Lagi-lagi dunia pendidikan makin buram. Saban hari terberitakan soal mutu pendidikan yang kian merosot, apalagi muncul pemberitaan terkait Lembar Kerja Siswa yang memuat konten tak wajar. Lalu ada pula uang sekolah yang jadi persoalan, bukankah pendidikan di Indonesia sudah gratis?
EkspresNews.com – Kabupaten Tanah Datar misalnya, kalau uang komite tidak dibayarkan maka nomor ujian tidak akan diberikan kepada siswa. Konsekuensinya tentu tidak ikut ujian dan tidak lulus.
Hal tersebut ditegaskan oleh seorang oknum guru SD 13 Kecamatan Sungai Tarab kepada murid kelas VI 3 hari menjelang ujian nasional. Penegasan tersebut membuat orang tua dan murid menangis karena harus kocar-kacir mencari uang pembayar uang komite tersebut.
Bahkan ada yang telah lulus, tapi hingga 3 bulan setelahnya tidak juga Ijazah yang dikeluarkan. “Sudah ujian midsemester pula anak saya yang di SMP, belum juga keluar ijazahnya,” ujar salah seorang walimurid kepada Indonesia Raya (afiliasi EkspresNews).
Sementara itu, kepala sekolah SD 13 Hj Mar atas penegasan salah seorang oknum guru mengatakan bahwa ada setoran sebesar Rp 9000 ke Kecamatan untuk setiap murid yang ikut ujian. “Dari mana uang setoran itu kami ambilkan, kalau tidak dari murid, disamping itu belum lagi biaya untuk penulisan ijazah,” ungkap Mar.
Padahal, sebelumnya menurut pihak pemerintah, tidak ada alasan anak untuk tidak sekolah dan tidak ada pungutan apapun dari sekolah. Bahkan pelajar dari SD sampai SLTP hanya tinggal belajar dan orang tua tidak perlu memikirkan uang sekolah lagi.
Program ini sejatinya untuk mencerdaskan anak bangsa namun dicederai oleh kelakuan oknum-oknum pencuri yang berbalut kedinasan seperti pihak sekolah dan pihak kecamatan.
Sementara itu di SMK 1 Kecamatan Tanjung Raya Agam, salah seorang oknum bendahara komite Sulasmi menyampaikan nota keuangan dana komite anggaran 2015-2016 sekolah tersebut pada rapat paripurna komite SMK Negeri 1Tanjung Raya, Sabtu awal bulan lalu di sekolah tersebut.
Sulasmi menjelaskan pada tahun lalu dimana para murid di sekolah ini berjumlah 986 siswa dengan rincian kelas 1428, kelas II 309, kelas III 249 siswa dan tiap siswa dipungut iuran sekolah sebesar Rp 90 000 tiap bulannya, namum sampai akir tahun ajaran 2016 lalu di SMK ini terdapat beberapa siswa yang tidak atau belum melunasi iyuran tersebut, baik di tingkat kelas 1, 2 dan kelas tiga.
Menurutnya, bagi siswa kelas III yang telah menamatkan pendidikan terhadap 40 siswa yang belum melunasi kewajiban dalam membayar iuran tersebut. “Oleh karena itu ijazahnya harus kami tahan dan tidak akan kami berikan jika tidak dilunasi segera. Kalau tidak juga dibayarkan akan kami bakar,” ujarnya.
Bahkan, walimurid yang hadir dalam rapat komite itu menjadi geram mendengar ancaman Sulasmi yang akan membakar ijazah tersebut jika tidak melunasi uang sekolah dan uang pengambilan ijazah.
Usai Sulasmi menyampaikan nota keuangannya, Ketua Komite H.Sy dt Paduko basa langsung mengklarifikasi pernyataan Sulasmi. “Itu hanya bercanda,” ungkapnya dihadapan walimurid.
Mengenai ancaman bendahara komite Sulasmi, beberapa walimurid yang hadir mengecam penyampaian bendahara yang akan membakar ijazah bagi siswa yang belum melunasi kewajibannya. “Kami sangat menyayangkan ucapan Sulasmi dalam sidang komite, apalagi dilontarkan oleh seorang guru yang harusnya menjadi contoh,” ujar Bennovit kepada Indonesia Raya. (Datuok & Dt TM)
