Penambahan Rombel SMA untuk Padang Panjang Akhirnya Disetujui Gubernur

PADANG PANJANG, EKSPRESNEWS.COM – Upaya yang dijalin Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano bersama Ketua DPRD, Mardiansyah, A.Md guna memperjuangkan rombongan belajar (rombel) untuk siswa-siswi yang belum tertampung pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA beberapa waktu lalu ke gubernur Sumatera Barat akhirnya membuahkan hasil.

Hal ini diungkapkan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Muji Sirwanto, M.Pd kepada Kominfo, Rabu (26/7). “Allhamdulillah, pada Senin (24/7) lalu telah ada pertemuan Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si bersama Kacabdin Pendidikan Wilayah I Sumbar, Willia Zuerni, S.Pd, M.Si  didampingi Kepala SMAN 1 dan Kepala SMAN 2 di ruangan sekda. Diinformasikan terkait usulan Pemko yang disampaikan Wali Kota dan Ketua DPRD ke Gubernur sudah disetujui,” ungkapnya.

Dijelaskannya, Pemprov menambah satu rombel di SMAN 2 dengan kapasitas 36 orang. Kemudian pemenuhan kuota di SMAN 1 sebanyak 18 orang, dan SMAN 2 sebanyak 16 orang. “Jadi total ada kuota 70 orang untuk menampung siswa yang belum mendapatkan sekolah di SMA negeri. Untuk lokal, sementara kita siapkan ruangan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sampai nanti bisa dibangun ruangan kelas baru di SMAN 2. Saat ini kita sedang menyiapkan tempat, serta meja kursinya,” jelas Muji.

Menanggapi hal ini, Wako Fadly meminta agar proses penambahan rombel ini bisa diselesaikan segera dalam dua hari ini. Paling lambat Senin depan anak-anak sudah bisa belajar seperti teman-temannya yang lain. Dihubungi terpisah, Mardiansyah bersyukur telah disetujuinya usulan penambahan rombel tersebut.

“Ini baru jangka pendek. DPRD bersama  Pemko harus memikirkan untuk jangka panjangnya. Agar tidak terjadi lagi hal-hal  seperti ini di tahun-tahun berikutnya. Contoh pembangunan lokal baru untuk SMAN 1 dan SMAN 2 atau penambahan SMA baru yang dititikberatkan ke daerah empat jurai Gunung,” sebutnya.

Selain itu, katanya lagi, mengenai pembagian zonasi yang proporsional dan melibatkan Disdikbud Kota Padang Panjang dalam menentukan zonasi tersebut. Juga memperhatikan persentase kuota untuk anak-anak Padang Panjang. “Artinya perjuangan ini belum selesai tanpa ada solusi konkret tersebut,” ungkapnya. (Dian)