JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Golkar Meutya Hafid menyebut belum ada pembahasan final soal penyusunan kabinet pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Dia juga mengatakan bahwa penentuan menteri merupakan kewenangan penuh Prabowo sebagai presiden mendatang.
“Belum pembahasan sepenuhnya. (Perihal menteri) hak prerogatif presiden terpilih,” kata Meutya saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR, Rabu, 27 Juni 2024.
Meutya juga membantah soal isu tawaran kursi menteri luar negeri di kabinet Prabowo. “Belum ada (tawaran),” ujarnya.
Lebih lanjut, Meutya turut menepis bahwa Golkar yang meminta jatah menteri di kabinet Prabowo. Sebaliknya, ada tawaran lima kursi menteri untuk partai berlambang pohon beringin itu.
Meski begitu, Meutya tak berani memastikan soal berapa kursi menteri untuk Golkar. Pembahasan rinci soal jatah menteri, kata dia, merupakan ranah kewenangan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. “Beliau yang lebih tahu. Nanti saya salah menjawab lagi,” kata Meutya.
Partai Golkar sebelumnya meminta jatah sedikitnya lima kursi menteri di kabinet pimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika memenangkan Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan permintaan tersebut diutarakan lantaran partainya punya peran besar memenangkan pasangan nomor urut 02 itu.
“Saya sampaikan ke Pak Prabowo soal kontribusi Golkar karena kita menang di 15 provinsi. Itu berarti kita kontribusi 25 persen dari kemenangan 58 persen. Jadi, kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit bolehlah. Kita sebut lima (posisi menteri) itu minimal,” tutur Airlangga saat menggelar syukuran keberhasilan Partai Golkar di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024.
HENDRIK KHOIRUL MUHID