Pilkada Serentak Rawan Politik Uang

0

EkspresNews.com – Politik uang bukanlah hal baru dalam pemilihan kepala daerah, tapi telah menjadi bagian dari realitas panjang sejarah pemilihan kepala daerah di negeri ini. Meski dikecam para aktivis pro demokrasi,  namun fenomena politik uang kian mengganas dari pilkada ke pilkada ?

Berbagai komentar menggelinding bak bola salju ketika pilkada serentak digelar di balik kondisi perekonomian rakyat yang tercabik-cabik akibat covid 19 yang kian menggila dari hari ke hari. Ada yang berpendapat, dalam kondisi perekonomian rakyat yang serba morat marit ini berpotensi besar terjadinya praktek politik uang karena rakyat cenderung akan memilih siapa yang memberi mereka uang atau materi lain seperti sembako untuk makan sekian hari sekeluarga.

Sekalipun undang-undang dengan tegas menyebutkan, pasangan calon dan tim kampanye dilarang menjanjikan dan / atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Namun, apa nak dikata ? Di hari pasca-pendaftaran calon ke KPU sudah ada tim sukses pasangan  calon yang memberikan bantuan materi berupa beras  5 kg dengan tas yang juga berisi dua buah sticker pasangan calon,  kalender, dan pamphlet tentang keberhasilannya kepada masyarakat di Pasie Laweh Tanah Datar.

Praktek politik uang yang diduga sangat rentan pada pilkada serentak di tengah sendi-sendi perekonomian rakyat yang tercabik-cabik ini mengundang komentar para aktivis pro demokrasi yang ada di daerah ini. Umumnya, mereka sangat mengharapkan praktek politik uang tidak terjadi. Sebab, dimata mereka, praktek politik uang adalah bukti nyata dari kehidupan berpolitik yang tidak lagi didasarkan atas idealisme.

Koordinator Pusat Pakian Imformasi Strategis (PAKIS), Rahmat Hidayat, berpendapat, menggunakan uang atau materi lainnya untuk mendapatkan dukungan politik dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan serius bagi sebuah pilkada yang demokratis. “Praktek politik uang adalah bukti nyata dari kehidupan berpolitik yang tidak lagi didasarkan atas idealism. Integritas tidak lagi menjadi ukuran dan acuan. Politik tidak lagi menjadi sebuah medan pengabdian, “ kata mantan aktivis 98 yang dijuluki enslikopedi berjalan ini dalam sebuah percakapan telpon dengan Indonesia Raya (Afiliasi EkspresNews.com), Minggu (21/9) siang.

Dikatakan Rahmat Hidayat, uang dan kekuasaan dalam politik modern merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Apabila seseorang memiliki uang yang banyak, katanya rada sedikit kecewa, dengan mudah kekuasaan akan diperolehnya. Sekalipun, katanya lagi menambahkan, uang bukan merupakan satu-satunya sumber kekuasaan.

“Kita tidak mau masyarakat dimobilisasi dalam pemilihan, tetapi selanjutnya ditinggalkan saat pengambilan kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Seharusnya, komitmen awal saat maju dan meminta dukungan masyarakat harus dijalankan,” ujar mantan aktivis 98 yang berani melawan kezaliman, penindasan, dan kesewenang-wenangan, sekalipun harus berhadapan dengan kekuatan Orba dulunya.

Nah…, menurut Anda, dari sekian banyak calon kepala daerah yang sudah ditetapkan KPU, siapa-siapa figure calon gubernur, bupati, dan walikota yang tak gentar memimpin dan melayani rakyat ? Jangan menunjuk diri sendiri. Kata Emak, itu tidak elok ! (Harianof)

Comments

comments

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.