EkpresNews.com – Usai diterimanya kembali 13 dari 17 siswa yang yang pernah dikeluarkan akibat kelebihan PPDB 2019 pada SMAN 1 Sawahlunto, ternyata meunculkan Polemik baru. Sejumlah Wali murid didampingi para tokoh mayarakat setempat akhirnya mendatangi rumah Rakyat DPRD Kota Sawahlunto siang ini Senin (16/9) . Sejumlah wali murid yang datang kali ini menurut informai yang dihimpun adalah para orang tua yang ternyata anak anak mereka tereliminnasi setelah disepakati solusi zonasi dari 2 dua opsi yang sebelumnya ditawarkan
Dihadapan unsur Pimpinan DPRD beserta anggota yang turut hadir, Weldison mewakili tokoh masyarakat Desa Muaro Kalaban yang juga mantan pimpinan DPRD periode sebelumnya ini mengungkapkan lemahnya mekanisme yang ditawarkan kepada orang tua murid pada saat duduk bersama dengan berbagai unsur, termasuk didalamnya unsur Diknas Propinsi.
“ Harusnya sebelum opsi dilempar, penafsiran dlterhadap opsi Zonasi dan berbagai kemungkinan yang akan dihasilkan harus diterangkan dulu kepada para wali murid pada saat itu, jadi kalau boleh ini malah semacam jebakan batman untuk wali murid “, ujar Weldison.
Ditambahkannya penghitungan istilah jarak atau zonasi pun masih rancu, seperti informasi yang dia dapat dari hasil rapat wali murid tersebut, kalau memang dikeluarkan 45 orang siswa adalah solusi adil dan seimbang bagi peserta didik dan para wali, mungkin itu lebih baik ditempuh, ujar Weldison lagi.
Sementara perwakilan wali murid sendiri Reza Perkasa dalam kesempatan bicaranya juga menyayangkan pola Zonasi atau pola ukur jarak peserta didik dengan sekolah dengan memakai metoda google Map ternyata menurutnya tidak diakomodir dalam Juknis PPDB 2019.
“ Penghitungan jarak dengan google Map tidak sah, karena tidak tertuang dalam petunjuk teknis PPDB 2019, jadi seolah ada rekayasa dalam hal ini “, tegas Reza.
Untuk itu pihak mereka ( wali murid ) kembali meminta para wakil Rakyat dalam hal ini DPRD Kota Sawahlunto kembali melakukan fasilitasi terhadap nasib anak anak ini. Berhubung proses yang sudah dilakukan ke Propinsi terlalu banyak hambatan, pihaknya bersama tokoh yang ada mengajak DPRD Ssawahlunto untuk segera melakukan fasilitasi secara berama ke Kementerian Pendidikan Republik Indonesia .
“ Karena ini menyangkut mental dari anak anak kami yang justru lebih penting untuk diselamatkan “, tandas Reza.
Menanggapi hal ini Ketua DPRD Eka Wahyu menyatakan pihaknya sudah berupaya keras agar 45 anak anak didik ini tetap terselamatkan, namun selalu menemui dinding keras. Sampai akhirnya ada kesepahaman dengan opsi yang diberikan pihak Diknas Proppinsi yang ternyata malah melahirkan polemic baru.
“ Kita tetap berjuang untuk anak anak ini, dan selalu terhambat dengan alas an regulasi, namun bukan berarti kami berhenti sampai disini “, ujar Eka
Senada dengan Eka Wahyu, Neldaswenti Zohirin politisi PPP juga mendukung berbagai upaya yang akan dilakukan, namun menunggu pertimbangan dan keputusan dewan yang akan diambil terkait kejadian ini.
Kalau memang pilihan penyelamatan anak anak didik ini harus langsung ke tingkat nasional, tentu akan kami lakukan, jawab Neldaswenti.
Sebelum pertemuan polemic jilid ke dua ini berakhir, ketua DPRD menyampaikan akan sesegeranya melakukan Rapat khusus bersama kawan kawan anggota dewan lainnya untuk bisa segera melakukan tindakan yang membuahkan solusi yang terbaik untuk masa depan peserta didik. (Ab1)
