Fokus  

Sengkarut Tanah Di Cambai, Masyarakat Bantah Pernyataan Kominfo Kabupaten Solok

Pemandangan Bukit Cambai

Berita Sengkarut Tanah di Bukit Cambai yang memuat konfirmasi dari Kominfo Kabupaten Solok, mendapat tanggapan miris dari niniak mamak nagari Simpang Tanjuang Nan Ampek. Bagaimana tidak, Kominfo Kabupaten Solok melalui Kepala Dinas Teta Midra mengatakan kawasan Cambai Hill berada di Nagari Kampung Batu Dalam, begitu juga dengan Bukit Cambai. Sejak kapan Bukit Cambai berpindah kanagarian ?

EKSPRESNEWS.COM – Sekretaris KAN Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek, Abdul Aziz menyanggah jika Kominfo Kabupaten Solok mengatakan bahwa bukit Cambai berada di Jorong Air Rarak Nagari Kampung Batu Dalam, adalah pernyataan yang sangat keliru. “Diharapkan kepada Kominfo Kabupaten Solok meralat pernyataan tersebut karena akan membuat gaduh di masyarakat baik itu di nagari Simpang Tanjung Nan Ampek maupun di nagari Kampung Batu Dalam,” ujar Abdul Aziz kepada Indonesia Raya, Sabtu 15 Juni 2024.

Lebih jauh, Abdul Aziz mengatakan bahwa persoalan kedudukan tanah, masyarakat lebih mengerti daripada Kominfo Kabupaten Solok. “Masyarakat sangat heran, rezim sekarang berani mengatakan bahwa Cambai berada di nagari Kampung Batu Dalam, padahal posisi Bukit Cambai dari dahulunya dan sampai kapanpun akan tetap berada di nagari Simpang Tanjung Nan Ampek,” tegasnya.

Objek Cambai Hill yang saat ini dikelola oleh pengusaha, pada dasarnya disanalah letak ekowisata yang disepakati pembangunannya pada tahun 2013-2016. Sehingga dibangun jenjang seribu dan beberapa buah gazebo. “Namun asset tersebut dihancurkan lalu dibangun yang namanya Cambai Hill. Jadi kesimpulannya Cambai Hill yang sekarang itulah bagian dari Bukit Cambai dimana ekowisata dibangun dahulu,” tutur Abdul Aziz.

Sementara itu, Panghulu Ulayat, Martius Rajo Mudo mengatakan lebih tepatnya, Bukit Cambai berada di Jorong Kapalo Danau Dibawah. Banyak bukti dan saksi, ujarnya lebih jauh, yang akan siap memberikan kesaksian dan kebenaran.

“Jorong Kapalo Danau Dibawah adalah satu dari 9 jorong yang ada di kenagarian Simpang Tanjung Nan Ampek, dan Bukit Cambai adalah gaiden pertama sejarah berdirinya nagari Simpang Tanjung Nan Ampek,” ungkap Panghulu Ulayat, Martius Rajo Mudo.

Pembangunan Cambai Hill oleh pengusaha dinilai Martius sangat merugikan masyarakat. “Kami menyepakati dibangun ekowisata berbasis masyarakat dengan tujuan mempunyai manfaat untuk kemaslahatan masyarakat dan pemerintah. Tapi dihancurkan oleh pengusaha dan dijadikan milik pribadi,” tegas Martius Rajo Mudo.

Lebih jauh, Martius dan niniak mamak serta juga masyarakat yang peduli terhadap nagari akan menempuh jalan apapun itu demi menegakkan kebenaran dan mempertahankan hak-hak masyarakat nagari Simpang Tanjung Nan Ampek.

