. ( Pengacara Publik/ Pegiat HAM )
Igo Marselino, S.H. ( Pegiat HAM)
Hamidun Majid, S.H. M.H. ( pengacara publik / Pegiat HAM)
Firdaus Rahmad Y, S.H ( pengacara publik / Pegiat HAM)
Adrizal, S.H (Advokat Publik)
Decthree Ranti Putri (Advokat Publik)
Muhamad Isnur, S.H., M.H. (Ketua Umum YLBHI)
Alfi Syukri, S.H., M.H. (Advokat Publik)
Yudha Novrianto S.H (Pegiat HAM)
Siti Ramadhani Azmi (Pegiat HAM)
Kalijunjung Hasibuan,SHI.,M.Sy.,CM (Sekretaris DPC Peradi Pergerakan Padang (Advokat/Mediator)Presma2003-2004STAIN Bukittinggi