Sejumlah Resort di Mentawai Berdiri di Wilayah Hutan Produksi ?

Editors choice
0

EkspresNews.com – Kabar tak sedap menghantui sejumlah investor resort di Kepulauan Mentawai. Bisnis akomodasi mereka itu disinyalir melanggar hukum, karena berada di wilayah hutan produksi. Undang–Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU/11/2004 menegaskan bahwa hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Tentu peruntukan hutan produksi bukan terhadap investasi kepariwisataan.

Fungsi kawasan hutan Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelimuti hampir sebagian besar wilayah Kepulauan Mentawai. Warna yang menerangkan sebagai wilayah hutan produksi tersebut belakangan seperti menimbulkan kecemasan serius sejumlah pengusaha sarana akomodasi pariwisata di Mentawai.

Berdasarkan data yang dihimpun Indonesia Raya (afiliasi EkspresNews), sejumlah resort yang berada di wilayah hutan produksi diantaranya, Kandui Resort, Kandui Villas, Botik Resort, Siloinak Resort, Pittstop Hill Mentawai, Wavepark Resort, serta sejumlah sarana akomodasi yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Semua sarana akomodasi tersebut seperti Kandui Resort, Kandui Villas berada di pulau Karamajat, Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya. Selanjutnya, Botik Resort berada di pulau Botik, Siloinak Resort di pulau Siloinan, Pittstop Hill Mentawai di pulau Nyang-Nyang dan Wavepark Resort di pulau Mainuk yang mana keempat pulau tersebut juga berada dalam wilayah kecamatan Siberut Barat Daya.

Wilayah pulau Karamajat, Botik, Siloinak, Nyang-Nyang dan Maenuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.353/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 ditunjuk sebagai kawasan hutan produksi yang teridentifikasi pada peta kawasan hutan dan konservasi perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat (nomor lembar peta 0714).

Kawasan hutan produksi bukan untuk usaha di luar peruntukan sebagai fungsi pokok produksi hasil hutan. Pasal 19 ayat (1) UU/41/1999 tentang kehutanan menegaskan, perubahan  peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Dari informasi yang dihimpun Singgalang, belum ada perubahan peruntukan sebagaimana disebutkan dalam UU/41/1999 tersebut.

Kepala Dinas Kehutanan Mentawai, Tasliatul Fuad, dalam sambungan telepon selulernya mengatakan, pihaknya sudah mengkomunikasikan secara lisan persoalan terkait adanya sarana akomodasi yang berada dihutan produksi itu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Peluang sebetulnya ada pada pinjam pakai kawasan. Namun karena sudah terlanjur berdiri, tentu kita menunggu perobahan atau revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilakukan oleh Bappeda Mentawai,” tukas Fuad.

Sementara itu Kepala Bappeda Mentawai, Naslindo Strait menegaskan, jangan mengkambing hitamkan RTRW hanya karena sejumlah akomodasi yang berada di hutan produksi. Revisi memang dapat dilakukan, tapi jangan hanya karena alasan adanya sarana akomodasi di dalam wilayah hutan produksi saja. Berdasarkan aturan, revisi RTRW dilakukan sekali lima tahun, itu ditekankan kepada  semua sektor.

“Revisi RTRW satu peluang. Tapi sebenarnya harus ditanyakan dulu, kenapa resort-resort itu bisa berdiri, mereka sudah bayar pajak daerah. Jadi dinas kehutanan harus jawab, dinas pariwsata harus jawab. Jangan mereka dipajakin tapi mereka tidak diberikan izin memperpanjang gitu. Saya sampaikan pada kepala dinas pariwisata juga kepala dinas kehutanan, kalau resort-resort itu ilegal, nyatakan itu ilegal, dan harus dibongkar sekarang, kalau betul itu ilegal. Jadi jangan dibuat pihak swasta itu menjadi bingung. Kalau begitu kan tidak ada kepastian. Sekarang kalau itu betul lokasi hutan, orang Dinas Kehutanan harus bongkar bangunan itu, tangkap orang dan proses secara hukum,” kata Naslindo.

(Nobel)

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.