Proses Hukum Dugaan Pungli Kemenag Agam Berlanjut ?

0

EkspresNews.com – Proses hukum dugaan kasus pungutan liar yang dilakukan Kakan Kemenag Agam H. Hendri S.Ag.,M.Pd dengan dalih uang transportasi dari daerah asal ke embarkasi kepada masing-masing calon jemaah haji dengan nominal Rp. 655.000 dan Rp. 710.000 tahun 2016 dan 2017 di Kejaksaan Negeri Agam sudah melakukan puldata/pulbaket. Akankah kasus ini bisa bergulir ke Pengadilan?

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Agam, Devitra Romiza, S.H., M.H membenarkan bahwa Kakanwil Kemenag Sumbar H. Hendri, S.Ag., M.Pd telah dipanggil dan diperiksa dipertengahan tahun 2019 terkait persoalan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2016 dan 2017 lalu. Hendri yang menjabat sebagai Kakan Kemenang Agam saat itu, diduga melakukan tindakan pungutan liar yang berkedok transportasi dengan nominal Rp. 655.000 dan Rp. 710.000 masing-masing calon jemaah haji.

“Soal Kemenag Agam, kami sudah melakukan puldata/pulbaket terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016 dan 2017, kami sudah panggil beberapa pihak diantaranya jemaah dan internal Kemenag, termasuk Pak Hendri yang sekarang menjabat sebagai Kakanwil Kemenag Sumbar,” kata Kasi Intel Kejari Agam, Devitra Romiza kepada Indonesia Raya diruang kerjanya di Lubuk Basung, Kamis 7 Januari 2021.

Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan awal Kejaksaan Negeri Agam, penyelenggaraan ibadah haji tahun itu sudah memenuhi ketentuan yang berlaku termasuk persoalan transportasi. Kata Devit (panggilannya-Red), yang melakukan pemberangkatan koper jemaah dan transportasi jemaah dari daerah Lubuk Basung menuju embarkasi ditanggung oleh Pemerintah Daerah, bukan Kemenag. “Pada tahun itu, 2016 dan 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam tidak menganggarkan sehingga disepakati dengan iuran, masing-masing Rp. 655.000 dan Rp. 710.000 kepada Jemaah,” kata Kasi Intel Kejari Agam menjelaskan.

Lebih jauh ia mengatakan bahwa Kejari Agam juga sudah memanggil para ketua rombongan Jemaah Haji tahun 2016 dan 2017 untuk dimintai keterangan. Menurutnya, para ketua rombongan membenarkan ada pembayaran senilai Rp. 655.000 dan Rp. 710.000 namun tidak mempermasalahkannya. “Saya sudah tanyakan kepada mereka, benar ada dana domestik senilai Rp. 655.000 dan Rp. 710.000, Jemaah menerima sejauh ini yang saya tanyakan,” ungkapnya.

Akan tetapi, Devitra Romiza selaku Kasi Intel Kejari Agam tetap akan menerima laporan dari masyarakat jika nanti ada yang merasa kurang puas sehingga persoalan ini akan dibahas kembali. “Kami saat ini, belum menemukan bukti yang cukup sehingga perkara ini di Kejaksaan Negeri Agam tidak kami tingkatkan ke tahap selanjutnya,” tuturnya mengakhiri pembicaraan.

Ketika persoalan ini dikonfirmasikan kepada Kakanwil Kemenag Sumbar H. Hendri, S.Ag., M.Pd tidak memberikan komentar apapun sejak Kamis 7 Januari 2021. Pesan WA dan telfon juga tidak dibalas. Selain itu, Humas Kemenag Sumbar, Eri Gusmeldi mengatakan juga tidak bisa menghubungi Kakanwil Kemenag Sumbar, 9 Januari 2021. “Saya sekarang di Jakarta, tadi WA beliau (Hendri-red) juga belum ada dibalas,” tuturnya. (Abdi)

Comments

comments

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.