“Sedikitpun kami tidak gentar dengan ancaman yang dilontarkan oleh para para pengkhianat dan yang ingin menghancurkan nagari ini. Oleh karena itu, kami berharap kepada Kominfo Kabupaten Solok untuk meralat pernyataannya yang ditandatangani oleh Kadis Kominfo Teta Midra. Dan kami pikir bukan kewenangan dari Kominfo untuk memberi tanggapan terhadap persoalan yang saat ini kami hadapi,” tuturnya.

Pernyataan Kominfo Kabupaten Solok terhadap kawasan wisata milik perorangan atau milik anak dari Bupati Solok dinilai tidak tepat. Apalagi didalam pernyataan tersebut banyak yang bertolak belakang dengan yang sebenarnya. Hal tersebut diungkapkan pemerhati Hukum Adat pada Yayasan Peduli Lingkungan Adat, Ramon Firmansyah saat dimintai keterangannya dikawasan Pecinan, Kota Padang.

“Bantahan masyarakat itu sudah tepat. Karena menanggapi hasil konfirmasi dari sebuah pemberitaan. Artinya berita yang diterbitkan oleh Indonesia Raya sudah memenuhi unsur dari segala sisi. Upaya konfirmasi itu wajib dan jika ada jawabannya harus dituliskan apa adanya,” ujar Ramon kepada Indonesia Raya dipenghujung malam, Sabtu 15 Juni 2024.

Menurutnya, perjuangan masyarakat terhadap hak ulayat makin terlihat jelas. Bantahan dari masyarakat Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek adalah bukti bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Kominfo Kabupaten Solok tidak memiliki dasar argumen untuk mempertahankan lokasi kawasan Bukit Cambai.

“Secara peta administratif, lokasi wisata milik pengusaha itu ada dikawasan Bukit Cambai, lalu diberi nama Cambai Hill. Setelah kemudian, dahulu lokasi Cambai Hill itu adalah lokasi yang dicanangkan sebagai tempat ekowisata. Ada janjang saribu lalu beberapa gazebo,” katanya.

Menelusuri bantahan dari masyarakat, Ramon tidak habis pikir, pemerintah daerah dalam hal ini sebagai pelayan masyarakat bisa dengan mudahnya melakukan klaim sepihak dan menyatakan bahwa Cambai Hill itu berada di nagari Kampung Batu Dalam.

“Perlu diketahui oleh orang-orang Kominfo Kabupaten Solok sebelum berkomentar atau membuat pernyataan. Diatas hukum positif, ada hukum adat, diatas hukum adat ada hukum tuhan. Jika Kominfo menyatakan demikian, artinya secara hukum positif harus ia pertanggungjawabkan,” tambahnya.

Ramon menjelaskan, sekiranya ada perubahan batas atau pergantian lokasi nagari, tentu akan ada banyak proses yang dilewati. Salah satunya penghulu ulayat yang mesti menjadi titik akhir dari penentuan suatu ulayat.

“Bisa saja pemerintah daerah merubah RTRW, tapi tidak mudah. Lalu dengan gampang mengklaim Jorong Air Rarak Nagari Kampung Batu Dalam pindah ke Bukit Cambai. Logika berpikirnya keliru, dan ini malah Kominfo Kabupaten Solok seakan-akan merasa benar dengan harapan atasannya senang,” ungkapnya menelisik.

Ada beberapa dugaan yang perlu digaris bawahi, ungkap Ramon, beberapa orang oknum di Kominfo berbuat demikian karena takut dengan atasan sehingga membuat klarifikasi atau konfirmasi yang keliru.

“Seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, diatas hukum positif ada hukum adat, jika tidak takut dengan 2 hukum ini, lantas masih ada hukum tuhan yang berlaku. Entah oknum-oknum di Kominfo Kabupaten Solok itu akan hidup selamanya dengan jabatan yang sama, sedangkan dirinya jika bukan berada dilingkungan pemerintahan juga sama posisinya, sama-sama dengan masyarakat,” tegas Ramon.

