Persoalan Salah Ganti Rugi Lahan Tol Padang-Pariaman, Nama Mantan Bupati Padang Pariaman Disebut-Sebut

Editors choice
0

EkspresNews.com – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat (Sumbar) saat jumpa pers giat Hari Bhakti Adyaksa (HBA) ke 62 mengatakan telah memeriksa 60 lebih saksi untuk mencari titik terang persoalan salah ganti rugi tanah pada proyek Tol ruas Padang Pariaman – Pekanbaru di Parit Malintang.

“Ada 60 lebih orang yang telah kami periksa untuk dimintai keterangannya terkait persoalan jalan tol di Padang Pariaman, lebih tepatnya yang terkena proyek Kehati,” kata Kajati Anwarudin Sulistyono, Kamis 22 Juli 2021 di Padang.

Anwarudin menambahkan, pemeriksaan masih berjalan dan tidak tertutup kemungkinan untuk penambahan saksi yang diperiksa. “Yang namanya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk membuat terang suatu dugaan perbuatan pidana dan untuk menemukan tersangkanya,” kata dia, 22 Juli 2021.

Saat ditanya apakah pihaknya juga telah memeriksa mantan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, Anwarudin tidak menampik hal itu. “Saya tegaskan yang diperiksa bukan siapanya, tapi yang kita duga banyak memberi keterangan. Kebetulan itu mantan bupati, kita bukan itunya,” kata dia.

Ia menyebutkan, pihaknya juga dalam tahap mengumpulkan alat bukti lain, beberapa dokumen sudah sita, bahkan melakukan penggeledahan. “Tapi kita memang ingin cepat menyelesaikan kasus ini,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sumbar tengah melakukan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan pembayaran uang ganti rugi jalan tol Padang – Pekanbaru ruas Padang – Sicincin. Objeknya di Taman Kehati, Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman.

Sementara itu, salah seorang pejabat di Padang Pariaman membenarkan adanya pemeriksaan terhadap mantan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni di Kejaksaan Tinggi Sumbar. ” Saya baru kemaren diperiksa untuk dimintai keterangan, kalau Mantan Bupati Rabu kemaren (14 Juli 2021) juga diperiksa oleh Kejati,” ujarnya kepada EkspresNews dalam percakapan telfon, Kamis 22 Juli 2021 di Padang.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Anwarudin Sulistiyono mengatakan, Taman Kehati tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman. Akan tetapi masyarakat yang mengaku-ngaku sebagai pemilik lahan yang menikmati ganti rugi. “Sementara uang yang dibayarkan untuk ganti rugi tersebut adalah uang negara. Ini lagi kita lakukan penyidikan, bukan tiba-tiba ini sudah dilakukan penyelidikan melalui operasi intelijen terlebih dahulu,” katanya di Padang, Senin (28/6/2021).

Ia menambahkan, Sprindik terhadap dugaan penyimpangan pembayaran ganti rugi lahan tol tersebut tandatangani pada 22 Juni 2021 lalu “Hari ini kita periksa 6 orang, lokasi tepatnya di Parit Malintang. Sudah ada bukti awal bahwa pihak lain yang menerima pembayaran itu,” kata dia.

“Yang diterima oleh bukan yang berhak itu kira-kira menerima Rp30 miliar, pencairannya dalam tahun ini. Namun jumlah tepatnya nanti pas penyidikan ini,” sambungnya.

Ia menegaskan, pihaknya tidak melakukan penyidikan proyek jalan tol yang sedang berjalan. Proses pembangunan tol tetap berjalan. “Kita mendukung proyek strategis nasional ini. Bahkan kita juga melakukan pendampingan dan dengan itu progres pembebasan tanahnya relatif lebih baik. Tetapi yang melakukan penyimpangan tetap kita tentu harus kita lakukan penegakan hukum,” tuturnya. (Abdi/HK)

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.