Pengamat Sosial Sebut Putusan PK Bupati Pessel Pertaruhan Legitimasi hukum dan Upaya Mewujudkan Keadilan Sosial

1

PESSEL, EKSPRESNEWS.COM – Pengamat Sosial Universitas Negeri Padang, Dr. Eka Vidya Putra mengharapkan, selain pertimbangan legitimasi yuridis, Mahkamah Agung (MA) harus mempertimbangkan legitimasi sosial dalam penetapan putusan hukum dari upaya peninjauan kembali (PK), Bupati Pessel , Rusma Yul Anwar.

Menurutnya, dua aspek tersebut harus menjadi landasan yang menjadi pertim bangan MA, mengingat kondisi dan kekuatan legitimasi sosial yang dimiliki Rusma Yul Anwar sebagai pemegang kedaulatan rakyat dari 58 persen atau 128 ribu pemilih di Pilkada 2020.

Apalagi, persoalan hukumnya dinilai kental dengan muatan politik. Bahkan, ia menilai tidak tertutup kemungkinan mempengaruhi hasil putusan sebelumnya.

“Jadi kita harus berbicara tentang dua legitimasi, legitimasi yuridis, berdasarkan aturan perundang-undangan, dan legitimasi sosial atau masyarakat,” ungkap pria juga Direktur Revolt Institute, di Padang, Senin 27 September 2021.

Hal itu, senada dengan Pengajar Sosiologi Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Muhammad Taufik mengatakan, hakim Mahkamah Agung (MA) harus melihat secara progresif dan komprehensif terhadap putusan hukum Bupati Pessel , Rusma Yul Anwar.

Menurutnya, hakim tidak hanya menilainya atas dasar putusan pengadilan terdahulu semata. Sejatinya harus menilik secara utuh. Sebab, persoalan yang kini mendera mantan wakil bupati itu tidak sekedar persoalan hukum , namun telah terkontaminasi kepentingan politik.

“Jadi, ada rasa keadilan di situ hendaknya,” ungkap pria mengajar Sosiologi Hukum UIN IB Padang ini saat diwawancara, di Padang.

Diketahui, kasus Rusma Yul berawal atas adanya pelaporan yang masuk ke Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI dan Jaksa Agung, mulai 2016, antara lain surat pelaporan itu diteken Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni tertanggal 27 April 2018.

Laporan bernomor surat 660/152/DLH-PS/2018 kala itu, perihal Pengrusakan Lingkungan Hidup di Kawasan Mandeh. Saat itu, Rusma Yul Anwar merupakan wakil dari Hendrajoni.

Dalam eksepsi Rusma Yul Anwar sebelumnya, dalam laporan itu, selain dirinya ada tiga nama lain dalam laporan. Namun, yang bergulir hanya dirinya seorang. Tiga nama lain itu, 2 mantan pejabat Pessel dan seorang pengusaha, dengan luas kerusakkan yang lebih parah. Dikarenakan hal ini, jadi dinilai proses hukumnya terkesan tebang pilih.

Rusma Yul Anwar divonis satu tahun penjara dan denda Rp 1 miliar oleh PN Klas 1A Padang. Pasal yang dikenakan 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin lingkungan. Bukan soal perusakan Mangrove.

Lanjut Eka, dengan kondisi ini, ia meyakini, tidak tertutup kemungkinan ada ruang salah dari putusan sebelumnya. Dicontohkan pada aspek sosial, politik hingga administrasi dari kasus tersebut.

“Jika kesalahannya administratif, tidak tertutup kemungkinan hasil PK nanti dikembalikan pada pelanggaran administratif,” terangnya

Sebaliknya, jika memang putusan pidana, maka kasus Rusma Yul Anwar dapat menjadi pelajaran bersama. Siapapun subjek hukumnya, sekecil apapun pelanggarannya, bisa mengantarkan seseorang ke ranah hukum.

Ditegaskan pula, kondisi sosial, juga tidak bisa sepenuhnya menjadi sandaran menetapkan hukum . “Kondisi saat ini, kita dipertontonkan pada pertaruhan legitimasi hukum dan upaya mewujudkan keadilan sosial,” pungkas Eka.

Diketahui, setelah kasasi Rusma Yul Anwar ditolak MA pada 24 Februari 2021, kini ia melakukan upaya hukum luar biasa, yakni PK. Proses pencarian keadilan itu kini tengah berproses di MA. (Red)

Sumber : Klikpositif

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.