Aktivis peduli lingkungan itu berharap Kominfo Kabupaten Solok dalam hal ini Kepala Dinas menarik kembali pernyataannya. Perlu rasanya, kata Ramon, Kominfo Kabupaten Solok memiliki sense of humanity.

“Rasa berprikemanusiaan. Andai saja masyarakat itu adalah keluarga mereka, sanak karibnya, atau bahkan ayah ibunya sendiri. Kira-kira apakah akan masih sama komentar yang ia tulis itu? Atau diri mereka sendiri yang nantinya jadi korban di tanah ulayatnya. Kalau saya pribadi, tidak akan mau mengganggu hak orang lain, karena karma itu pasti ada,” tutur Ramon menjelaskan.

Sebelum menutup pembicaraan, Ramon mengapresiasi perjuangan masyarakat Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek untuk terus berupaya mendapatkan kembali hak mereka di Bukit Cambai.

“Mungkin para penguasa, pengusaha, atau pejabat terkait tidak melihat perjuangan dari saudara-saudara di Palestina. Intinya sama, namun memang tidak ada perang yang menimbulkan korban. Akan tetapi, sekali lagi ini persoalan hati nurani. Jika saja mata hati itu, hati nurani yang sudah tertutup, kembalilah ke jalan Allah Sang Pemilik Alam Semesta. Mudah bagi Allah untuk memutarkan skenario dunia ini,” ujarnya.

Ramon mengingatkan, potensi bencana yang ada dikawasan Bukit Cambai atau bahkan Cambai Hill tempat wisata itu berada dengna melihat peta geografisnya.

“Saya menduga, jika terus dilakukan pengarapan untuk lokasi wisata dan adanya pengerusa terhadap tanah, dan kita sama-sama tahu bahwa hal tersebut akan membuat resapan air akan berkurang yang nantinya bisa berakibat fatal seperti longsor dikawasan tersebut. Tapi itu bukan bidang saya, silakan coba pelajari sendiri dan tentunya masyarakat juga harus mengantisipasi terjadinya bencana. Berbeda jika Bukit Cambai digunakan sebagaimana mestinya seperti untuk berladang yang sudah pasti membuat struktur tanah menjadi lebih kuat,” tutupnya mengakhiri pembicaraan.

Diberitakan sebelumnya, hasil konfirmasi dari Kominfo Kabupaten Solok terkait permasalahan hukum Bukit Cambai “Cambai Hill” di Jorong Aia Rarak Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar sudah diselesaikan secara hukum oleh Polda Sumbar, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Pengadilan Negeri Koto Baru Solok.
Aset yang berada dalam objek wisata Cambai Hill seluruhnya adalah milik pribadi dan memakai anggaran pribadi pengusaha. Tidak ada APBD Kabupaten Solok yang diperuntukan untuk pembangunan objek wisata Cambai Hill, hal tersebut juga sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Barat.
Yang ada malah pengusaha/pribadi pemilik objek wisata Cambai Hill menghibahkan tanah tapak lahan menara bukit cambai dan tanah untuk ruas jalan ekowisata Bukit Cambai ke Pemerintah Daerah. Penggunaan APBD adalah untuk pembangunan jalan ekowisata cambai yang sudah di SK kan menjadi jalan kabupaten sejak 2018 oleh bupati terdahulu.
Perlu diluruskan bahwa Kawasan Cambai tidak sama dengan objek Wisata Cambai Hill. Kawasan cambai sendiri luas totalnya adalah 585 Ha yang didalamnya terdapat tanah masyarakat, tanah pengusaha dan juga Objek wisata Cambai Hill.
Penggunaan alat berat milik pemda untuk fasilitas pribadi juga tidak benar. Melainkan untuk penyiapan jalan Ekowisata Cambai yang merupakan jalan kabupaten. Begitu juga dengan pengerahan Satpol PP untuk eksekusi lahan hanya untuk mengamankan pengerjaan jalan ekowisata cambai yang dihalang-halangi oleh beberapa oknum. (Tim Red)